Kepemimpinan Masyarakat Adat dan Implementasi Kebijakan Lokal

Bukti dari Peraturan tentang Pengakuan Masyarakat Adat di Teluk Bintuni, Indonesia

Abstrak

Pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia semakin diperkuat melalui peraturan daerah. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 mengakui masyarakat adat Sebyar dan menempatkan kepala suku sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan tata kelola adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Suku Sebyar dalam implementasi Peraturan Daerah Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat serta mengkaji bentuk-bentuk tata kelola adat yang muncul pasca peraturan tersebut, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Kampung Tomu. Data dikumpulkan antara Oktober dan November 2024 melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sampel terdiri dari 11 informan, termasuk Kepala Suku Sebyar, pejabat pemerintah daerah, pemimpin masyarakat, dan anggota komunitas adat. Temuan menunjukkan bahwa Kepala Suku Sebyar memainkan peran strategis sebagai perumus kebijakan adat, negosiator hak-hak adat, mediator konflik, dan inisiator pembangunan infrastruktur dasar. Seiring dengan peraturan daerah, tata kelola adat mengalami transformasi melalui pengakuan formal terhadap hukum adat, memungkinkan kepala suku berfungsi tidak hanya sebagai pemimpin adat tetapi juga sebagai mediator sosial, membantu memulihkan harmoni sosial melalui ritual adat dan simbol-simbol perdamaian. Implementasi peraturan ini didukung oleh legitimasi adat, dukungan masyarakat, dan sinergi antaraktor, namun terhambat oleh infrastruktur yang terbatas, pergeseran nilai di kalangan generasi muda, kapasitas administratif yang lemah, dan komitmen korporasi yang rendah terhadap budaya lokal. Kesimpulannya, keberhasilan peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh legitimasi sosial kepala suku dan kondisi sosio-budaya masyarakat. Kepala suku merupakan aktor kunci dalam menjembatani peraturan formal dengan praktik adat yang berfungsi sebagai instrumen politik-budaya yang memperkuat hak-hak adat dan keberlanjutan masyarakat adat di Teluk Bintuni.