Beralih ke bagian utama
Artikel Riset Asli Akses Terbuka Terakreditasi SINTA 2

Pemerintahan Elektronik dan Transformasi Digital Menuju Birokrasi Kelas Dunia di Badan Kepegawaian Provinsi Bali

Penulis

  • Pande Putu Anugraha Dewata * Penulis korespondensi
  • I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih
DOI
10.21787/jbp.17.2025-2929
Tanggal Terbit & Halaman
31 Desember 2025
Lisensi
CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
Baca PDF 328 KB Kutip

408 Dilihat 353 Diunduh

Abstrak

Transformasi digital melalui kebijakan e-government telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi e-government di sektor kepegawaian adalah pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (BKPSDM). Meskipun telah diterapkan secara sistematis, implementasi SIMPEG masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait integrasi sistem, pembaruan data, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-government melalui SIMPEG di BKPSDM Provinsi Bali, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposif, termasuk para pemimpin dan manajer utama SIMPEG. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui SIMPEG telah berjalan dengan dukungan regulasi, infrastruktur, dan komitmen kepemimpinan yang kuat, namun masih berada pada tahap interaksi dan transaksi serta belum mencapai transformasi birokrasi digital yang terintegrasi. Masalah utama yang dihadapi meliputi tata kelola sistem yang terfragmentasi, keterbatasan interoperabilitas dengan sistem kepegawaian pusat, kesenjangan literasi digital di kalangan pegawai negeri sipil, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh faktor organisasi dan sumber daya manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat implementasi e-government di sektor publik, khususnya dalam mendorong transformasi digital yang berbasis data dan berkelanjutan di bidang kepegawaian.

Kata Kunci:

Baca Naskah Lengkap

Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 17 No 3 (2025).

Buka PDF

Daftar Pustaka

25 rujukan
  1. Dener, C., Nii-Aponsah, H., Ghunney, L. E., & Johns, K. D. (2021). GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation. The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1765-6
  2. Dharmawan, I. W., Raka, A. A. G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Berbasis Web di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 31–38. https://doi.org/10.22225/pi.4.1.2019.31-38
  3. Dunn, W. N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice Hall.
  4. Farida, I., & Lestari, A. (2021). Implementation of E-Government as a Public Service Innovation in Indonesia. Vestnik Rossijskogo Universiteta Družby Narodov, 8(1), 72–79. https://doi.org/10.22363/2312-8313-2021-8-1-72-79
  5. Frinaldi, A., Afdalisma, Rezeki, A. P. T., & Saputra, B. (2024). Digital Transformation of Government Administration: Analysis of Efficiency, Transparency, and Challenges in Indonesia. Proceedings IAPA Annual Conference, 82–101. https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1096
  6. Gil-García, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-Government Success Factors: Mapping Practical Tools to Theoretical Foundations. Government Information Quarterly, 22(2), 187–216. https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.02.001
  7. Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.
  8. Janssen, M. (2012). Sociopolitical Aspects of Interoperability and Enterprise Architecture in E-Government. Social Science Computer Review, 30(1), 24–36. https://doi.org/10.1177/0894439310392187
  9. Kaleb, B. J., Lengkong, V. P. K., & Taroreh, R. N. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7(1), 781–790. https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.22555
  10. Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing Fully Functional E-government: A Four Stage Model. Government Information Quarterly, 18(2), 122–136. https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1
  11. Mardi. (2013). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 535–547. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=727
  12. Matdoan, U. A. (2021). Proses Perumusan Kebijakan, Perencanaan dan Perancangan Kawasan Perkotaan (Studi di Kota Tual). https://doi.org/10.31219/osf.io/2n93h
  13. Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining Digital Transformation: Results From Expert Interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002
  14. Miad, A., Arifin, J., & Subadi, W. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengunaan Dana Desa di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Studi pada Pelatihan Menjahit). JAPB: Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 2(2), 375–391. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/186
  15. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE.
  16. Muslikhah, R. I. (2019). Dukungan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terhadap Pengambilan Keputusan di BKPP Kabupaten Sukoharjo. Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi, 16(2), 10–21. https://doi.org/10.21831/efisiensi.v16i2.27417
  17. Mutiarin, D., Khaerah, N., Nyssa, A. V. I., & Nasrulhaq. (2024). E-Government Development: Catalysing Agile Governance Transformation in Indonesia. Journal of Contemporary Governance and Public Policy, 5(1), 87–110. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v5i1.270
  18. Nurhidayat, Nurmandi, A., & Congge, U. (2024). Bridging the Digital Divide: Analyzing Public Participation in Indonesia’s E-Government Through the E-Participation Index. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(2), 481–498. https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14435
  19. Nurhidayat, Nurmandi, A., & Misran. (2024). Evaluation of the Challenges of E-Government Implementation: Analysis of the E-Government Development Index in Indonesia. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 8(2), 371–383. https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i2.52759
  20. Pasanda, L. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terhadap Kinerja Pegawai Negeri di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palopo [Undergraduate Thesis]. Universitas Hasanuddin.
  21. Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.
  22. Ramadannisa, C. A. (2023). Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk Meningkatkan Peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik, 6(1), 109–128. https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1164
  23. Rizky Z, E. R., & Supardi, E. (2018). Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Pegawai. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, 3(2), 226–232. https://doi.org/10.17509/jpm.v3i2.11768
  24. Setiawan, N. A., Rachmadani, B., & Putra, E. R. (2022). Development Web Based Employment Information System for Yugo Putra Sejahtera Inc. TEPIAN, 3(3), 116–122. https://doi.org/10.51967/tepian.v3i3.869
  25. Yulia, E., & Ratnawati, S. (2020). Analisis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Sebagai SISDM di Pemerintah Kota Magelang. Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi), 9(2), 444–453. https://doi.org/10.31959/jm.v9i2.467

Hak Cipta & Lisensi Akses Terbuka

Hak Cipta (c) 2025 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.