Beralih ke bagian utama
Akses Terbuka

Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Bukti & Inovasi Kebijakan.

Jurnal ilmiah peer-reviewed yang menerbitkan riset kebijakan publik, desentralisasi, otonomi daerah, dan manajemen pemerintahan.

  • Akreditasi Nasional Badge SINTA 2 — buka profil jurnal di SINTA
  • Frekuensi Terbit 3× / Tahun April, Agustus & Desember · 2025
  • Tingkat Penerimaan 24% Seleksi melalui peer review
  • Keputusan Pertama 142 Hari 80% naskah diputuskan dalam waktu ini
Repositori Publikasi

Koleksi Riset

Tata Kelola Multitingkat untuk Inovasi Metropolitan di Indonesia: Menghubungkan Koordinasi Kelembagaan dan Transformasi Digital

Inovasi metropolitan semakin bergantung pada koordinasi lintas batas administratif, tetapi kawasan metropolitan di Indonesia masih dikelola melalui institusi yang kewenangan, sumber daya, dan kapasitas digitalnya tersebar di berbagai tingkat pemerintahan. Studi ini mengkaji bagaimana tata kelola multitingkat membentuk…

Penguatan Konvergensi Teritorial dalam Program 3 Juta Rumah di Indonesia melalui Pendekatan Tata Kelola Hibrida-Integratif

Studi kasus kualitatif multilokasi ini mengkaji tata kelola subnasional Program 3 Juta Rumah di Lampung, Riau, dan Kalimantan Barat. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) kesulitan tata kelola struktural apa yang mencirikan penyelenggaraan program subnasional, dan (2) bagaimana model tata kelola…

Branding Budaya dan Keagamaan sebagai Sumber Daya Soft Power: Paradiplomasi di Jawa Barat, Indonesia

Pada era globalisasi dan desentralisasi, pemerintah subnasional semakin terlibat dalam hubungan internasional melalui paradiplomasi dengan memanfaatkan soft power untuk mempromosikan identitas lokal dan mendukung politik luar negeri nasional. Penelitian ini mengkaji strategi paradiplomasi Provinsi Jawa Barat…

Melampaui Rencana Aksi Nasional: Lintasan Kebijakan, Substitusi Instrumen, dan Kewajiban Negara untuk Melindungi dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dengan Indonesia sebagai Kasus Devian

Operasionalisasi kewajiban negara dalam bisnis dan hak asasi manusia tidak mengikuti satu pola yang seragam. Rencana aksi nasional (RAN) banyak digunakan untuk mengoperasionalkan kewajiban negara untuk melindungi berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia…

506 artikel terbit sejak 2009 Akses Seluruh Arsip

Dikelola oleh Redaksi Jurnal Bina Praja

Domestic Policy Strategy Agency, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia