Vol 18 No 1 (2026)

Program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) merupakan intervensi kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi, termasuk kebutuhan anak sekolah. Namun, praktik implementasinya di sekolah menunjukkan adanya dimensi pedagogis yang berpotensi memperkuat tujuan program dengan menumbuhkan kebiasaan konsumsi dan kesadaran. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana literasi gizi berfungsi sebagai mekanisme penguat MBG di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di sebuah sekolah dasar negeri di Jawa Timur melalui wawancara semi-terstruktur, observasi praktik MBG, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola praktik, hubungan sosial-pedagogis, dan mekanisme yang muncul dari interaksi sehari-hari. Temuan menunjukkan bahwa literasi gizi telah berkembang secara implisit melalui pengalaman makan bersama, interaksi guru-siswa, dan pembiasaan konsumsi, namun tetap tidak termasuk dalam kurikulum formal. Penguatan MBG tidak hanya terjadi melalui desain kebijakan, tetapi lebih melalui dinamika relasional antara guru, siswa, dan pengalaman konsumsi makanan yang membentuk mekanisme di tingkat sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa sekolah berfungsi sebagai pusat penerjemahan kebijakan ke dalam pengalaman belajar konkret siswa, sehingga memposisikan literasi gizi sebagai media penguatan program, bukan sekadar hasil pengetahuan. Studi ini memberikan kontribusi empiris mengenai pentingnya pendekatan berbasis praktik sekolah dalam merumuskan strategi untuk memperkuat MBG.

Studi ini meneliti koordinasi antara sekolah dan Pusat Produksi Pangan Gizi (SPPG) dalam implementasi Program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) Indonesia di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, di berbagai sekolah dengan kapasitas operasional yang beragam. Studi ini menggunakan metode kualitatif terintegrasi dengan menyoroti proses tata kelola—alokasi peran, alur komunikasi, pengambilan keputusan, dan pelaporan—bukan indikator dampak. Data dihasilkan melalui diskusi kelompok fokus yang bertujuan dengan kepala sekolah, koordinator MBG guru, manajer dan staf operasional SPPG, serta perwakilan komite sekolah atau orang tua, dan ditriangulasi dengan dokumen program yang relevan. Transkrip dianalisis secara tematik menggunakan pengkodean iteratif. Temuan menunjukkan koordinasi sebagian besar bersifat operasional dan lemah dalam hal pelembagaan: sekolah bertindak sebagai penerima pasif, sementara SPPG mengontrol pemilihan menu, produksi, dan logistik, menghasilkan pertukaran informasi yang asimetris dan sebagian besar satu arah. Komunikasi dan pelaporan masalah bergantung pada pesan informal dan interaksi singkat pada saat penyampaian, dengan dokumentasi terbatas, jalur yang tidak jelas, dan umpan balik yang tidak konsisten. Kesenjangan tata kelola ini berkontribusi pada keterlambatan pengiriman yang berulang, perubahan menu yang tidak diumumkan, akomodasi yang tidak memadai untuk pembatasan diet, dan peningkatan beban kerja administratif bagi sekolah. Hal ini juga memperparah kekhawatiran orang tua mengenai kualitas dan keamanan makanan serta memengaruhi penerimaan siswa, sehingga melemahkan legitimasi program. Studi ini menyimpulkan bahwa kualitas implementasi bergantung pada penguatan kapasitas koordinasi lokal melalui forum koordinasi reguler, protokol pelaporan dan umpan balik yang terstandarisasi, struktur peran dan akuntabilitas yang lebih jelas, dan dukungan teknis berkelanjutan yang menyelaraskan standar terpusat dengan adaptasi yang peka terhadap konteks. Pelembagaan koordinasi akan memungkinkan jaringan SPPG sekolah untuk beralih dari penyampaian reaktif ke peningkatan berkelanjutan, mendukung pembelajaran yang transparan, manajemen risiko yang efektif, dan dukungan komunitas yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integrasi yang komprehensif, didorong oleh mandat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meskipun arsitektur kebijakan telah ditetapkan secara nasional, eksekusi di tingkat provinsi mengindikasikan disparitas asimetris yang signifikan. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui platform SIPD di tiga provinsi—Jawa Barat, Banten, dan Jambi—yang merepresentasikan klaster kinerja tinggi, moderat, dan rendah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP), pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan mengindikasikan bahwa implementasi SIPD secara agregat belum mencapai titik optimal. Secara konteks, kebijakan ini sangat selaras dengan urgensi daerah terhadap arsitektur data tunggal. Namun, evaluasi masukan ( Input) menyingkap kesenjangan tajam terkait kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Evaluasi proses ( Process) menyoroti hambatan teknis krusial, mencakup prosedur manual bayangan, praktik pembukuan ganda (double-entry), dan kegagalan sinkronisasi Application Programming Interface (API), khususnya di Banten dan Jambi, sementara Jawa Barat menunjukkan keselarasan yang presisi antara perencanaan dan penganggaran. Evaluasi produk (Product) memperlihatkan distribusi manfaat yang tidak merata; Jawa Barat mencapai transparansi tinggi dengan pencairan efisien, sedangkan Jambi dan Banten masih bergelut dengan inkonsistensi administratif. Intervensi pemerintah pusat melalui bimbingan teknis dan pembaruan sistem iteratif telah memitigasi sebagian kendala, namun menuntut intensifikasi yang lebih terarah. Studi ini menyimpulkan bahwa standardisasi proses bisnis, peningkatan infrastruktur teknis, dan pengembangan modal manusia yang berkelanjutan merupakan imperatif strategis untuk optimalisasi SIPD dan perwujudan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum, mekanisme seleksi, dan perlindungan hukum karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sistem kepegawaian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengacu pada pendekatan hukum, konseptual, dan studi kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan terkait yang mengatur Program Makanan Bergizi Gratis dan sistem Aparat Sipil Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara formal, karyawan SPPG yang diangkat sebagai PPPK memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat ambiguitas normatif mengenai kriteria karyawan yang memenuhi syarat, klasifikasi posisi dalam struktur kepegawaian, dan tidak adanya mekanisme seleksi yang jelas dan terstandarisasi berdasarkan sistem merit. Lebih lanjut, beberapa isu terkait kepastian hukum masih ada, termasuk parameter yang tidak jelas untuk perpanjangan kontrak, potensi diskresi dalam evaluasi kinerja, risiko hukum yang timbul dari kegiatan operasional, dan kurangnya upaya hukum administratif dan yudisial yang komprehensif dalam sengketa ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut diakui secara hukum, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip meritokrasi, kepastian hukum, dan manajemen layanan sipil terpadu. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk memastikan perekrutan yang transparan, evaluasi objektif, dan perlindungan hukum yang memadai bagi pegawai SPPG sebagai PPPK.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan strategis pemerintah yang diperkenalkan di bawah Presiden Prabowo Subianto Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak, mengurangi stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Meskipun manfaat program pemberian makan di sekolah telah terbukti secara global, studi komprehensif tentang efektivitas program MBG dalam konteks kapasitas regulasi dan kelembagaan Indonesia masih terbatas. Artikel ini menganalisis program MBG menggunakan pendekatan kebijakan publik berbasis bukti dan lensa ekonomi politik, berdasarkan tinjauan artikel jurnal internasional yang terindeks Scopus, buku-buku akademis, dan kerangka regulasi nasional. Analisis menunjukkan bahwa program pemberian makan di sekolah memiliki efek positif pada status gizi anak, kehadiran di sekolah, dan hasil belajar; namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, keamanan pangan, koordinasi lintas sektoral, dan keberlanjutan fiskal. Berdasarkan temuan ini, artikel ini berpendapat bahwa program MBG memiliki potensi yang cukup besar sebagai kebijakan transformatif. Meskipun demikian, tanpa desain fiskal yang baik, penguatan kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas publik yang kuat, kebijakan ini berisiko menjadi intervensi populis yang mahal dan tidak berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia, yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 115/2025, dirancang untuk mengurangi kekurangan gizi anak melalui implementasi yang terdesentralisasi. Studi ini meneliti apakah kesiapan tata kelola desa dan degradasi lingkungan berhubungan dengan kejadian kekurangan gizi berat, yang jarang terjadi tetapi penting secara operasional untuk penargetan program. Desa digunakan sebagai unit analisis karena merupakan garda terdepan utama untuk koordinasi, pemantauan masyarakat, respons layanan, dan paparan lingkungan. Dengan menggunakan data administratif dari 2.876 desa, studi ini memperkirakan kejadian menggunakan model logit dan beban kejadian menggunakan model binomial negatif. Model hitungan binomial negatif yang stabil, yang dipertahankan setelah spesifikasi yang lebih lengkap menunjukkan masalah konvergensi dan kolinearitas, menunjukkan bahwa kesiapan tata kelola berhubungan positif dengan beban kekurangan gizi berat tetapi tidak signifikan secara statistik, sedangkan kondisi lingkungan, dukungan layanan, dan kemiskinan tetap relevan untuk interpretasi dan penargetan. Temuan ini mendukung strategi MBG berbasis risiko yang mengintegrasikan kesiapan layanan, kerentanan sosial, dan kondisi lingkungan daripada hanya mengandalkan kasus yang dilaporkan.

Penelitian ini menganalisis konstruksi media terhadap tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam liputan berita daring melalui kacamata teori penetapan agenda. Penelitian ini menekankan tiga dimensi utama—kesenjangan objek, kesenjangan atribut, dan kesenjangan aktor—untuk memahami bagaimana media membentuk prioritas isu, interpretasi kebijakan, dan suara-suara dominan dalam wacana publik. Menggunakan desain studi kasus kualitatif deskriptif, 150 artikel dari Kompas.com, detikcom, dan Tempo.co dianalisis menggunakan NVivo 15. Hasilnya menunjukkan bahwa liputan didominasi oleh tujuan yang berkaitan dengan asupan gizi dan pengurangan stunting (42,01%); sementara tujuan lain, seperti ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, mendapat perhatian yang jauh lebih sedikit. Pada tingkat atribut, media memandang program MBG terutama sebagai intervensi berbasis gizi untuk kelompok rentan, sehingga mengesampingkan dimensi pembangunan lainnya. Pada tingkat aktor, wacana didominasi oleh entitas negara—khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) dan berbagai kementerian—yang mencerminkan agenda yang berpusat pada negara. Temuan ini menyoroti perlunya memposisikan program MBG sebagai kebijakan lintas sektor dan memperkuat komunikasi publik yang inklusif.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional strategis untuk memperkuat sumber daya manusia di Indonesia; namun, implementasinya menghadapi risiko fiskal dan tata kelola yang signifikan akibat kompleksitas rantai pasokan yang terdesentralisasi. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model pencegahan kecurangan terintegrasi, yang disebut Smart-Nutri Governance, dengan menggabungkan arsitektur tata kelola digital dengan mekanisme audit berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan riset kebijakan berbasis desain, dengan menggunakan analisis kesenjangan regulasi dan analisis kebijakan komparatif terhadap Program Makan Siang Sekolah Nasional (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman) di India dan Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional (Programa Nacional de Alimentação Escolar) di Brasil. Analisis tersebut mengidentifikasi tiga kesenjangan tata kelola kritis: validitas data (penerima fiktif), volatilitas harga, dan keterlambatan deteksi audit. Simulasi menggunakan data Provinsi Jawa Barat memperkirakan potensi kerugian fiskal hingga 1,15 triliun rupiah Indonesia per tahun akibat inefisiensi dalam validasi penerima manfaat. Untuk mengatasi kesenjangan ini, studi ini mengusulkan arsitektur kontrol digital tiga lapis: (1) validasi biometrik atau berbasis QR secara real-time di titik layanan, (2) pengadaan e-marketplace wajib untuk memastikan transparansi harga dan jejak audit, dan (3) audit berkelanjutan berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi anomali secara real-time. Temuan menunjukkan bahwa model ini diproyeksikan untuk meningkatkan efektivitas kontrol dan menawarkan nilai pengawasan yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan pasca-audit konvensional. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan Teori Berlian Kecurangan dengan tata kelola digital dan audit berkelanjutan dalam konteks sektor publik. Secara praktis, studi ini menyediakan kerangka kebijakan yang dapat diterapkan dan adaptif untuk memperkuat akuntabilitas keuangan dalam program bantuan sosial skala besar.

Model hukum yang mengatur pembiayaan bentuk pengelolaan koperasi yang unik di Indonesia berdasarkan Pasal 33 UU 1945 memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Menurut model pengelolaan ini, negara harus tetap hadir dan mendukung koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengembangkan model pengelolaan koperasi ini melalui pendirian lebih dari 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia, dengan memanfaatkan transformasi digital untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan koperasi modern. Studi ini mengadopsi metodologi hukum normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Legislasi, temuan wawancara, diskusi kelompok fokus, dan materi dari seminar nasional dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Studi ini menemukan bahwa model hukum pembiayaan KDKMP ditandai dengan intervensi negara melalui pembiayaan langsung pemerintah terhadap koperasi menggunakan anggaran negara melalui bank milik negara sebagai implementasi prinsip-prinsip ekonomi konstitusional mengenai demokrasi ekonomi dan kesejahteraan kolektif.

Studi ini menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menyusul insiden keracunan massal secara nasional setelah program tersebut diluncurkan pada tahun 2025. Laporan ini mengkaji kelemahan dalam pengawasan keamanan pangan, kepatuhan operasional, dan akses terhadap pemulihan bagi siswa yang terkena dampak yang tidak memiliki hubungan kontrak langsung dengan lembaga pelaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa memenuhi syarat sebagai penerima manfaat pihak ketiga yang dimaksud dan untuk mengidentifikasi tanggung jawab perdata yang berlaku pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan unit pelaksananya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan penalaran deduktif dan menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan tinjauan pustaka. Sumbernya mencakup peraturan perundang-undangan, literatur akademis, laporan kejadian, temuan laboratorium, dan dokumen program yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan sistematis. Analisis ini menghubungkan ketentuan hukum dengan bukti empiris untuk menilai koherensi antara hukum dalam buku dan hukum dalam tindakan dan untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif. Temuan menunjukkan bahwa siswa yang terkena dampak insiden keracunan makanan terkait MBG dapat diakui sebagai penerima manfaat pihak ketiga berdasarkan Pasal 1317 KUH Perdata dan norma-norma konstitusional dan keamanan pangan terkait. Namun Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 pada dasarnya bersifat administratif dan tidak memiliki ketentuan eksplisit mengenai mekanisme kompensasi atribusi tanggung jawab, kewajiban asuransi, dan prosedur penarikan wajib. Studi ini menyimpulkan bahwa pengakuan status penerima manfaat harus disertai dengan reformasi peraturan dan desain ulang kelembagaan. Laporan ini merekomendasikan revisi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 untuk mendefinisikan aturan pertanggungjawaban perdata yang mengharuskan asuransi pertanggungjawaban wajib menciptakan dana kompensasi sementara dan membentuk unit respons dan kompensasi terpusat untuk mempercepat akses terhadap pemulihan.

Untuk mempercepat pertumbuhan sosial-ekonomi, pemerintah daerah sering mengalokasikan anggaran mereka untuk pengeluaran langsung dan investasi modal. Namun, masalah muncul di bawah kendala anggaran yang ketat, diperparah oleh kapasitas fiskal daerah yang tidak merata untuk mendanai program pembangunan strategis. Selain itu, dampak instrumen tersebut telah diperdebatkan secara beragam di berbagai penelitian. Studi ini dirancang untuk menguji dampak partisipasi modal langsung pemerintah provinsi (PMD) dan berbagai parameter terhadap kapasitas fiskal daerah (IKFD) menggunakan analisis jalur, mengungkap efek langsung dan tidak langsung. Data dikumpulkan dari 34 provinsi selama periode 2017–2024. Variabel mediasi, seperti Otonomi Fiskal Daerah (LFA) dan KDD, juga dimasukkan dalam model. Temuan menyoroti efek signifikan PMD, pembentukan modal tetap bruto, LFA, dan pengeluaran modal daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga meningkatkan urgensi pengelolaan instrumen masing-masing. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui tata kelola yang baik berpotensi memberikan manfaat yang substansial, memberikan kapasitas keuangan yang lebih besar untuk memperkuat kondisi sosial-ekonomi dan mendukung agenda nasional.

Studi ini meneliti peran pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendekatan hibrida yang menggabungkan tinjauan literatur sistematis (SLR) dan analisis bibliometrik. Data literatur dikumpulkan dari basis data Scopus menggunakan kueri "peran pemerintah DAN ketahanan pangan," menghasilkan 22 artikel untuk sintesis kualitatif. Temuan mengidentifikasi empat dimensi tata kelola utama: inisiatif pemerintah daerah, dukungan pemerintah nasional, kebijakan pertanian, dan kolaborasi antar sektor. Tata kelola ketahanan pangan yang efektif membutuhkan tindakan terkoordinasi di berbagai tingkatan pemerintahan, didukung oleh legislasi yang jelas, pendanaan yang memadai, dan kemitraan dengan masyarakat sipil dan sektor swasta. Kebijakan pertanian yang mempromosikan kelompok petani kecil, akses teknologi, dan praktik berkelanjutan semakin memperkuat ketersediaan pangan dan ketahanan di tingkat rumah tangga. Analisis bibliometrik mengungkapkan klaster penelitian dominan seputar pembuatan kebijakan, perubahan iklim, kerawanan pangan, dan tata kelola, yang mencerminkan sifat multidimensional dari tantangan ketahanan pangan. Namun, implementasi beberapa hambatan masih ada, termasuk koordinasi antar pemerintah yang lemah, infrastruktur pedesaan yang terbatas, adopsi teknologi yang rendah di kalangan petani kecil, dan kapasitas adaptif yang tidak memadai dalam menghadapi perubahan iklim. Studi ini menyoroti perlunya kerangka kerja tata kelola yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis bukti untuk mencapai hasil ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif.

Studi ini meneliti ketidaksesuaian antara peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 2019–2023. Studi ini menjawab sebuah teka-teki: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah NTB meningkat tajam, terutama pada tahun 2022–2023, sementara kemiskinan hanya menurun sedikit dan berfluktuasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental, didukung oleh data kuantitatif tentang kapasitas fiskal dan tren kemiskinan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, dan analisis dokumen anggaran daerah, rencana pembangunan, laporan kinerja, dan statistik resmi, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi mekanisme yang menghubungkan ruang fiskal dengan hasil sosial. Kepercayaan dipastikan melalui triangulasi sumber dan metode, pengecekan anggota, jejak audit, dan verifikasi lintas sumber. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum secara efektif mendorong pengurangan kemiskinan karena dibatasi oleh tiga filter tata kelola: fragmentasi kelembagaan di berbagai lembaga pemerintah daerah, dominasi program amal jangka pendek, dan kelemahan dalam sistem data dan penargetan penerima manfaat. Oleh karena itu, kapasitas fiskal merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan. Kontribusi studi ini terletak pada pengembangan kerangka kerja kapasitas fiskal–filter tata kelola–hasil sosial yang menjelaskan mengapa kapasitas anggaran gagal menghasilkan peningkatan kesejahteraan, memperluas literatur desentralisasi fiskal dengan memposisikan tata kelola sebagai mekanisme mediasi daripada variabel administratif. Implikasi kebijakan meliputi penguatan Tim Koordinasi Pengurangan Kemiskinan Regional, pengintegrasian basis data penerima manfaat, penerapan penganggaran berbasis hasil, promosi evaluasi berbasis bukti, dan peningkatan koordinasi antar lembaga sehingga desentralisasi fiskal dapat bekerja lebih efektif untuk masyarakat miskin di NTB.

Penelitian ini menganalisis habitus dan tantangan sosiokultural dalam tata kelola koperasi desa “Merah-Putih” di pedesaan Lampung dari perspektif antropologi pembangunan. Koperasi dipahami tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang dibentuk oleh nilai-nilai lokal, norma, relasi kuasa, dan praktik budaya; dan banyak program pembangunan yang gagal ketika dimensi-dimensi ini diabaikan. Kami menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis dengan mengandalkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta menganalisis temuan melalui triangulasi data. Teori habitus Pierre Bourdieu (1977) berfungsi sebagai kerangka utama untuk menjelaskan bagaimana disposisi sosial memengaruhi tata kelola koperasi. Penelitian ini dilakukan di dua desa percontohan di Lampung, yaitu Rejomulyo dan Bumisari. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada karakter sosio-ekonomi suatu desa. Di Rejomulyo, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani, koperasi paling efektif ketika berfokus pada pertanian, sedangkan di Bumisari, yang didukung oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, jasa, serta perdagangan, koperasi berkembang sesuai dengan sektor-sektor tersebut. Koperasi di sana berfokus pada penyerapan hasil pertanian lokal, penjualan pupuk, pengoperasian minimarket, dan pembukaan apotek, namun masih ragu untuk menawarkan layanan simpan pinjam. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan modal, basis keanggotaan yang kecil, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, akses yang terbatas terhadap kemitraan, koordinasi yang lemah dengan pemerintah daerah, serta persaingan dari rentenir dan perantara. Habitus kolektif masyarakat—yang ditandai oleh patronase, ikatan kekerabatan, dan hierarki sosial—membentuk tata kelola koperasi. Kami berpendapat bahwa memperhatikan habitus lokal sangat penting untuk memperkuat lembaga koperasi secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengkaji hubungan antara manajemen kinerja pegawai negeri sipil dan efisiensi pemanfaatan anggaran daerah di Pemerintah Provinsi Aceh, Indonesia. Desain metode campuran sekuensial eksploratif digunakan, menggabungkan survei kuantitatif terhadap 100 pegawai negeri sipil yang terlibat dalam perencanaan daerah, penganggaran, manajemen keuangan, dan evaluasi program dengan wawancara kualitatif terhadap 12 informan kunci, termasuk pengelola anggaran, pejabat perencanaan, dan pengawas internal. Data kuantitatif dianalisis menggunakan regresi linier berganda, dan data kualitatif diperiksa melalui analisis tematik untuk menjelaskan temuan statistik. Hasil menunjukkan bahwa enam dimensi manajemen kinerja pegawai negeri sipil secara kolektif dan statistik berhubungan dengan efisiensi pemanfaatan anggaran daerah, meskipun daya penjelas model relatif rendah. Pada tingkat individu, kepatuhan keuangan dan orientasi hasil berhubungan positif dan signifikan dengan efisiensi anggaran, dan ketepatan waktu berhubungan signifikan tetapi negatif dengannya, sedangkan perencanaan kinerja, produktivitas implementasi, dan pemantauan dan evaluasi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa pola-pola ini mencerminkan perbedaan antara implementasi substantif dan prosedural dari praktik manajemen kinerja, khususnya terkait kepatuhan fiskal, penganggaran yang berfokus pada hasil, dan pelaksanaan anggaran akhir tahun. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja formal saja tidak cukup untuk meningkatkan efisiensi anggaran regional; sebaliknya, efisiensi lebih erat kaitannya dengan kepatuhan fiskal substantif, orientasi hasil, dan kualitas implementasi dalam administrasi publik yang terdesentralisasi.