Vol 18 No 2 (2026)

Sistem pengalamatan berbasis naratif yang tidak terstruktur di banyak negara berkembang memfragmentasi pengelolaan data spasial dan menghambat tata kelola perkotaan yang efektif. Meskipun Indonesia telah secara resmi menetapkan standar nasional untuk pengalamatan perkotaan dan pedesaan (SNI 9037:2021), implementasinya masih terbatas, sehingga menghasilkan catatan alamat yang tidak konsisten, tidak tergeocoding, dan tidak interoperabel. Oleh karena itu, penguatan standardisasi alamat sangat penting untuk meningkatkan penyampaian layanan publik, integrasi data spasial, dan interoperabilitas data nasional. Studi ini mengusulkan sistem informasi alamat berbasis web yang dirancang sebagai mekanisme transisi untuk mendukung implementasi bertahap pengalamatan standar tanpa langsung menghilangkan praktik pengalamatan yang tertanam secara lokal. Dengan menggunakan Kecamatan Mantrijeron di Kota Yogyakarta sebagai studi kasus, kami mengembangkan basis data geospasial skema ganda dan mekanisme pencarian hibrida yang menghubungkan alamat berbasis komunitas yang ada dengan format standar. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem tersebut memetakan kueri alamat lokal deskriptif ke catatan bangunan yang terstandarisasi dan terreferensi secara spasial. Model sistem ganda transisi memungkinkan pemerintah daerah untuk mempromosikan standardisasi alamat sambil mempertahankan kegunaan operasional selama periode transisi. Evaluasi kegunaan menunjukkan penerimaan pengguna yang kuat di antara pengguna awal, meskipun kesiapan untuk implementasi yang lebih luas masih perlu ditetapkan. Kami menyimpulkan bahwa standardisasi alamat yang efektif dalam konteks negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari strategi digital yang adaptif dan inklusif. Alih-alih memaksakan reformasi mendadak dari atas ke bawah, sistem informasi transisi dapat memfasilitasi kepatuhan bertahap terhadap standar nasional sambil memperkuat tata kelola perkotaan dan mendukung kerangka kerja Satu Data Indonesia.

Sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengadopsi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sistem ini diharapkan dapat terintegrasi penuh ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di setiap instansi daerah. Namun dalam praktiknya, kewajiban di atas kertas belum secara otomatis diimbangi dengan kesiapan di lapangan. Di Provinsi Gorontalo, administrator SIPD di berbagai instansi daerah masih menghadapi berbagai masalah, mulai dari pemahaman teknis yang tidak merata hingga dukungan kelembagaan yang sangat bervariasi antar instansi. Studi ini menganalisis tiga faktor yang dianggap memengaruhi efektivitas implementasi SIPD: komitmen dan dukungan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan kesiapan teknologi. Data dikumpulkan dari 125 administrator SIPD di berbagai instansi daerah di seluruh Provinsi Gorontalo melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (PLS-SEM). Kapasitas sumber daya manusia muncul sebagai faktor yang paling menentukan. Komitmen dan dukungan organisasi berada di peringkat kedua, karena bahkan sistem terbaik pun membutuhkan dukungan kelembagaan yang konsisten, bukan hanya kompetensi pengguna individu saja. Kesiapan teknologi menunjukkan hubungan positif tetapi secara statistik tidak signifikan, kemungkinan besar karena infrastruktur teknologi di Gorontalo sudah relatif memadai. Dengan kata lain, hambatan saat ini terhadap implementasi SIPD bukan lagi tentang perangkat atau jaringan, tetapi tentang orang dan tata kelola organisasi.

Studi ini mengidentifikasi kontribusi Future City Hub (FCH) terhadap kemitraan kota kembar Jakarta–Berlin, mengevaluasi perannya dalam ekosistem startup Jakarta, serta mengusulkan model tata kelola yang berkelanjutan. Dengan menggunakan desain kualitatif deskriptif, kami melakukan analisis konten terhadap sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Temuan studi menunjukkan bahwa globalisasi telah mengubah dinamika hubungan internasional, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk berperan di kancah internasional melalui paradiplomasi. Kemitraan Jakarta–Berlin merupakan salah satu bentuk kerja sama tersebut, yang beroperasi sebagai laboratorium hidup perkotaan (urban living lab) yang mempertemukan akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mendorong inovasi. Meskipun ekosistem di sekitar FCH menghadapi tantangan sejak berakhirnya pendanaan dari Uni Eropa, lembaga induknya—Unit Pengelola Jakarta Smart City—telah ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis yang beroperasi dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; sebuah pengaturan yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan keuangan. Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa FCH telah mendukung peningkatan kualitas startup di Jakarta dengan memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi dari Berlin. Melalui model paradiplomasi ini, FCH dapat menjadi acuan bagi kota-kota lain yang menjajaki kerja sama internasional untuk mendorong inovasi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang menjaga keberlanjutan ekosistem startup di Jakarta.

Perluasan pembangunan ekstraktif telah mempertajam konflik lingkungan di banyak komunitas masyarakat adat, khususnya di wilayah di mana kepentingan ekonomi mengancam keberlanjutan ekologis dan ruang hidup masyarakat setempat. Perlawanan perempuan Samin di Pegunungan Kendeng Utara, Jawa Tengah, merupakan gerakan lingkungan yang signifikan, di mana kaum perempuan secara aktif menentang industrialisasi semen dan penambangan batu kapur. Studi ini menganalisis bagaimana perempuan Samin membangun perlawanan ekologis dengan memadukan perspektif ekofeminisme, teori gerakan sosial baru, dan keadilan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para tokoh kunci gerakan, observasi lapangan, serta analisis dokumen yang mencakup peraturan pemerintah, kajian lingkungan, dokumen hukum, dan laporan media. Temuan studi menunjukkan bahwa gerakan perempuan Samin muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan lingkungan akibat pembangunan ekstraktif yang mengancam sumber daya air, mata pencaharian berbasis pertanian, dan kelestarian budaya. Melalui filosofi *Ibu Bumi*, kaum perempuan mentransformasikan pengetahuan ekologis dan nilai-nilai budaya menjadi agensi politik. Perlawanan mereka berkembang melalui aksi simbolik, advokasi hukum, dan jejaring kolektif yang melibatkan masyarakat setempat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta gerakan lingkungan yang lebih luas. Studi ini berargumen bahwa gerakan perempuan Samin bukan sekadar penolakan terhadap pembangunan pabrik semen, melainkan sebuah perjuangan multidimensi demi keadilan ekologis, identitas budaya, dan perlindungan ruang hidup masyarakat.

Sistem merit merupakan inti agenda reformasi birokrasi di Indonesia yang menghendaki tata kelola aparatur sipil negara yang profesional, objektif, dan berbasis kompetensi. Assessment center menjadi salah satu instrumen utama yang dikembangkan untuk mendukung agenda tersebut, tetapi banyak pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan dalam memastikan hasil penilaian kompetensi benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan kepegawaian. Penelitian ini menganalisis hubungan antara penyelenggaraan assessment center dan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dalam penguatan sistem merit aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Palembang, sekaligus merumuskan model tata kelola yang mengintegrasikan keduanya. Penelitian menggunakan desain kualitatif multikasus. Kasus pertama menelaah penyelenggaraan assessment center pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang; kasus kedua menelaah pemanfaatan hasil penilaian kompetensi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta telaah dokumen berupa peraturan, laporan resmi, dan arsip kelembagaan, dengan kredibilitas data diperkuat melalui triangulasi sumber. Data dianalisis menggunakan sintesis lintas kasus secara tematik. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penyelenggaraan assessment center telah didukung oleh penataan kelembagaan, regulasi, dan mekanisme penilaian yang relatif memadai, tetapi hasil penilaian kompetensi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan kepegawaian sehingga terdapat kesenjangan antara kapasitas kelembagaan assessment center dan pemanfaatan keluarannya dalam sistem merit. Penelitian ini mengusulkan model tata kelola penilaian terintegrasi yang mencakup kapasitas kelembagaan, inteligensi kompetensi, integrasi tata kelola, dan penguatan sistem merit, sebagai rujukan bagi kebijakan manajemen talenta berbasis kompetensi dan bagi keberlanjutan penerapan sistem merit di tingkat daerah.

Studi ini mengevaluasi efektivitas tata kelola digital berbasis super-app, dengan fokus pada Jakarta Kini (JAKI) sebagai platform layanan publik terintegrasi. Meskipun terdapat lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah di Indonesia—yang telah menimbulkan inefisiensi sistemik dan layanan yang terfragmentasi—kajian komprehensif yang mengaitkan kinerja layanan digital, integrasi birokrasi, dan kesejahteraan masyarakat masih terbatas dalam literatur akademis. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis keterkaitan antara kualitas layanan digital (meliputi kualitas sistem, informasi, dan layanan), kepuasan pengguna, dan kesejahteraan masyarakat, sembari mempertimbangkan peran integrasi birokrasi dalam ekosistem JAKI. Dengan menggunakan metode analisis data sekunder, studi ini menyintesis informasi dari basis data layanan JAKI, dokumen resmi pemerintah, laporan media, dan publikasi ilmiah untuk mengidentifikasi pola kelembagaan serta dinamika tata kelola digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, informasi, dan layanan memiliki hubungan dengan kepuasan pengguna, yang pada gilirannya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat—sebagaimana diukur melalui persepsi, partisipasi, dan tingkat penerimaan. Namun, fragmentasi birokrasi, ketidakkonsistenan regulasi, dan ketiadaan kerangka tata kelola yang terpadu muncul sebagai hambatan signifikan dalam mengoptimalkan integrasi layanan digital. Wawasan ini menegaskan bahwa layanan digital yang efektif memerlukan penyelarasan kelembagaan yang kuat dan tata kelola yang koheren. Secara teoretis, studi ini mengintegrasikan model keberhasilan sistem informasi dengan pendekatan kesejahteraan dalam tata kelola digital, serta menekankan pentingnya kebijakan yang koheren, harmonisasi tata kelola lintas sektor, dan literasi digital yang inklusif guna memaksimalkan dampak layanan publik digital.

Fenomena ketidaksesuaian kualifikasi pada lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Batam merupakan paradoks dalam konteks kawasan perdagangan bebas (free trade zone, FTZ) yang membutuhkan tenaga kerja teknis terampil. Penelitian ini mengevaluasi kualitas kebijakan pendidikan vokasi dan relevansi kurikulum SMK terhadap kebutuhan industri di Batam dengan desain metode campuran penelitian sekunder integratif. Data administratif dari instansi nasional dan daerah yang mencakup bidang statistik, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sertifikasi profesi dianalisis melalui enam variabel proksi (X1–X6) untuk menyusun Indeks Kesiapan Pendidikan Vokasi (IKPV). Nilai IKPV sebesar 0,787, yang menempatkan sistem dalam kategori optimal, tetapi muncul paradoks struktural: dimensi Partisipasi memperoleh skor sempurna (1,000), sedangkan dimensi Akseptabilitas hanya mencapai 0,559. Hanya 39,86% lulusan SMK yang terserap ke dalam sektor industri yang relevan, sementara 52,58% mengalami ketidaksesuaian vertikal. Tiga kegagalan inti teridentifikasi, yaitu kegagalan pensinyalan, kegagalan kurikulum, dan kegagalan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan berbasis bukti, yaitu peraturan daerah yang mewajibkan industri yang beroperasi di FTZ untuk terlibat dalam ekosistem pendidikan vokasi, sinkronisasi wajib kurikulum pendidikan vokasi dengan standar kompetensi nasional, serta sistem sertifikasi kompetensi universal yang selaras dengan kebutuhan industri.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan sistem jaminan keamanan pangan yang efektif untuk mencegah kontaminasi dan penyakit bawaan pangan di seluruh tahapan penyelenggaraan makanan. Penelitian ini menganalisis penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan pengawasan operasional dalam memastikan keamanan pangan pada program MBG serta mengembangkan model jaminan keamanan pangan terintegrasi (IFSAM). Tujuh informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatannya dalam program tersebut, yaitu perwakilan Dinas Kesehatan Kota Palembang, sanitarian, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, penjamah makanan, pengawas program MBG, kepala sekolah, dan kepala kantor Badan Gizi Nasional yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Selatan. Data dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keterpercayaan temuan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa SLHS berfungsi sebagai mekanisme kesiapan sistem dengan memastikan kesiapan penyelenggara makanan melalui pemenuhan standar higiene dan sanitasi, sedangkan pengawasan operasional berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan pelaksanaan yang menjaga konsistensi penerapan standar sepanjang produksi, distribusi, dan penyajian makanan. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, meliputi pemantauan berbasis risiko yang belum optimal, keterbatasan sumber daya pengawasan, koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi, serta mekanisme umpan balik dan tindak lanjut yang belum sistematis, yang berpotensi memengaruhi efektivitas jaminan keamanan pangan. IFSAM mengintegrasikan sertifikasi, pengawasan operasional, koordinasi lintas sektor, mekanisme umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan sebagai kerangka konseptual jaminan keamanan pangan pada program MBG.

Penyederhanaan birokrasi di Indonesia diperkenalkan untuk mengurangi lapisan hierarki serta mendorong administrasi publik yang lebih lincah, profesional, dan berorientasi pada kinerja; namun, reformasi struktural tidak secara otomatis mengubah budaya birokrasi dan praktik kerja yang telah mengakar kuat. Studi ini mengkaji karakteristik budaya birokrasi pasca-penyederhanaan birokrasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mendasari resistensi terhadap perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Desain fenomenologi kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi terbatas, dan analisis dokumen yang melibatkan pejabat yang terdampak langsung oleh penyetaraan jabatan serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Data dianalisis menggunakan analisis tematik yang didukung oleh perangkat lunak NVivo 14 melalui tahapan sistematis berupa pengodean, kategorisasi, pengembangan tema, dan interpretasi. Temuan studi mengungkapkan lima dimensi yang saling berkaitan: budaya hierarkis dan sentralisasi pengambilan keputusan, budaya akuntabilitas administratif-digital, budaya transisi struktural-fungsional, budaya kerja fungsional, dan resistensi terhadap perubahan. Resistensi muncul sebagai tema dominan, yang tercermin dalam ambiguitas peran, ketidakpastian karier, kesenjangan kompetensi, resistensi pasif, dan adaptasi defensif. Meskipun praktik kerja berbasis tim, multitasking, koordinasi berbasis data, responsivitas layanan, dan profesionalisasi mulai berkembang, praktik-praktik tersebut masih terkendala oleh otoritas hierarkis, ketergantungan pada arahan formal, dan identitas kerja yang berorientasi struktural. Studi ini mengonseptualisasikan birokrasi pasca-penyederhanaan sebagai budaya transisi hibrida, di mana praktik fungsional yang baru muncul hidup berdampingan dengan norma struktural yang masih bertahan, sementara resistensi menandakan adanya ketegangan yang belum terselesaikan terkait otoritas, identitas pekerjaan, kompetensi, kepastian karier, dan dukungan organisasi. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi yang efektif memerlukan manajemen perubahan yang berkelanjutan, pengaturan peran dan karier yang jelas, pengembangan kompetensi, kepemimpinan tim yang berdaya, serta pelembagaan sistem kerja berbasis tim.

Perbedaan kelembagaan antara desa dan kelurahan dapat menghasilkan kekuatan tata kelola yang berbeda, meskipun implikasinya terhadap kinerja secara keseluruhan masih belum jelas. Penelitian ini membandingkan kinerja tata kelola multidimensi antara 28 desa yang dipilih melalui pengambilan sampel acak sederhana dan seluruh 28 kelurahan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Data administratif yang mencakup 16 indikator pada enam dimensi tata kelola dianalisis menggunakan uji t Welch untuk sampel independen, dengan uji U Mann–Whitney dan uji permutasi untuk menguji ketahanan hasil. Kelurahan menunjukkan kinerja yang secara signifikan lebih baik pada akuntabilitas (t = 3,887, p < 0,001, d = 1,04), efisiensi (t = 2,195, p = 0,033, d = 0,59), dan kapasitas kelembagaan (t = 2,424, p = 0,019, d = 0,65), sedangkan desa mencapai tingkat partisipasi yang lebih tinggi (t = −3,528, p = 0,001, d = −0,94). Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada efektivitas, transparansi, indeks kinerja tata kelola (t = 1,464, p = 0,150), maupun skor total indikator (t = 1,436, p = 0,157). Temuan ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan berkaitan dengan kemampuan yang bersifat spesifik pada tiap dimensi, bukan dengan keunggulan kinerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, reformasi di Kabupaten Tangerang dapat lebih tepat diarahkan berdasarkan dimensi daripada melalui target agregat yang seragam—yaitu dengan memperkuat akuntabilitas administratif, efisiensi sumber daya, dan kapasitas kelembagaan di desa, serta memperluas partisipasi warga yang substantif di kelurahan.

Operasionalisasi kewajiban negara dalam bisnis dan hak asasi manusia tidak mengikuti satu pola yang seragam. Rencana aksi nasional (RAN) banyak digunakan untuk mengoperasionalkan kewajiban negara untuk melindungi berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs). Namun, adopsi formal semata tidak mampu menjelaskan perubahan tata kelola nasional ketika instrumen kebijakan diperbarui, diperkuat, dihentikan, atau diganti. Penelitian ini menganalisis lintasan kebijakan pada tujuh yurisdiksi yang mengadopsi RAN, yakni Belanda, Kolombia, Jerman, Chile, Kenya, Thailand, dan Jepang, dengan menempatkan Afrika Selatan sebagai kasus negatif dan Indonesia sebagai kasus devian berupa substitusi instrumen. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-komparatif, kesetaraan fungsi, analisis lintasan kebijakan berbasis dokumen, dan analisis isi terarah untuk merekonstruksi perubahan instrumen, kepemilikan kelembagaan, pemantauan, peninjauan, dan partisipasi berdasarkan bukti yang diverifikasi hingga 30 Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan lintasan yang tidak linier berupa institusionalisasi iteratif, penguatan daya ikat regulasi, terputusnya pembaruan, formalisasi bertahap, jalur non-RAN, dan substitusi instrumen. Dari lintasan tersebut direkonstruksi lima kondisi analitis tata kelola: keutamaan substansi fungsional atas status sebagai dokumen; kesinambungan kepemilikan kelembagaan; keterujian melalui komitmen terukur, pemantauan, dan peninjauan; partisipasi bermakna yang dapat ditelusuri; serta pemaknaan kendala sumber daya yang peka terhadap komponen. Indonesia menunjukkan bahwa pergantian instrumen dapat memperkuat otoritas formal dan koordinasi pemerintahan, sekaligus mengubah kepemilikan kelembagaan dan kesinambungan partisipasi. Artikel ini menempatkan lintasan kebijakan dan substitusi instrumen sebagai kategori analitis yang dapat diaudit, sehingga penilaian tata kelola bisnis dan hak asasi manusia bergerak melampaui sekadar keberadaan dokumen maupun pemeringkatan kinerja RAN.

Pada era globalisasi dan desentralisasi, pemerintah subnasional semakin terlibat dalam hubungan internasional melalui paradiplomasi dengan memanfaatkan soft power untuk mempromosikan identitas lokal dan mendukung politik luar negeri nasional. Penelitian ini mengkaji strategi paradiplomasi Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan menekankan branding budaya dan keagamaan sebagai instrumen soft power. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertumpu pada wawancara semiterstruktur dengan pejabat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang dilengkapi dokumen kebijakan, laporan program, dan data sekunder. Temuan menunjukkan bahwa Jawa Barat mempromosikan aset lokal seperti kopi dan batik dalam forum internasional, sekaligus memajukan branding keagamaan melalui program English for Ulama yang dikembangkan bersama British Council, yang melatih ulama, termasuk perempuan, agar dapat terlibat dalam dialog internasional mengenai Islam Indonesia yang moderat. Didukung oleh kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, dan Inggris Raya di bidang peningkatan kapasitas, ekonomi kreatif, dan teknologi berkelanjutan, berbagai inisiatif ini tampak meningkatkan visibilitas provinsi dan berkontribusi pada diplomasi publik Indonesia dengan memproyeksikan toleransi, kekayaan budaya, dan inklusivitas progresif. Penelitian ini memperkaya literatur diplomasi subnasional dengan menyoroti peran soft power keagamaan dan keterlibatan yang inklusif secara gender, dua aspek yang belum banyak dikaji dalam konteks negara berkembang.