Vol 17 No 1 (2025)

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi implementasi ID Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari strategi transformasi digital nasional, khususnya dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi pelayanan publik. Namun, adopsi IKD masih relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya permintaan e-KTP selama 5 tahun terakhir, terutama sejak IKD diimplementasikan pada tahun 2022. Berdasarkan kondisi tersebut, studi ini mengajukan tiga pertanyaan utama: (1) Apa saja kekuatan dan peluang strategis yang mendukung implementasi IKD? (2) Apa saja hasil riil dan aspirasi publik terkait implementasi IKD? dan (3) Bagaimana IKD dapat mendukung transformasi digital di Indonesia?
Studi ini menggunakan pendekatan metode campuran eksplanatori sekuensial. Tahap kuantitatif dilakukan terlebih dahulu melalui survei terhadap 688 responden yang menilai delapan alternatif kebijakan berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan dampak. Analisis tematik terhadap tanggapan terbuka dalam kuesioner yang sama dilakukan setelah tahap kualitatif. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan kerangka kerja SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) untuk memetakan strategi kebijakan berdasarkan kekuatan, peluang, harapan publik, dan outcome yang diharapkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama terletak pada infrastruktur data kependudukan yang terpusat dan regulasi yang terus berkembang. Peluang strategis tersebut antara lain integrasi IKD ke dalam Layanan Data Kependudukan Prioritas (SPBE) melalui GovTech INA Digital, serta pemanfaatan verifikasi data digital di sektor keuangan dan perbankan. Aspirasi publik tercermin pada kebutuhan literasi digital dan perlindungan data pribadi yang lebih baik, sementara outcome yang diharapkan, seperti optimalisasi layanan publik berbasis IKD, belum sepenuhnya tercapai. Sementara itu, IKD belum sepenuhnya mampu mendukung proses transformasi digital di Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kebijakan teknologi informasi digital (IKD) perlu diarahkan pada integrasi IKD dengan layanan publik, penguatan kolaborasi lintas sektor, pengembangan regulasi yang responsif, serta penyelenggaraan edukasi publik yang masif dan inklusif. Temuan ini berkontribusi pada perumusan kebijakan transformasi digital yang berorientasi layanan, berbasis bukti, dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Galang Batang, Kabupaten Bintan, Indonesia, memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi regional dengan memanfaatkan lokasi strategis dan sumber daya alamnya. Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji model tata kelola kolaboratif yang digunakan dalam mengelola KEK Galang Batang, dengan fokus pada tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan pemerintah dan badan usaha. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif; data sekunder dan primer dikumpulkan untuk menganalisis kondisi yang ada di dalam KEK. Analisis data melibatkan pencocokan pola, pengembangan penjelasan, dan konstruksi model logis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk berkoordinasi antar pemangku kepentingan, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan layanan dan memastikan kolaborasi yang efektif akibat tumpang tindih fungsi di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, studi ini menyoroti pentingnya kepemimpinan kooperatif dan peran pemerintah daerah dalam mendukung operasional KEK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mengatasi fragmentasi kelembagaan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan model tata kelola. Kesimpulannya, meskipun struktur tata kelola kolaboratif saat ini di KEK Galang Batang menghadapi kendala operasional, peningkatan dalam pemberian layanan dan koordinasi antarlembaga sangat penting untuk mewujudkan potensi penuh inisiatif ekonomi ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, 66,48% penduduk Indonesia telah mengakses internet. Tren ini mendukung pesatnya perkembangan digitalisasi dalam sistem pembayaran, terutama dengan penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS). QRIS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pergeseran perilaku konsumen ke arah transaksi digital karena efisiensi dan kecepatannya telah memaksa UMKM untuk beradaptasi dengan mengadopsi QRIS untuk sistem pembayaran mereka. Adopsi QRIS oleh UMKM ini niscaya akan berdampak pada operasional bisnis mereka dan jumlah tenaga kerja yang mereka butuhkan. Penelitian ini menggunakan regresi linier dengan model Two-Stage Least Squares (2SLS) untuk mengkaji hubungan antara adopsi QRIS dalam sistem pembayaran non-tunai dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh UMKM. Pendekatan ini diterapkan untuk mengatasi potensi endogenitas yang timbul dari kausalitas terbalik, di mana adopsi QRIS dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja, tetapi kapasitas tenaga kerja juga dapat memengaruhi keputusan untuk mengadopsi QRIS, serta bias variabel yang dihilangkan yang dapat berkorelasi dengan adopsi QRIS dan tingkat pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS memiliki efek langsung positif yang signifikan. Meskipun temuan ini tidak sejalan dengan teori Routine-Biased Technical Change (RBTC), yang menyatakan bahwa teknologi menggantikan pekerja rutin, studi ini menemukan bahwa UMKM masih membutuhkan pekerja untuk melayani pelanggan dan menghitung total transaksi (pekerja rutin) sebelum pelanggan melakukan pembayaran melalui QRIS. Selain itu, UMKM meningkatkan tenaga kerja mereka dengan mempekerjakan anggota keluarga atau kerabat (pekerja non-rutin) untuk mendukung operasi mereka.

Investasi merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi dinamika perekonomian. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya investasinya di sektor timah dan non-timah, sebagai daerah penghasil timah terbesar di dunia. Investasi merupakan komponen penting dalam pembentukan modal; investasi memiliki potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi di sektor timah dan non-timah terhadap pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018 hingga 2023. Jenis penelitian kuantitatif asosiatif, dengan alat analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi di sektor timah berdampak positif, sedangkan investasi di sektor non-timah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi; namun, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Investasi sektor timah dan investasi sektor non-timah berdampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, meskipun tidak signifikan secara statistik. Investasi sektor timah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan investasi sektor non-timah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, tetapi pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Investasi di sektor timah dan investasi non-timah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran, tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Kesimpulan dari penelitian selama enam tahun terakhir adalah bahwa kondisi investasi telah menurun secara signifikan. Penurunan ini diawali dengan kejadian COVID-19 pada tahun 2019, dan berdampak pada pembangunan ekonomi dan sosial. Solusinya perlu lebih proaktif di kedua sektor pemerintah dan swasta untuk meningkatkan investasi dari investor, baik dalam negeri maupun asing. Selain itu, perlu ditetapkan strategi investasi yang berkualitas sehingga investasi tersebut dapat bermanfaat bagi peningkatan pembangunan sosial-ekonomi, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengembangan pariwisata di wilayah kepulauan kecil seperti Pulau Larea-rea memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, keterbatasan infrastruktur, tata kelola yang tidak konsisten, dan rendahnya partisipasi masyarakat telah menghambat realisasi potensi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di Pulau Larea-rea, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dilakukan dari Januari hingga Maret 2024 di Pulau Larea-rea, yang terletak di kecamatan Pulau Sembilan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, aparat pemerintah desa, dan pengunjung lokal dan dilengkapi dengan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Pulau Larea-rea masih terkendala oleh fasilitas pendukung yang tidak memadai, jumlah pengunjung yang berfluktuasi, pengelolaan lingkungan yang terbatas, dan tingkat kesinambungan promosi yang rendah. Pemerintah daerah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui pembangunan infrastruktur, promosi pariwisata melalui media sosial, upaya pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Analisis menunjukkan bahwa meskipun inisiatif-inisiatif ini telah memberikan dampak positif, inisiatif-inisiatif tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat, perencanaan terpadu, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah harus berkembang melampaui penyediaan infrastruktur menuju tata kelola strategis yang mendorong partisipasi masyarakat yang inklusif dan keberlanjutan destinasi jangka panjang.

Pembangunan kawasan perdesaan terpadu secara strategis memperkuat keberhasilan pemerataan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Desa, kawasan perdesaan didefinisikan sebagai gugusan desa yang memiliki kedekatan geografis, kesamaan komoditas unggulan, kesamaan tujuan, dan dukungan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan mendasar, termasuk perluasan skala ekonomi. Sesuai dengan kebijakan tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan, yang berfokus pada 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Metode analisis spasial mengkaji dampak intra-regional terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai hasil aglomerasi ekonomi dengan menggunakan data panel di tingkat desa. Berdasarkan temuan, terdapat korelasi spasial yang cukup besar atau dampak spillover positif antar desa-desa di sekitarnya di kawasan perdesaan, yang dapat semakin meningkatkan dan memperkuat perekonomian lokal. Selain itu, metode PSM-DiD diterapkan untuk menyelidiki apakah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional memengaruhi pertumbuhan PAD. Namun, hasil penelitian ini belum memberikan bukti yang meyakinkan tentang manfaat implementasi kebijakan dalam jangka pendek. Meskipun hasil interaksinya seringkali positif, belum jelas apakah kebijakan ini secara signifikan mendorong peningkatan VOI di daerah pedesaan. Intervensi progresif diperlukan dari pemerintah di setiap tingkatan, mulai dari perencanaan dan implementasi hingga evaluasi. Selain itu, kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan off-taker, diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan produktivitas regional.

Pemerintah sedang gencar mengampanyekan paradigma pengelola aset sebagai pendekatan baru untuk mewujudkan pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien. Namun, hingga saat ini, pemerintah daerah masih kesulitan mengevaluasi keberhasilan paradigma pengelola aset karena minimnya instrumen pengukuran yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan paradigma pengelola aset dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Evaluasi keberhasilan paradigma pengelola aset dapat dilakukan dengan menggunakan model indeks keberhasilan paradigma pengelola aset, yaitu indeks komposit indikator keberhasilan pada dimensi kegiatan yang membutuhkan perspektif paradigma pengelola aset. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan anggaran, penggunaan, pemanfaatan, serta pengamanan dan pemeliharaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. Data ini digunakan untuk mengukur keberhasilan paradigma pengelola aset dengan indikator dan formula yang relevan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan nilai rata-rata dari ketiga indikator dimensi yang diukur dan peningkatan pada satu indikator dimensi lainnya. Hasil evaluasi juga menunjukkan masih adanya ruang bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY untuk meningkatkan semangat paradigma pengelola aset dalam pengelolaan BMD. Penelitian ini menghasilkan model pengukuran yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberhasilan paradigma pengelola aset dalam mengelola BMD. Model pengukuran ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan model pengukuran keberhasilan paradigma pengelola aset yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Pengelolaan utang kebijakan publik yang efektif melalui Unit Pengelolaan Utang (UPU) sangat penting bagi tata kelola daerah dan pembangunan ekonomi. Dibandingkan dengan Meksiko, studi ini berfokus pada wawasan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dan pentingnya UUP dalam penerbitan obligasi daerah yang efektif serta perbaikan lingkungan bisnis di Indonesia. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas operasional UUP untuk memfasilitasi keberhasilan penerbitan obligasi dan memperbaiki lingkungan bisnis lokal. Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk mengumpulkan wawasan komprehensif dan melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan utama, observasi, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UUP sangat penting dalam mengoordinasikan strategi utang dan mengelola risiko; namun, efektivitasnya seringkali terganggu oleh sumber daya manusia yang tidak memadai, struktur organisasi yang tidak jelas, dan kendala regulasi. Studi ini mengusulkan solusi yang dapat ditindaklanjuti, seperti berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, menetapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang jelas, dan mengadvokasi reformasi regulasi yang berimbang. Temuan-temuan ini berkontribusi signifikan terhadap tata kelola dan kebijakan publik dengan menyoroti pentingnya peningkatan kinerja UUP untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pendekatan multifaset yang mengintegrasikan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan organisasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan memperhatikan konteks spesifik pemerintahan daerah, studi ini memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi, mendorong pengelolaan keuangan publik yang efektif, dan mendorong iklim investasi yang kondusif. Rekomendasi yang diusulkan bertujuan untuk memberdayakan DMU, ??memastikan mereka dapat menjalankan fungsi vital tata kelola daerah dan pembangunan ekonomi.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pejabat publik (politisi dan birokrat) sebagai policy entrepreneurs dalam menginisiasi kebijakan yang mendorong kemitraan dan penguatan rantai pasok UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif untuk memahami fenomena secara mendalam dan merumuskan masalah dengan lebih rinci. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pejabat publik berperan penting dalam setiap strategi. Framing masalah dilakukan dengan argumen yang kuat untuk menggugah kesadaran publik, sementara perluasan jaringan dilaksanakan melalui forum kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar, business matching, serta pemanfaatan jejaring internasional. Koalisi advokasi dibangun bersama kampus, marketplace, inisiasi program SMEXcellence, buyer mission, dan Inabuyer B2B2G Expo. Kepemimpinan yang menunjukkan keteladanan tercermin dari dukungan penuh terhadap Kopontren Al-Ittifaq serta perlindungan terhadap serbuan barang impor. Dalam upaya meningkatkan skala perubahan, policy entrepreneurs menginisiasi Rumah Produksi Bersama (RPB) dan Minyak Makan Merah (M3) untuk menciptakan iklim rantai pasok yang berkelanjutan.

Government analytical tools encompass various methodologies and strategies for evaluating, planning, and implementing public policies. This study investigates the various analytical tools local governments utilize and how these tools can be optimized to support local economic development. The literature review method was applied to identify related sources of information about the government’s analytical tools. The literature search was conducted across several indexed journal databases, including SCOPUS, WoS (Web of Science), EconPapers, and SINTA 2, to exclude journals with a negative reputation (predatory journals). This study identified 14 relevant articles using a predetermined method. The findings of this study indicate that there are obstacles, including limited human resources and bureaucratic pathology, which hinder the application of analysis tools by local governments. Comprehensive and diverse strategies are crucial for understanding the success of utilizing analytical tools in local economic development. This study is expected to attract the interest of government officials because the application of technological tools (such as applications) allows data to be extracted quickly and accurately, thereby expanding the scope of analysis. Additionally, utilizing government analytical tools can enhance transparency and accountability, providing deeper insight into the importance of high-quality data. Furthermore, future researchers can consider other analysis tools useful for local governments to visualize data as a guide for local economic development, such as the application of artificial intelligence (AI) and machine learning for predictive analytics development.

Filantropi di Indonesia berakar kuat pada tradisi lokal dan semangat kerja sama komunal, menjadikannya aspek fundamental kehidupan sosial. Konsep kewarganegaraan di Indonesia melampaui definisi hukum dan politik, mencakup nilai-nilai sosial budaya yang diungkapkan melalui beragam praktik filantropi. Studi ini mengeksplorasi bagaimana tradisi lokal dan dinamika antara solidaritas mekanis dan organik membentuk kerangka sosial budaya filantropi dan memengaruhi pembangunan sipil. Para peneliti mensurvei 387 responden di tujuh wilayah utama: Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, Denpasar, dan Samarinda. Pengumpulan data difokuskan pada kesadaran komunal, praktik tradisional, dan peran solidaritas dalam upaya amal. Analisis regresi berganda mengungkapkan bahwa tradisi lokal berkontribusi 35% terhadap penguatan nilai-nilai filantropi. Solidaritas mekanis, yang berakar pada keyakinan bersama, menyumbang 25%, sementara solidaritas organik, yang didorong oleh peran fungsional, menyumbang 20%. Interaksi antara tradisi dan modernitas menambah 20%. Temuan-temuan ini menyoroti bahwa tradisi budaya dan perpaduan solidaritas mekanis dan organik merupakan fondasi vital bagi pembangunan kesadaran sosial. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mengintegrasikan unsur-unsur budaya ini ke dalam gerakan filantropi Indonesia yang modern dan berorientasi kewarganegaraan.

Pembangunan berkelanjutan bisnis dan investasi di Indonesia telah mempercepat agenda ekonomi dan sosial negara ini, berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Namun, kebijakan investasi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan keamanan dan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga kehadiran investasi sering memicu masalah kerusakan lingkungan baru. Kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan hijau memainkan peran strategis dalam mencegah kerusakan lingkungan dalam hal investasi dan kemudahan berusaha, serta mempromosikan kebijakan hijau untuk investasi hijau. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi dan mempromosikan peran dan tugas kebijakan hijau yang terjadi di banyak daerah di Indonesia sehingga dapat dirancang untuk media untuk mengendalikan perubahan penggunaan lahan untuk dan atas nama mendorong investasi dan bisnis dengan tetap memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip 'investasi hijau,' yaitu pembangunan investasi berkelanjutan. Dengan studi kasus di Kabupaten Banyumas, melalui metode analisis data kualitatif deskriptif dengan model triangulasi analisis data, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan hijau dalam paradigma pembangunan berkelanjutan di lanskap regional dan lokal belum sesuai dengan prinsip 'kebijakan hijau', yaitu kebijakan pembangunan (investasi dan bisnis) yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan, guna mencegah kerusakan alam, lingkungan yang akan mengancam keberlanjutan pembangunan di sektor lainnya. Di tingkat pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Banyumas, kebijakan hijau berperan penting dalam mencegah kerusakan lingkungan sekaligus memberikan arahan langsung kepada calon investor sebelum mereka melakukan kegiatan investasi lebih lanjut. Kebijakan hijau telah terbukti memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon investor, sehingga memberikan jaminan keamanan investasi. Untuk itu, kebijakan hijau sudah seharusnya diintegrasikan ke dalam agenda kemudahan berusaha dan investasi. Pemerintah sebagai regulator pusat, seharusnya berani mempromosikannya guna mengakselerasi agenda pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesiapan masyarakat pada masyarakat adat yang terdampak pemindahan ibu kota baru. Konsep kesiapan masyarakat merupakan suatu pendekatan untuk mengevaluasi seberapa siap suatu masyarakat dalam menghadapi isu-isu tertentu atau menerapkan perubahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis Delphi bersama tiga orang pakar untuk menentukan dan memvalidasi parameter dan variabel yang tepat dalam menilai kesiapan masyarakat beserta faktor-faktornya. Parameter dan variabel yang diperoleh kemudian digunakan sebagai masukan analisis kesiapan untuk mendapatkan nilai beserta faktor-faktornya. Selanjutnya, strategi disusun menggunakan teknik kualitatif deskriptif berdasarkan kondisi eksisting, praktik terbaik, dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menghasilkan 28 parameter kesiapan masyarakat dan 10 variabel untuk menentukan faktor-faktornya. Parameter-parameter tersebut kemudian diujicobakan kepada 200 responden, menghasilkan skor 3,06 yang setara dengan Level 5 atau Level Persiapan, di mana para pemimpin telah memulai perencanaan dengan dukungan dan upaya dari masyarakat.

Penelitian ini menganalisis efek komplementer dari pembiayaan bank dan transformasi digital pada produktivitas minyak sawit di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan data panel sekunder dari 15 kabupaten dan kota di Lampung dari tahun 2014 hingga 2022. Penelitian ini menerapkan analisis efisiensi spasial dalam bentuk pengukuran berbasis slack dan analisis data envelopment untuk mengukur jumlah produktivitas. Sementara itu, pengaruh pembiayaan perbankan dan transformasi digital pada produktivitas menggunakan regresi panel statis polinomial tingkat lanjut, kuadrat terkecil tergeneralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit perbankan di sektor pertanian memiliki efek positif yang signifikan, dan digitalisasi memiliki karakteristik berbentuk U (kurva U-berbentuk Kuznet) yang mengarah pada efek positif pada produktivitas minyak sawit dalam kondisi tertentu. Kredit bank bertindak sebagai stimulus pendanaan jangka menengah, sehingga skala bisnis minyak sawit relatif terjaga. Sejalan dengan itu, perlu disertai dengan kapasitas dan dukungan teknologi dalam bentuk internalisasi, baik secara struktural maupun fungsional, sehingga efisiensi produksi minyak sawit dapat dinavigasi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga harus memperluas akses digital di seluruh Lampung untuk melampaui ambang batas kritis dan meningkatkan keterampilan digital petani. Di saat yang sama, akses dasar, seperti pupuk bersubsidi dan pengembangan platform pertanian, sangat penting mengingat potensi digitalisasi yang substansial di masa depan. Lembaga keuangan juga harus mengevaluasi dan menyederhanakan akses kredit dengan jaminan yang memadai serta menyediakan subsidi bunga (melalui kolaborasi antarbank dan pemerintah daerah) untuk mengakomodasi potensi peningkatan produktivitas. Dalam hal standar hidup daerah, mendorong penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor dapat bermanfaat. Sementara itu, untuk memitigasi dampak negatif industrialisasi terhadap produktivitas kelapa sawit, sistem kemitraan yang sinergis antara petani dan industri dengan harga yang wajar diperlukan untuk memastikan pasokan yang lebih luas dan pertumbuhan produksi yang berkelanjutan.

Studi ini mengkaji upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa melalui perspektif Model Koneksi Sosial yang diusulkan oleh Iris Marion Young. Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi pemerintah, kemiskinan tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan di kabupaten ini. Studi ini menyelidiki bagaimana penguatan koneksi sosial antar pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil) dapat menciptakan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengidentifikasi hambatan struktural dalam penanggulangan kemiskinan dan mengeksplorasi bagaimana tanggung jawab kolektif dan aksi bersama dapat mengatasi hambatan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Sumbawa diperparah oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan, dan kurangnya perhatian terhadap konteks lokal dan faktor budaya. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Model Koneksi Sosial, seperti tanggung jawab kolektif, tindakan berwawasan ke depan, dan tata kelola kolaboratif, dapat meningkatkan hasil penanggulangan kemiskinan secara signifikan. Penelitian ini berkontribusi pada perkembangan literatur tentang pendekatan partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan dengan menawarkan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan yang bekerja di konteks pedesaan Indonesia.