Baca Naskah Lengkap
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 17 No 3 (2025).
Studi Kasus Implementasi Kebijakan di Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya
679 Dilihat 609 Diunduh
Stunting merupakan masalah multidimensi yang pengelolaannya bergantung pada koordinasi lintas sektor. Namun, dalam birokrasi daerah di Indonesia, yang masih dipengaruhi oleh patrimonialisme, koordinasi formal seringkali tidak efektif, sehingga menciptakan ketegangan antara desain kebijakan hierarkis dan realitas implementasi yang terdesentralisasi. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Pemilihan lokasi didasarkan tidak hanya pada prevalensi stunting (20,8%) tetapi juga pada karakteristik hibrida perkotaan-pedesaan, yang menawarkan latar ideal untuk menguji model implementasi Winter. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan kunci, observasi partisipan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan triangulasi. Implementasi kebijakan stunting lebih ditentukan oleh peran aktor lapangan dan jaringan informal (misalnya, grup WhatsApp) daripada struktur formal. Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertindak sebagai birokrat tingkat jalanan, menggunakan sumber daya diskresioner seperti penggunaan bahasa lokal dan pendidikan berbasis konteks untuk mengatasi keterbatasan sistem. Namun, mereka menghadapi insentif minimal dan fragmentasi data. Temuan ini memperkaya model Winter dengan memperkenalkan konsep "ketahanan tata kelola informal," yaitu kemampuan sistem kebijakan untuk bertahan melalui mekanisme informal ketika tata kelola formal gagal. Rekomendasinya meliputi pelembagaan praktik informal, penyediaan insentif yang tepat untuk TPK, dan perancangan kebijakan yang responsif terhadap hambatan struktural lokal.
Cross-Sector Coordination in Accelerating Stunting Reduction: A Case Study of Policy Implementation in Pahandut District, Palangkaraya City
Stunting is a multidimensional issue whose management depends on cross-sectoral coordination. However, in Indonesia's regional bureaucracy, which is still influenced by patrimonialism, formal coordination is often ineffective, creating tensions between hierarchical policy design and the reality of decentralized implementation. This research uses a qualitative case study design in Pahandut District, Palangka Raya City. The location selection was based not only on the prevalence of stunting (20.8%) but also on its urban-rural hybrid characteristics, which offer an ideal setting for testing Winter's implementation model. Data were collected through in-depth interviews with nine key informants, participant observation, and document analysis, and were then analyzed thematically using triangulation. The stunting policy implementation was determined more by the agency of field actors and informal networks (e.g., WhatsApp groups) than by formal structures. Family Assistance Teams (TPK) acted as street-level bureaucrats, using discretionary resources such as local language use and context-based education to address system limitations. However, they faced minimal incentives and data fragmentation. The findings enrich Winter's model by introducing the concept of "informal governance resilience," the ability of a policy system to survive through informal mechanisms when formal governance fails. Recommendations include institutionalizing informal practices, providing appropriate incentives for TPK, and designing policies that are responsive to local structural barriers.
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 17 No 3 (2025).
Hak Cipta (c) 2025 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.