Vol 17 No 2 (2025)

Pengamatan ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas layanan perizinan terhadap peningkatan investasi daerah di Mal Penyedia Layanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru. Menggunakan metode bauran (mixed methods) Explanatory Sequential, peneliti membagikan kuesioner terhadap 384 responden pengguna layanan Nomor Induk Berusaha (NIB), dilanjutkan wawancara dengan beberapa pelaku usaha terkait minat mereka untuk menanamkan modal dilihat dari kualitas layanan perizinan di Kota Pekanbaru. Data kuantitatif dianalisis melalui uji validitas, reliabilitas, regresi linier, dan uji-t, menghasilkan pengaruh positif signifikan dengan koefisien korelasi (R) 0,955 dan determinasi (R²) 91,1%. Temuan kualitatif menegaskan bahwa aspek tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy telah dinilai positif oleh pengguna. Pendekatan kualitatif juga mengungkap bahwa integrasi OSS dan inovasi daerah meningkatkan akses terhadap fasilitas investasi. Hasil ini mengungkapkan bahwa perbaikan layanan perizinan secara langsung mendorong realisasi investasi, menciptakan iklim investasi daerah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Penelitian ini menganalisis peran anggota DPRD perempuan di Komisi II DPRD Kota Pasuruan dalam mendorong pemberdayaan UMKM. Menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus serta analisis kerangka Actor-Network Theory (ANT), penelitian ini menyoroti adanya keterbatasan struktural dan lemahnya jaringan antar aktor kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota DPRD perempuan masih terbatas pada ruang simbolis, dengan kontribusi substantif yang terhambat oleh dominasi aktor laki-laki, dukungan partai yang minimal, serta integrasi yang lemah dengan aktor kebijakan lain seperti OPD dan komunitas UMKM. Pendekatan advokasi perempuan yang lebih empatik dan berbasis lapangan belum secara optimal difasilitasi dalam struktur pengambilan keputusan. Analisis menggunakan kerangka ANT menunjukkan bahwa anggota DPRD perempuan belum menjadi simpul strategi dalam kebijakan jaringan. Kesimpulannya, penguatan kapasitas politik, akses struktural, dan strategi jaringan merupakan prasyarat penting agar representasi perempuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi transformatif dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap pelaku UMKM, khususnya perempuan.

Kawasan Kayutangan di Kota Malang memiliki nilai sejarah, sosial budaya, dan ekonomi, serta diakui sebagai kawasan cagar budaya dengan daya tarik yang unik. Namun, modernisasi yang berlebihan di kawasan ini, yang utamanya didorong oleh sektor swasta, telah mulai mengikis keberadaan bangunan cagar budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga menimbulkan tantangan signifikan bagi pelestarian cagar budaya. Sebagai respons, Pemerintah Kota Malang telah menerapkan kebijakan yang berfokus pada pelestarian dan pembangunan, termasuk pengurangan kawasan kumuh, revitalisasi infrastruktur, dan pertumbuhan pariwisata lokal. Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam pengelolaan keberlanjutan nilai-nilai cagar budaya dalam menghadapi tekanan modernisasi. Studi ini mengeksplorasi implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kayutangan melalui kerangka kerja implementasi kebijakan Grindle (2017), dengan fokus pada isi dan luaran kebijakan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pengkodean kualitatif, yang melibatkan pengumpulan, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Studi ini menemukan bahwa meskipun kebijakan tersebut telah menghasilkan dampak positif seperti pengurangan kawasan kumuh, perbaikan infrastruktur, peningkatan UMKM, peningkatan kunjungan wisatawan, dan pelestarian sejarah, tantangan terhadap keberlanjutan tetap muncul. Hal ini mencakup modernisasi yang tidak selaras dengan tema warisan dan kurangnya regulasi yang jelas tentang desain visual, yang melemahkan citra warisan kawasan tersebut. Ketiadaan otoritas pengelolaan khusus dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah juga menghambat intervensi yang efektif. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi dengan membentuk otoritas pengelolaan kawasan warisan khusus dan memperluas dampak kebijakan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan distribusi manfaat yang lebih merata.

Prevalensi merokok di Indonesia cukup tinggi, yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Paparan asap rokok merupakan faktor risiko signifikan terhadap stunting pada balita. Studi ini mengevaluasi implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Malang sebagai strategi untuk mengurangi paparan asap rokok dan mencegah stunting. Pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle digunakan untuk mengkaji peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KTR telah diadopsi di seluruh sektor publik dan swasta, efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan rumah tangga masih rendah. Faktor budaya, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi menimbulkan tantangan yang signifikan. Namun demikian, prevalensi stunting menurun dari 25,7% pada tahun 2021 menjadi 17,3% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif. Penguatan sumber daya, edukasi, dan penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencegah stunting.

Pemerataan akses pendidikan merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulangkan anak-anak pekerja migran untuk mendapatkan hak belajar di Indonesia melalui sekolah mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini menganalisis repatriasi sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Keterbatasan dokumentasi menjadi kendala bagi mereka terkait persyaratan administratif, khususnya di bidang pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan para repatriator. Pengumpulan data dinilai mudah karena peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari para repatriator. Temuan lapangan menunjukkan bahwa program studi mereka saat ini membantu biaya pendidikan dan biaya hidup mereka. Meskipun mengalami kendala bahasa, mereka merasa nyaman karena lingkungan pendidikan yang representatif mendukung mereka. Adaptasi mereka juga cepat karena terdapat beberapa kesamaan antara Blitar dengan asal mereka selama di luar negeri. Tujuan repatriasi di bidang pendidikan tidak lain adalah untuk pemerataan pendidikan. Dukungan kolaboratif dari pemerintah (Kementerian Pendidikan) dan penanggung jawab repatriasi di Blitar membuat para repatriasi merasa nyaman menempuh pendidikan di Indonesia. Lingkungan belajar memengaruhi pola laten pembentukan karakter nasionalis para repatriasi. Banyak faktor yang membentuk ketahanan sosial para repatriasi.

Pengelolaan perbatasan darat antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) terhambat oleh fragmentasi struktural, yang menciptakan dikotomi antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Meskipun kebijakan telah bergeser dari pendekatan hard border ke soft border, implementasinya masih didominasi oleh ego sektoral lembaga keamanan dan pembangunan. Situasi ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur megah seringkali menutupi masalah mendasar seperti kemiskinan dan rendahnya kapasitas kelembagaan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen kebijakan dan wawancara semi-struktur di Kabupaten Belu. Artikel ini bertujuan untuk mengkritik kelemahan model tata kelola ganda yang ada dan mengusulkan solusi terpadu yang lebih efektif. Dengan menggunakan kerangka teoretis Model Penta-Helix, studi ini menganalisis peran Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas, dan Media. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi aktor non-negara masih bersifat periferal dan tidak terlembagakan. Sebagai kontribusi utama, artikel ini mengusulkan Model Tata Kelola Perbatasan Terpadu (IBGM). Model ini menolak konsep Centre of Gravity ganda dan sebaliknya mengusulkan pembentukan Dewan Tata Kelola yang dipimpin bersama (co-chaired) untuk pengambilan keputusan berbasis konsensus. Model IBGM menawarkan jalan untuk mencapai keamanan nasional melalui sinergi antara kedaulatan dan kesejahteraan, mengubah perbatasan dari garis pemisah menjadi jembatan kemakmuran dan keamanan bersama.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan pendekatan yang sangat penting dan relevan untuk diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di daerah yang sedang dalam proses menjadi daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Sukabumi Utara. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mendorong peningkatan pendapatan tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan menciptakan generasi masa depan yang lebih baik. Studi ini menganalisis sektor-sektor ekonomi unggulan yang potensial untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemilihan sektor unggulan dilakukan dengan menggunakan metode Promethee, yaitu metode analisis multikriteria (MCA) berbasis outranking yang didasarkan pada indeks preferensi. Sebanyak 12 kriteria digunakan, dan data diperoleh melalui kuesioner dari beberapa pakar. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengembangan subsektor Industri Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Makanan dan Minuman merupakan sektor potensial yang direkomendasikan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Masalah gizi anak di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih menjadi isu serius karena beban ganda malnutrisi. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengurangi angka malnutrisi, tantangan tetap ada dalam mengatasi stunting, kekurangan gizi, dan obesitas pada anak. Faktor sosial ekonomi dan pola makan yang tidak sehat semakin memperburuk kondisi ini. Pendidikan gizi berkelanjutan di sekolah, yang diimplementasikan melalui inisiatif kantin hijau, berfungsi sebagai strategi untuk memperkenalkan kebiasaan makan sehat sejak usia dini. Inisiatif ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan program nasional Asta Cita, di mana pendidikan gizi berkelanjutan berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan anak. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi inisiatif implementasi kantin hijau di sekolah dasar sebagai sarana penyediaan makanan sehat dan promosi pendidikan gizi berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan siswa. Pendekatan kualitatif digunakan dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi, tampilan, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa kantin hijau berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan siswa dengan menumbuhkan kebiasaan makan sehat dan meningkatkan literasi gizi. Selain itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Temuan ini memperkuat peran strategis sekolah dasar sebagai agen kunci dalam mempromosikan ketahanan pangan dan pendidikan gizi berkelanjutan di tingkat lokal.

Transformasi digital dan fasilitas publik dalam tata kelola kota telah menjadi kebutuhan dasar di tengah meningkatnya kompleksitas layanan publik dan tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan terjangkau. Kota Surakarta, sebagai kota budaya yang sedang dalam proses menjadi kota pintar, menghadapi tantangan dalam merampingkan birokrasi, meningkatkan kualitas hidup warga, dan mengoptimalkan penggunaan data real-time. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi untuk konsep Kota Pintar Surakarta yang berfokus pada dimensi tata kelola cerdas, kehidupan cerdas, dan masyarakat cerdas. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan teknologi informasi berbasis big data dan teknologi real-time. Metode penelitian menggunakan studi literatur dari Scopus, Google Scholar, dan Sinta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital saat ini di Surakarta belum secara optimal meningkatkan layanan publik atau akses informasi, dan juga belum mempercepat respons terhadap kondisi lapangan. Peneliti merekomendasikan pengembangan dasbor integratif lintas sektor. Secara konkret, konsep kota pintar di Surakarta dapat diperkuat dengan: (1) konsep penambahan fasilitas umum seperti penyediaan Wi-Fi publik di ruang kota strategis, (2) optimalisasi pengembangan layanan kesehatan digital, (3) pengembangan administrasi kependudukan berbasis online yang dapat diakses secara real-time dan responsif, dan (4) implementasi sistem pemantauan kota real-time melalui integrasi CCTV dan big data. Inisiatif-inisiatif ini dianggap mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Kota Pintar tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola kolaboratif, regulasi adaptif, dan kesiapan sosial masyarakat. Surakarta memiliki potensi besar untuk menjadi model kota pintar berbasis budaya dan partisipasi warga yang berkelanjutan.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia sebagian besar dipandang sebagai mekanisme kepatuhan administratif yang selaras dengan kebijakan nasional dan penilaian berbasis indeks. Namun secara konseptual, SPBE dimaksudkan sebagai instrumen untuk mentransformasikan tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SPBE di Provinsi Kalimantan Timur dengan memposisikannya sebagai proses transformasi tata kelola digital, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kinerja SPBE, dan wawancara dengan pemangku kepentingan utama di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka transformasi pemerintahan digital. Temuan menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar masih didorong oleh kepatuhan, yang tercermin dalam fragmentasi kelembagaan, integrasi sistem dan data yang terbatas, dan kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata di berbagai instansi pemerintah. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi peluang untuk memperkuat transformasi tata kelola digital melalui penguatan tata kelola kelembagaan SPBE, peningkatan kompetensi digital pegawai negeri sipil, dan promosi integrasi lintas sistem dan layanan. Studi ini menggarisbawahi perlunya menggeser paradigma dari kepatuhan administratif menuju transformasi tata kelola digital yang substantif di tingkat pemerintahan provinsi.

Manajemen risiko di pemerintahan daerah semakin diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan kualitas pengambilan keputusan publik. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan regulasi dan kematangan sistem manajemen risiko tidak selalu diterjemahkan menjadi peningkatan substantif dalam tata kelola dan pengendalian risiko perilaku. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan manajemen risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan memeriksa kesesuaian desain kebijakan, variasi implementasi di berbagai lembaga daerah, dan dampaknya terhadap tata kelola dan integritas pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan evaluatif melalui studi kasus empat lembaga daerah strategis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan terbatas, dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kebijakan manajemen risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaras secara normatif dengan standar internasional dan telah berhasil meningkatkan kematangan sistem pengendalian internal. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih bervariasi di berbagai lembaga daerah dan belum sepenuhnya memperkuat integritas, sebagaimana tercermin dalam paradoks antara peningkatan kematangan sistem dan penurunan efektivitas pengendalian korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa manajemen risiko belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai budaya dan instrumen pengambilan keputusan strategis. Kesimpulannya, penguatan manajemen risiko memerlukan pergeseran dari pendekatan kepatuhan administratif ke pendekatan pembelajaran kebijakan yang reflektif dan terintegrasi. Disarankan juga agar kebijakan lebih diarahkan pada penguatan kepemimpinan risiko, peran Inspektorat sebagai fasilitator risiko, pengintegrasian risiko ke dalam perencanaan dan penganggaran, serta pengembangan budaya sadar risiko, khususnya di seluruh instansi regional dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Stunting pada balita merupakan masalah gizi signifikan yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial prevalensi stunting pada balita di Indonesia sebagai dasar pengembangan intervensi kebijakan berbasis wilayah. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui analisis autokorelasi spasial menggunakan Indeks Moran I dan Indikator Lokal Autokorelasi Spasial (LISA), yang berbasis pada metode K-Nearest Neighbors (KNN). Data prevalensi stunting diperoleh dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan dianalisis untuk mendeteksi pola pengelompokan di daerah berisiko tinggi. Hasil menunjukkan Moran I sebesar 0,315 (nilai P < 0,05), yang mengindikasikan autokorelasi spasial positif antar wilayah. Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa daerah dengan prevalensi stunting tinggi cenderung berkelompok secara geografis, terutama di daerah di luar Jawa, seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hasil studi ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis wilayah untuk pengelolaan stunting yang mempertimbangkan faktor spasial. Daerah dengan tingkat gizi buruk yang tinggi sangat rentan terhadap stunting, seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya cakupan gizi, akses terhadap sanitasi, dan konsumsi protein, serta tingginya angka kemiskinan. Situasi ini menyoroti pentingnya intervensi kebijakan yang lebih terfokus dan efektif yang mencakup peningkatan gizi, peningkatan akses terhadap pangan dan sanitasi, pendidikan kesehatan, serta penguatan aspek kesejahteraan dan pendidikan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mengadopsi e-government melalui aplikasi Layanan Tunggu (Lagu) untuk mengurus KTP-el yang hilang, rusak, dan berkebutuhan mendesak. Paktiknya, aplikasi Lagu belum memberikan kinerja yang baik, terbukti dengan indeks kepuasan masyarakat yang konsisten menurun dari tahun 2021 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa dan maturitas aplikasi Lagu menggunakan lima dimensi balanced e-government scorecard dan tahapan model maturity e-government Darrell M. West. Pendekatan penelitian ini adalah desain deskriptif kualitatif, menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis penelitian ini menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tiga dari lima dimensi tersebut belum beroperasi secara optimal. Karena pengguna iOS tidak dapat mengakses layanan, penghapusan fitur pencetakan KTP-el berkebutuhan mendesak, pelayanan petugas yang kurang ramah di konter, pemutusan perjanjian kerja sama dengan perusahaan Grab, dan manajemen pemeliharaan dan pengembangan aplikasi secara pasif. Selain itu, aplikasi Lagu yang mengalami maturitas semu pada tahap kedua menjadi alasan lain indeks kepuasan publik secara konsisten menurun. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian, yaitu aplikasi Lagu, dan tidak mencantumkan rekomendasi program. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya harus mengkaji tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan memberikan rekomendasi program berdasarkan hasilnya.

Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) generatif dan Model Bahasa Besar (LLM) telah secara fundamental mengganggu lanskap penerbitan ilmiah global dan penelitian administrasi publik. Gangguan ini menghadirkan masalah yang ditandai dengan dikotomi antara AI sebagai katalis produktivitas akademik yang penting dan ancaman signifikan terhadap integritas ilmiah. Studi ini membahas tiga pertanyaan penelitian spesifik: (1) efektivitas operasional dan risiko etika AI dalam penulisan ilmiah, (2) evolusi kebijakan editorial, dan (3) perumusan tata kelola AI adaptif dalam administrasi publik yang terdesentralisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis transformasi publikasi ilmiah, mengidentifikasi risiko etika dan metodologis yang muncul, dan mengembangkan kerangka kerja konseptual adaptif untuk tata kelola AI. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melibatkan Riset Pustaka dengan mengekstrak dan mensintesis secara sistematis 101 literatur kontemporer berdampak tinggi (2018–2025) yang diindeks di Scopus Q1 dan Web of Science. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik untuk memetakan pola literatur lintas disiplin, sementara interpretasi data dioperasionalkan melalui Analisis Wacana Kritis (CDA) dan triangulasi validitas silang kebijakan institusional. Hasil dan diskusi mengungkapkan bahwa AI secara signifikan menjembatani hambatan linguistik lintas budaya dan mempercepat produktivitas. Namun, temuan penelitian menegaskan bahwa AI secara bersamaan memperkenalkan risiko epistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya (halusinasi algoritmik), bias etika, dan kekosongan akuntabilitas hukum terkait kepengarangan dan evaluasi tinjauan sejawat. Studi ini memberikan kebaruan ilmiah dengan merekonstruksi paradigma ini dan mengusulkan kerangka kerja Sinergi Kognitif Manusia-AI. Disimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk tata kelola AI adaptif di dalam lembaga publik untuk mengatur penelitian yang dibantu mesin tanpa menghambat inovasi. Oleh karena itu, studi ini menawarkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yang menekankan pengawasan manusia yang kritis (validasi manusia dalam lingkaran), kebijakan pengungkapan yang transparan, dan audit peraturan sektoral untuk peneliti, penerbit akademik, dan ahli strategi kebijakan pemerintah untuk menjaga integritas ilmiah.

Penelitian ini mengkaji dinamika demokrasi digital di Kabupaten Sinjai dengan menelaah faktor-faktor yang membentuk partisipasi publik, khususnya akses terhadap informasi, literasi digital, dan infrastruktur teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok terfokus, dan dokumentasi yang melibatkan warga, pemuda, pejabat pemerintah, serta praktisi media digital lokal. Temuan penelitian ini mengungkapkan lima faktor dominan yang memengaruhi demokrasi digital: (1) akses internet yang terbatas dan tidak merata di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan; (2) literasi digital yang rendah sehingga mengurangi kemampuan warga untuk menyaring informasi politik yang akurat; (3) peran kuat kaum muda sebagai aktor digital dalam keterlibatan politik; (4) inisiatif digital pemerintah—meski tersedia—masih kurang dimanfaatkan akibat keterbatasan kemampuan publik dan penyebaran yang tidak merata; serta (5) media digital lokal yang berperan sebagai perantara penting dalam penyampaian informasi politik. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi digital di Sinjai. Studi ini mengusulkan beberapa solusi, termasuk perluasan infrastruktur internet melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan pelatihan literasi digital berbasis komunitas, peningkatan layanan digital pemerintah, dan pembentukan badan independen untuk mengawasi implementasi demokrasi digital. Hasil penelitian ini menyoroti perlunya kebijakan inklusif yang mempertimbangkan kesenjangan geografis dan sosio-ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan berfokus pada kesenjangan demokrasi digital pada skala lokal dan menekankan kapasitas masyarakat sebagai penentu utama dalam mencapai partisipasi digital yang inklusif.