Vol 17 No 3 (2025)

Cakupan Kesehatan Universal di Indonesia diimplementasikan melalui Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Di Nusa Tenggara Timur, RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes dan RSU Siloam Kupang berperan sebagai pusat rujukan utama bagi pasien BPJS, namun masih terdapat variasi dalam standar pelayanan publik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain metode campuran eksploratif sekuensial, menggabungkan analisis faktor kuantitatif dengan eksplorasi kualitatif menggunakan NVivo. Penelitian ini melibatkan pasien BPJS di unit rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes (n = 13.958) dan RSU Siloam Kupang (n = 10.192) selama tahun 2023, dengan sampel berstrata yang disurvei dan diwawancarai mengenai dimensi standar pelayanan publik. Analisis faktor menunjukkan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes unggul dalam persyaratan, prosedur, dan waktu pelayanan, sedangkan RSU Siloam Kupang berkinerja lebih baik dalam fasilitas, penanganan pengaduan, dan evaluasi kinerja. Hasil analisis NVivo menyoroti masalah berulang terkait “pengaduan,” “waktu,” dan “informasi,” yang menandakan kesenjangan sistemik di kedua institusi tersebut. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes mencerminkan kejelasan prosedur dan ketepatan waktu yang lebih kuat sesuai dengan norma pelayanan publik, tetapi membutuhkan modernisasi infrastruktur dan sistem pengaduan. RSU Siloam Kupang menunjukkan sumber daya fisik yang unggul dan manajemen pengaduan digital, namun menghadapi keterlambatan dan alur administrasi yang kompleks untuk pasien BPJS. Struktur kelembagaan dan pendekatan manajerial membentuk perbedaan ini, menekankan perlunya penyelarasan dengan Undang-Undang No. 25/2009 dan prinsip-prinsip Pelayanan Publik Baru untuk memastikan perawatan yang adil dan responsif.

Transformasi digital di sektor administrasi publik telah memicu perubahan signifikan dalam tata kelola, dengan fokus pada peningkatan transparansi, efisiensi, dan penguatan kepercayaan publik melalui implementasi inisiatif e-Government. Di Indonesia, yang cenderung skeptis terhadap lembaga pemerintah, penggunaan solusi digital seperti platform SiMAWAS yang diimplementasikan di Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk memperkuat pengawasan internal. Studi ini mengusulkan pengembangan fitur konsultasi online pada platform SiMAWAS untuk mengatasi keterbatasan komunikasi satu arah yang selama ini menghambat interaksi produktif antara Badan Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan entitas di bawah pengawasannya. Dengan mengadopsi pendekatan penelitian berbasis desain berdasarkan metodologi Lean User Experience (Lean UX), studi ini mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui studi dokumentasi, wawancara informal, dan observasi non-partisipan. Sebuah prototipe tingkat tinggi dikembangkan menggunakan Figma, yang mencakup fitur konsultasi, pengaturan rute otomatis, dan sistem notifikasi waktu nyata. Pengujian prototipe dilakukan menggunakan metode Cognitive Walkthroughs dan System Usability Scale (SUS), melibatkan 30 responden, dengan skor SUS rata-rata 82,5, menunjukkan tingkat kegunaan yang baik. Fitur yang dikembangkan memungkinkan komunikasi dua arah, mengurangi waktu respons, dan meningkatkan transparansi melalui dokumentasi interaksi yang jelas dan terbuka. Terlepas dari tantangan dalam hal literasi digital dan akses internet yang terbatas, desain berbasis pengguna yang inklusif memberikan solusi yang lebih mudah diakses untuk berbagai kelompok pengguna. Temuan studi ini memberikan model praktis yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan internal dengan memanfaatkan alat digital interaktif, sejalan dengan prinsip e-Government dalam menciptakan akuntabilitas dan memperluas keterlibatan publik.

Indonesia menghadapi tantangan keamanan siber yang serius karena sistem data terpusatnya yang rentan terhadap serangan. Teknologi blockchain menawarkan solusi potensial melalui arsitekturnya yang terdesentralisasi, tidak dapat diubah, dan transparan. Studi ini meneliti kesiapan adopsi blockchain di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para ahli yang dipilih secara purposif dari pemerintah, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan mendasar bukanlah masalah teknis. Secara hukum, sifat blockchain yang tidak dapat diubah bertentangan dengan hak warga negara untuk menghapus data pribadi, sementara dari segi kebijakan, prinsip desentralisasi tidak konsisten dengan mandat pemerintah untuk sentralisasi data. Temuan menunjukkan bahwa hambatan utama bukanlah masalah teknis, melainkan kurangnya kemauan politik, resistensi birokrasi, dan kendala anggaran. Oleh karena itu, solusi paling realistis untuk Indonesia adalah implementasi model blockchain berizin (permissioned blockchain). Model ini harus dirancang dengan prinsip privasi sejak awal (privacy-by-design) dan harus sesuai dengan standar keamanan siber nasional agar dapat diimplementasikan di tengah tantangan hukum dan kebijakan yang ada.

Penggunaan teknologi secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan dampak inovasi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan dalam organisasi. Keberhasilan jangka panjang inisiatif Sistem Informasi (SI)/Teknologi Informasi (TI) tidak hanya bergantung pada adopsi awalnya, tetapi juga pada penggunaan berkelanjutannya. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memotivasi pengguna untuk terus terlibat dengan teknologi baru sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan dan keberlanjutan proyek tersebut. Terlepas dari pentingnya hal ini, sebagian besar penelitian di bidang ini terutama berfokus pada penerimaan pengguna daripada penggunaan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan mengeksplorasi bagaimana persepsi warga tentang kegunaan dan kepuasan memengaruhi niat mereka untuk terus menggunakan layanan pemerintah seluler. Survei dilakukan terhadap 254 warga negara Indonesia yang telah berinteraksi dengan platform pemerintah seluler. Analisis dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM), dengan tiga konstruk utama yang diukur: persepsi kegunaan, kepuasan, dan niat untuk terus menggunakan layanan pemerintah seluler. Nilai R² dari model struktural menunjukkan bahwa 83,6% variasi dalam niat berkelanjutan untuk menggunakan layanan m-government dijelaskan oleh persepsi kegunaan dan kepuasan. Temuan menunjukkan bahwa persepsi kegunaan memberikan pengaruh yang lebih substansial terhadap niat berkelanjutan daripada kepuasan. Kontribusi teoritis studi ini meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan berkelanjutan dalam konteks m-government, sementara kontribusi praktis memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan untuk merancang layanan m-government yang lebih efektif dan menarik.

Latar Belakang Studi: Peredaran narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman yang kompleks dan asimetris, menuntut reorientasi kebijakan dari pendekatan yang murni punitif (perang melawan narkoba) ke tata kelola kolaboratif, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Permasalahan: Pendekatan hukuman yang represif terbukti tidak berhasil mengurangi prevalensi dan malah menyebabkan kelebihan kapasitas yang ekstrem di lembaga pemasyarakatan, sementara otonomi daerah belum optimal dalam mendukung pencegahan karena adanya ego sektoral. Kesenjangan Studi: Belum ada studi komprehensif yang mengintegrasikan analisis transisi hukum pidana baru dengan model tata kelola kolaboratif pemerintah daerah. Teori: Studi ini menggunakan Teori Sistem Hukum Friedman (Grand), Kebijakan Pidana Barda Nawawi Arief (Middle-Range), dan Tata Kelola Kolaboratif Ansell & Gash (Applied). Tujuan: Menganalisis harmonisasi kebijakan pidana dan non-pidana serta merekonstruksi model tata kelola kolaboratif. Pertanyaan Penelitian: Bagaimana harmonisasi konstruksi hukum setelah UU No. 1 Tahun 2023 dan bagaimana model kolaboratif mengatasi fragmentasi kelembagaan? Metode: Yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologis berdasarkan data sekunder. Hasil: KUHP Nasional mengubah hukuman mati menjadi hukuman khusus dengan masa percobaan, yang membutuhkan kesiapan struktur rehabilitasi. Diskusi: Kegagalan penegakan pidana disebabkan oleh disorientasi struktur hukum, sedangkan non-pidana terhambat oleh lemahnya desain kelembagaan regional. Kesimpulan: Pengendalian narkoba yang efektif membutuhkan keseimbangan antara kebijakan pidana dan kepemimpinan regional yang fasilitatif. Rekomendasi: Implementasi model kolaborasi Hexa-Helix dan integrasi indikator P4GN ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/IKU) serta penerbitan pedoman penuntutan rehabilitatif.

Ketahanan pangan merupakan aspek penting pembangunan regional, khususnya di wilayah metropolitan yang berfungsi sebagai pusat konsumsi, produksi, dan distribusi. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi komoditas pangan unggulan di Kawasan Metropolitan Pekansikawan, Provinsi Riau, yang meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat ketahanan pangan regional. Penelitian ini menggunakan Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) untuk menguji keunggulan komparatif dan kompetitif di keempat wilayah tersebut. Analisis mengidentifikasi empat komoditas utama: daging unggas di Kota Pekanbaru, ikan budidaya di Kabupaten Kampar, beras dan bawang bombai di Kabupaten Siak, dan beras serta ikan berbasis agroindustri di Kabupaten Pelalawan. Komoditas-komoditas ini membentuk sistem komplementer yang meningkatkan sinergi antarwilayah dan ketahanan pasokan pangan. Temuan menunjukkan bahwa optimalisasi keterkaitan antarwilayah melalui investasi kolaboratif, rantai pasokan terintegrasi, dan klaster sistem pangan sangat penting untuk mengatasi kesenjangan produksi dan kebutuhan konsumsi. Kesimpulan menekankan bahwa skala metropolitan memberikan peluang unik untuk menggabungkan kekuatan lokal menjadi sistem pangan regional yang koheren, yang dapat lebih mendukung ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan. Implikasi kebijakan menyoroti perlunya investasi strategis dalam irigasi, logistik rantai dingin, dan platform pasar digital, bersamaan dengan penguatan kelembagaan melalui koperasi petani, akses keuangan, dan peningkatan kapasitas. Studi ini memberikan kontribusi ilmiah dengan mengintegrasikan analisis teritorial dengan metode kuantitatif dalam konteks metropolitan, menawarkan pengayaan teoritis untuk literatur ketahanan pangan dan panduan praktis bagi para pembuat kebijakan regional.

Saat ini, pemerintah daerah terus menghadapi gesekan antara birokrasi resmi dan adat istiadat yang mengakar kuat di komunitas mereka. Di Kabupaten Bungo, Indonesia, ketegangan ini benar-benar muncul ke permukaan setelah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 mengganti istilah “Kepala Desa” dengan gelar tradisional “Rio.” Studi ini meneliti bagaimana perubahan tersebut telah mengguncang cara para pemimpin daerah memandang diri mereka sendiri dan cara mereka beroperasi. Saya mengamati Bungo secara saksama melalui wawancara dengan 25 tokoh kunci, meneliti dokumen hukum, dan bahkan berinteraksi (secara virtual) di grup WhatsApp “Pesan Bungo” untuk melihat bagaimana keadaan berjalan sehari-hari. Pertanyaan besarnya: Bagaimana para pemimpin daerah ini menyeimbangkan tugas resmi dan peran tradisional mereka? Apa sebenarnya yang diubah oleh gelar baru ini di lapangan? Dan apa yang harus dipelajari oleh para pembuat kebijakan dari semua ini? Inilah yang saya temukan. Rio tidak hanya memilih satu sisi—mereka terus berganti peran, terkadang bertindak sesuai aturan, berpegang pada tradisi, dan seringkali bekerja di balik layar melalui jaringan informal. Mereka seperti tukang reparasi, menyusun solusi dari apa pun yang ada. Di satu sisi, menggunakan gelar Rio meningkatkan kredibilitas mereka baik di mata pemerintah maupun masyarakat setempat. Hal itu memberi mereka lebih banyak ruang untuk bermanuver dan menegosiasikan makna kepemimpinan. Tetapi ada sisi sebaliknya: hal itu juga dapat memusatkan kekuasaan di tangan beberapa orang dan mengubah tradisi menjadi sekadar alat untuk mempengaruhi. Intinya? Mengubah gelar administratif bukan hanya langkah di permukaan. Hal itu mengubah pemerintahan lokal menjadi medan pertempuran untuk kekuasaan dan makna. Jika nilai publik dan inklusivitas penting, maka tata kelola perlu tetap fleksibel dan responsif—siap beradaptasi seiring berjalannya ketegangan ini.

Tingkat kesehatan masyarakat merupakan indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Di Kabupaten Sukabumi, yang bercirikan geografi dan kondisi sosial-ekonomi yang beragam, terdapat variasi yang signifikan pada Indeks Derajat Kesehatan Masyarakat (KPR) di berbagai wilayah. Studi ini menggunakan Analisis Komparatif Kualitatif Crisp-Set (csQCA) dengan perangkat lunak Tosmana QCA untuk mengeksplorasi kombinasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil KPR. Data dikumpulkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Badan Pusat Statistik, dan sumber sekunder lainnya. Tujuannya adalah untuk menganalisis perbedaan regional dalam kesehatan masyarakat dan mengidentifikasi serangkaian faktor yang mendorong tingkat KPR yang tinggi atau rendah. Hasil menunjukkan bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (KPR) dan sanitasi merupakan penentu paling konsisten dari KPR yang tinggi, bahkan dalam konteks dengan fasilitas dan anggaran kesehatan yang terbatas. Sebaliknya, peningkatan infrastruktur kesehatan dan sumber daya keuangan hanya efektif jika dipadukan dengan penguatan KPR dan praktik sanitasi. Menariknya, kemiskinan ekstrem tidak selalu menghambat pencapaian KPR yang tinggi jika perilaku sehat dan sanitasi lingkungan telah mapan. Di sisi lain, daerah dengan PHDI rendah biasanya mengalami kombinasi perilaku tidak sehat dan sanitasi yang buruk, meskipun memiliki infrastruktur dan pendanaan yang memadai. Wawasan ini menyoroti perlunya strategi intervensi yang ditargetkan dan spesifik untuk setiap daerah, yang memprioritaskan peningkatan perilaku hidup sehat dan sanitasi, serta mengoptimalkan fasilitas kesehatan dan dukungan keuangan.

Stunting merupakan masalah multidimensi yang pengelolaannya bergantung pada koordinasi lintas sektor. Namun, dalam birokrasi daerah di Indonesia, yang masih dipengaruhi oleh patrimonialisme, koordinasi formal seringkali tidak efektif, sehingga menciptakan ketegangan antara desain kebijakan hierarkis dan realitas implementasi yang terdesentralisasi. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Pemilihan lokasi didasarkan tidak hanya pada prevalensi stunting (20,8%) tetapi juga pada karakteristik hibrida perkotaan-pedesaan, yang menawarkan latar ideal untuk menguji model implementasi Winter. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan kunci, observasi partisipan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan triangulasi. Implementasi kebijakan stunting lebih ditentukan oleh peran aktor lapangan dan jaringan informal (misalnya, grup WhatsApp) daripada struktur formal. Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertindak sebagai birokrat tingkat jalanan, menggunakan sumber daya diskresioner seperti penggunaan bahasa lokal dan pendidikan berbasis konteks untuk mengatasi keterbatasan sistem. Namun, mereka menghadapi insentif minimal dan fragmentasi data. Temuan ini memperkaya model Winter dengan memperkenalkan konsep "ketahanan tata kelola informal," yaitu kemampuan sistem kebijakan untuk bertahan melalui mekanisme informal ketika tata kelola formal gagal. Rekomendasinya meliputi pelembagaan praktik informal, penyediaan insentif yang tepat untuk TPK, dan perancangan kebijakan yang responsif terhadap hambatan struktural lokal.

Pengelolaan sampah di Kota Malang melibatkan beragam pemangku kepentingan dengan kekuatan, legitimasi, dan urgensi yang tidak setara, yang menyebabkan tantangan koordinasi dan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi pemangku kepentingan pengelolaan sampah menggunakan Kerangka Kerja Keunggulan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Salience Framework) untuk mengidentifikasi kelas pemangku kepentingan, memetakan kepentingan, dan menjelaskan implikasi dari atribusi ketidakseimbangan terhadap kegagalan tata kelola. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen. Informan dipilih secara purposif dari aktor pemerintah, unit teknis, sektor swasta, perusahaan rintisan pengelolaan sampah, masyarakat, dan publik. Temuan menunjukkan bahwa kekuasaan formal terkonsentrasi di antara pemangku kepentingan pemerintah, yang merupakan aktor dominan dan definitif. Pada saat yang sama, urgensi pengelolaan sampah terletak pada pemangku kepentingan masyarakat, unit teknis, dan aktor lapangan. Konfigurasi ini menunjukkan ketidakseimbangan yang menciptakan ketidaksesuaian struktural antara perumusan kebijakan dan praktik operasional, yang menyebabkan kebijakan yang bersifat administratif, kurang responsif, dan kurang kolaborasi substantif. Temuan ini menegaskan bahwa kegagalan tata kelola bukan semata-mata karena koordinasi yang lemah tetapi lebih karena distribusi atribut pemangku kepentingan yang tidak merata. Secara konseptual, studi ini memperluas penerapan kerangka kerja signifikansi pemangku kepentingan dengan menunjukkan bahwa tingkat signifikansi bersifat dinamis dan dapat direkayasa melalui intervensi kelembagaan yang mengatur ulang distribusi kekuasaan dalam tata kelola sampah perkotaan.

Praktik politik uang mengikis integritas demokrasi lokal di Indonesia, yang menempati peringkat ketiga di dunia dalam fenomena ini. Studi ini menganalisis implementasi program “Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang” di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai respons terhadap kegagalan lembaga formal dalam menangani pelanggaran pemilu. Studi ini menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 17 informan dari lima desa, observasi partisipan, dan analisis dokumen, serta menganalisisnya secara tematik. Temuan menunjukkan bahwa program tersebut berhasil membangun kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat yang selektif, terutama melalui pemanfaatan norma lokal siri’ na pacce dan kepemimpinan informal kepala desa. Sinergi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah desa, dan masyarakat menciptakan ruang pengawasan kolaboratif, meskipun menghadapi hambatan struktural seperti budaya bungkam, kendala anggaran, dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran. Studi ini memperluas teori tata kelola partisipatif dengan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif di daerah bergantung pada kemampuan norma budaya lokal untuk memediasi keterlibatan warga dalam pengawasan pemilu—sebuah dinamika yang memperjelas batasan teori tersebut dalam konteks dengan institusi formal yang lemah. Implikasi kebijakan menekankan perlunya melembagakan program tersebut ke dalam tata kelola desa, mengintegrasikannya dengan pemberdayaan ekonomi, dan menyediakan mekanisme perlindungan pelapor yang memadai untuk memastikan keberlanjutannya.

Sejak tahun 1980-an, Universitas Korporat telah berkembang menjadi strategi pengembangan sumber daya manusia yang sistematis yang mengintegrasikan pengembangan individu dengan tujuan organisasi. Di sektor publik, paradigma Manajemen Publik Baru mendorong adopsi praktik manajerial sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan, dan memperkuat kemampuan institusional. Di Indonesia, implementasi Universitas Korporat masih terbatas, khususnya di kementerian teknis seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di mana sebagian pegawai belum memahami konsep Universitas Korporat, pelatihan belum berbasis kebutuhan, dan mekanisme perencanaan SDM seperti Rencana Pengembangan Individu (IDP) dan Rencana Pengembangan Modal Manusia (HCDP) belum diimplementasikan secara konsisten. Studi ini mengevaluasi kesiapan institusional Kementerian Perhubungan untuk mengimplementasikan Universitas Korporat menggunakan pendekatan metode campuran dengan desain Penjelasan Sekuensial. Analisis kuantitatif terhadap 396 PNS menunjukkan kesiapan institusional rata-rata 52,6% (kategori Menengah Rendah), dengan struktur institusional tertinggi (89,6%) dan strategi pembelajaran terendah (30,5%). Analisis kualitatif menegaskan bahwa meskipun memiliki fondasi struktural yang kuat dan dukungan teknologi, implementasi pembelajaran berbasis pengalaman, kolaborasi lintas unit, dan integrasi sistem dengan IDP/HCDP masih terbatas. Hasil triangulasi menunjukkan kesenjangan antara kesiapan formal dan efektivitas operasional, menekankan perlunya penguatan koordinasi, kapasitas internal, dan integrasi digital. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual pada literatur Universitas Korporat di sektor publik dan dukungan praktis bagi Kementerian Perhubungan dalam membangun sistem pembelajaran pegawai negeri sipil yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil yang mendukung transformasi birokrasi yang inovatif dan kolaboratif.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model revitalisasi Produk Lokal Unggulan Daerah (PLUD) menjadi Regional Flagship Product (RFP) di Kabupaten Musi Rawas, dengan mengintegrasikan Wellbeing Methodology dan ekosistem kolaborasi Dodeca-Helix. Dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 memicu kekosongan regulasi yang menuntut pemerintah daerah untuk proaktif merumuskan kebijakan berbasis bukti empiris. Melalui pendekatan metode campuran (mixed-methods), data primer dikumpulkan dari 885 responden representatif. Evaluasi dilakukan menggunakan Indeks Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA) serta Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). Hasil penelitian menunjukkan Indeks Kelayakan MR-RFP berada pada skor 5,67 (kategori moderat). Ditemukan fenomena "Paradoks Kesiapan Tinggi, Literasi Rendah", di mana antusiasme masyarakat sangat tinggi, namun pemahaman konseptual terkait inovasi, tata kelola, dan literasi finansial masih rendah. Analisis aspirasi mengungkap dualisme visi ekonomi: kelapa sawit dan padi merepresentasikan stabilitas komoditas, sementara kopi, kuliner, dan batik merepresentasikan ekonomi pengalaman (experience economy). Berdasarkan MCDA, Padi Dayang Rindu dan Kopi Selangit ditetapkan sebagai kandidat flagship utama karena keunggulan indikasi geografis, dengan hilirisasi sawit sebagai produk pendamping strategis. Sepuluh imperatif strategis publik secara absolut menuntut pergeseran intervensi pemerintah dan pemda dari pembangunan infrastruktur fisik menuju penyediaan kapasitas perangkat lunak (software) berupa pemasaran digital, branding, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan pelembagaan ekosistem inovasi melalui model Dodeca-Helix untuk mengorkestrasi 12 pemangku kepentingan dalam merealisasikan visi Musi Rawas MANTAB 2025-2029.

Transformasi digital melalui kebijakan e-government telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi e-government di sektor kepegawaian adalah pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (BKPSDM). Meskipun telah diterapkan secara sistematis, implementasi SIMPEG masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait integrasi sistem, pembaruan data, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-government melalui SIMPEG di BKPSDM Provinsi Bali, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposif, termasuk para pemimpin dan manajer utama SIMPEG. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui SIMPEG telah berjalan dengan dukungan regulasi, infrastruktur, dan komitmen kepemimpinan yang kuat, namun masih berada pada tahap interaksi dan transaksi serta belum mencapai transformasi birokrasi digital yang terintegrasi. Masalah utama yang dihadapi meliputi tata kelola sistem yang terfragmentasi, keterbatasan interoperabilitas dengan sistem kepegawaian pusat, kesenjangan literasi digital di kalangan pegawai negeri sipil, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh faktor organisasi dan sumber daya manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat implementasi e-government di sektor publik, khususnya dalam mendorong transformasi digital yang berbasis data dan berkelanjutan di bidang kepegawaian.

Pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia semakin diperkuat melalui peraturan daerah. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 mengakui masyarakat adat Sebyar dan menempatkan kepala suku sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan tata kelola adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Suku Sebyar dalam implementasi Peraturan Daerah Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat serta mengkaji bentuk-bentuk tata kelola adat yang muncul pasca peraturan tersebut, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Kampung Tomu. Data dikumpulkan antara Oktober dan November 2024 melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sampel terdiri dari 11 informan, termasuk Kepala Suku Sebyar, pejabat pemerintah daerah, pemimpin masyarakat, dan anggota komunitas adat. Temuan menunjukkan bahwa Kepala Suku Sebyar memainkan peran strategis sebagai perumus kebijakan adat, negosiator hak-hak adat, mediator konflik, dan inisiator pembangunan infrastruktur dasar. Seiring dengan peraturan daerah, tata kelola adat mengalami transformasi melalui pengakuan formal terhadap hukum adat, memungkinkan kepala suku berfungsi tidak hanya sebagai pemimpin adat tetapi juga sebagai mediator sosial, membantu memulihkan harmoni sosial melalui ritual adat dan simbol-simbol perdamaian. Implementasi peraturan ini didukung oleh legitimasi adat, dukungan masyarakat, dan sinergi antaraktor, namun terhambat oleh infrastruktur yang terbatas, pergeseran nilai di kalangan generasi muda, kapasitas administratif yang lemah, dan komitmen korporasi yang rendah terhadap budaya lokal. Kesimpulannya, keberhasilan peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh legitimasi sosial kepala suku dan kondisi sosio-budaya masyarakat. Kepala suku merupakan aktor kunci dalam menjembatani peraturan formal dengan praktik adat yang berfungsi sebagai instrumen politik-budaya yang memperkuat hak-hak adat dan keberlanjutan masyarakat adat di Teluk Bintuni.