Vol 16 No 3 (2024)

This study aims to analyze the most effective communication strategies, personal branding, social media utilization, and data-driven campaign methods in influencing public opinion and mobilizing support. Qualitative descriptive research methods were employed to collect data through in-depth interviews, direct observation, and the analysis of documents pertinent to political campaigns. The result showed that the primary strategies employed by regional head candidates encompass the construction of a favorable image, placing campaign props in pivotal locations, and adapting campaign messages to align with the region's social, cultural, and community characteristics. The strategic incorporation of marketing components can potentially enhance a candidate's probability of electoral success. Both candidates continue to construct a robust and favorable image, optimize the utilization of campaign props, leverage social media as a dynamic communication tool, and provide pertinent and engaging campaign content. It is imperative to acknowledge that this research is constrained by certain limitations, particularly concerning the data employed, which is contextual and region-specific. Consequently, the findings may be challenging to generalize to other regions with disparate social, cultural, and political attributes. Therefore, further research must be conducted to evaluate the influence of ethical and regulatory frameworks on the utilization of political marketing techniques, including matters about data privacy and misinformation. Such an approach will contribute to the advancement of a robust and flourishing democratic system.

An integrated institutional approach is expected to be a solution to overcome this policy fragmentation. With integrated mangrove management across jurisdictions, it can be clearer to maintain the sustainability of the mangrove ecosystem while supporting sustainable development in the coastal area of Jakarta Bay. This study aims to develop an ideal inter-jurisdictional institutional framework for mangrove management in Jakarta Bay. The study used primary and secondary data. Data analysis uses stakeholder analysis, multidimensional scaling (MDS), and interpretive structural modeling (ISM). The results of the stakeholder classification showed that local communities occupy the subject category, the key players are the central government and regional governments, universities and NGOs occupy the context setter position, and the crowded category is the private sector. The results of the MDS analysis using RAP Mangrove show a sustainability index value for the institutional dimension of 11.59%. The institutional design of the three elements, which are divided into 11 sub-elements, shows that the availability of adequate data and planning for the implementation of mangrove rehabilitation, restoring mangrove ecosystems in damaged conditions, improving the quality of degraded mangrove cover and ponds, and mangrove rehabilitation at the multi-strata government policy and program level (multi-related sectors, regional government, and village government) are the basis for the achievement of the other sub-elements. Synchronization of regulations and policies across sectors, as well as active participation from various stakeholders, are the keys to success in maintaining the sustainability of mangrove ecosystems.

Kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan nasional sekitar 9,36% pada tahun 2023 dan 16 provinsi melampaui tingkat kemiskinan ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota dengan menggunakan K-Means Clustering dan mengkaji efektivitas intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi paling diuntungkan oleh bantuan sosial, dana desa, skema kredit, dan PDRB, sementara belanja modal memperburuk kemiskinan. Di sisi lain, daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah mencapai pengurangan melalui belanja modal, dana desa, dan PDRB, dengan dampak minimal dari bantuan sosial dan skema kredit. Selain itu, hasil ini menekankan perlunya intervensi yang tepat sasaran, seperti mengoptimalkan program bantuan sosial dan akses kredit di daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan menerapkan strategi yang berfokus pada pertumbuhan, termasuk pembangunan infrastruktur fisik, di daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

Penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap inovasi daerah di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang merupakan daerah paling inovatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penelitian ini mengadopsi teori Inovasi Daerah dan indikator dalam Global Innovation Index (GII) dan Regional Innovation Index (IID). Pengumpulan data dilakukan secara daring dengan jumlah responden (N-311) sebanyak 311 orang. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan aplikasi SPSS 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan persepsi masyarakat terhadap inovasi daerah, secara umum memiliki kategori sangat baik, namun variabel kecanggihan produk memiliki nilai indeks sebesar 4,17 dengan kategori baik terkecil dibandingkan dengan nilai indeks variabel lainnya, hal ini sejalan dengan capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023 dengan nilai indeks sebesar 84,19 yang sebelumnya mengalami penurunan nilai indeks tahun 2022 yaitu sebesar 96,3 dimana kecanggihan produk merupakan nilai terendah dengan nilai sebesar 44,5%. Pada bagian akhir penelitian, penulis mencoba memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas agar meningkatkan sistem perkreditan dan investasi guna meningkatkan variabel kecanggihan pasar pada indeks inovasi daerah.

Keberlanjutan pencapaian target kinerja. Meskipun pencapaian target kuantitatif telah mencapai kondisi ideal, namun sering kali disertai dengan kurangnya keberlanjutan sebagai siklus yang berkelanjutan. Siklus ini harus ditetapkan sejak awal inovasi daerah, mencegahnya menjadi beban pemerintah karena pemanfaatan berbagai sumber daya, termasuk anggaran, waktu, dan pelaku inovasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data tinjauan pustaka untuk mengeksplorasi perspektif penelitian dan membangun kerangka kerja yang selaras dengan subjek penelitian. Pendekatan ini memfasilitasi pengembangan atau pendalaman teori dan wawasan tentang subjek penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan konsep keberlanjutan dalam perusahaan atau korporasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pendapatan), tanggung jawab sosial (masyarakat), dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini merumuskan desain konseptual untuk standar penilaian keberlanjutan menggunakan indikator yang diuji secara empiris untuk pemerintah daerah. Konsep ini menggunakan pendekatan triple bottom line (TBL), yang mencakup tiga dimensi: kemakmuran, manusia, dan planet. Ketiga dimensi ini berfungsi sebagai titik fokus intervensi dalam kerangka keberlanjutan konsep ini. Konsep ini mengevaluasi potensi untuk mengembangkan dan melanjutkan praktik yang ada atau, sebagai alternatif, mengidentifikasi peluang untuk penghentian dan penggantian dengan metode implementasi yang lebih efektif dan efisien melalui dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini berhasil mengembangkan matriks evaluasi untuk menilai inovasi regional dan menetapkan indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur dalam unit organisasi pemerintah daerah pada skala yang lebih kecil. Namun, penelitian ini terbatas dalam kemampuannya untuk menggeneralisasi keberlanjutan dari satu kerangka kerja atau konsep ke berbagai konsep yang disesuaikan dengan kondisi khusus masing-masing pemerintah daerah. Kendala waktu dan metodologi juga membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga masih ada ruang untuk penyempurnaan dan perluasan lebih lanjut dalam penelitian mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi budaya lokal dalam kota pintar. Kebaruan penelitian ini memperkenalkan konsep Kota Pintar Terintegrasi Budaya, yang menekankan pentingnya mengintegrasikan kerangka teknologi Kota Pintar dengan nilai-nilai budaya lokal sehingga pengembangan kota pintar menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Informan awal dipilih secara sengaja: orang-orang yang memahami masalah dalam tata kelola kolaboratif dan kota pintar. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi yang efektif melalui dialog tatap muka dalam perencanaan pembangunan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Selain itu, membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat terbukti penting dalam mengelola inisiatif Kota Pintar, terutama dalam mengembangkan infrastruktur teknologi seperti sistem pengawasan CCTV dan program revitalisasi gang wisata. Komitmen pemerintah daerah, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan implementasi Kota Pintar berbasis Sombere di Makassar mencerminkan kolaborasi yang solid berdasarkan nilai-nilai budaya lokal. Keterbatasan penelitian ini menekankan pada aspek kolaborasi dan integrasi budaya dalam Smart City namun belum membahas secara mendalam aspek teknis dan ekonomi yang turut mempengaruhi keberlanjutan Smart City.

Terlepas dari potensi manfaatnya bagi umat manusia, ekonomi hijau gagal memastikan keseimbangan yang optimal dan justru menjadi perhatian politik. Krisis global mencakup bencana iklim dan ditandai dengan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi besar-besaran, tantangan administratif, dan bentuk-bentuk kerusakan ekologis lainnya. Hal ini memperburuk keprihatinan terhadap lingkungan, masyarakat, dan keseimbangan ekonomi. Namun, pemahaman publik mengenai tata kelola hijau masih kurang di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai hambatan potensial bagi konsensus publik mengenai kepentingan yang bergantung pada hutan. Liputan media mengenai tata kelola hutan dianggap sebagai sumber informasi penting dalam membentuk opini publik karena menghasilkan representasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keberadaan tata kelola ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan dalam artikel berita daring melalui analisis isi pemberitaan media. Selama dua tahun (01/01/2020 - 01/01/2022), kami mengumpulkan artikel berbahasa Indonesia dengan menggunakan fitur NCapture pada NVivo 12 Plus, yang secara khusus difokuskan pada topik “Lingkungan Hidup.” Sebanyak 191 artikel nasional dan regional memberikan liputan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media regional Kabapulu.co.id mendominasi tingkat pemberitaan tentang wacana ekonomi hijau di Maluku Utara dan kelima media daring tersebut sama-sama menonjol dalam hal indeks efisiensi sumber daya alam. Hal ini tidak mengkonfirmasi bahwa pengelolaan lingkungan yang dilakukan di Maluku Utara telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, mengingat sebagian besar pemberitaan yang dilakukan oleh masing-masing media bertolak belakang dengan indikator-indikator ekonomi hijau dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

In the current era of information technology and digitalization, the transformation of structural changes in the economy seems to be running so fast that it exceeds the readiness factor of the community itself. As a result, the impact of development only results in achieving macroeconomic targets. At the same time, micro-scale economic solutions often experience setbacks, as experienced by most rural communities in East Sumba Regency, characterized as farmers and Sumba ikat weavers with relatively low family income and education levels. Therefore, it is important to strengthen the institutional role of BUM Desa, especially the human resources of administrators, as the driving force of economic development in rural areas. This study aims to analyze how the relationship between interpersonal skills affects organizational performance by applying good corporate governance principles. The research method uses quantitative descriptive analysis techniques sourced from secondary and primary data with a Likert scale approach. The results of the analysis of 144 respondents in 30 active BUM Desa based on SEM analysis showed that interpersonal skills factors have a positive and significant effect on implementing good corporate governance and performance. In addition, the relationship between implementing good corporate governance and performance has a positive and significant effect. This research recommends the need for government efforts to improve the work motivation of administrators at the beginning of their careers, such as 1. providing a reward system that is commensurate with employment regulations and 2. increasing cooperation and partnerships in the development of the micro, small, and medium business sector. On the other hand, the implications of this study state that BUM Desa institutions with good human capital are the main actors in developing smart villages as an answer to the challenges and threats of structural economic change.

Studi ini menganalisis keberhasilan penerapan tata kelola kolaboratif dalam penanganan stunting di Kota Bekas, yang mana angka stuntingnya telah menurun signifikan dari 18,18% (2018) menjadi 2,33% (2023), jauh melampaui target nasional sebesar 14% untuk tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, studi ini mengkaji bagaimana kolaborasi multipihak berkontribusi terhadap keberhasilan ini. Berdasarkan model Dodeca-Helix yang melibatkan 12 dimensi pemangku kepentingan, studi ini mengungkapkan bahwa tata kelola kolaboratif yang efektif dicapai melalui kepemimpinan fasilitatif yang kuat, desain kelembagaan yang inklusif, dan komitmen pemangku kepentingan yang tinggi. Kerangka kerja kolaboratif mengintegrasikan pemerintah di semua tingkatan, entitas sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam pendekatan terstruktur untuk pengurangan stunting. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, observasi lapangan, dan analisis dokumen menunjukkan bahwa mengintegrasikan kebijakan lokal dengan kerangka kerja nasional, dilengkapi dengan partisipasi masyarakat dari bawah ke atas, menciptakan sistem yang berkelanjutan untuk intervensi stunting. Pengalaman Kota Bekas menawarkan wawasan berharga bagi daerah lain yang tengah mengembangkan program penanggulangan stunting, dengan menekankan pentingnya integrasi kebijakan multilevel, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang tata kelola kolaboratif dalam intervensi kesehatan masyarakat dan aplikasi praktis untuk melaksanakan program penanggulangan stunting yang berhasil di tingkat pemerintah daerah.

Konflik pascapemilu di Desa Lamaksenulu, Indonesia, mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap hasil pemilu dan ketegangan sosial-politik yang mendasarinya. Studi ini mengkaji strategi manajemen konflik dalam konteks teori manajemen konflik Thomas dan Kilmann dalam lingkungan pedesaan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengkaji bagaimana kolaborasi, kompromi, dan akomodasi—yang dimediasi oleh kepemimpinan tradisional dan tata kelola hibrida—digunakan untuk mengatasi perselisihan. Meskipun rekonsiliasi diupayakan melalui musyawarah dan dialog, ketidakpuasan struktural tetap ada, yang menimbulkan risiko ketegangan yang berulang. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan melokalisasi model manajemen konflik Barat yang banyak digunakan, yang menawarkan perspektif yang berlandaskan budaya tentang penyelesaian konflik pascapemilu. Penelitian ini menunjukkan bagaimana menggabungkan lembaga formal dengan praktik adat meningkatkan pemahaman tentang dinamika konflik dalam demokrasi pedesaan. Rekomendasi utama meliputi peningkatan transparansi pemilu, penguatan kepemimpinan tradisional dalam mediasi perselisihan, dan pengembangan program rekonsiliasi inklusif untuk mendorong stabilitas sosial-politik yang langgeng.

Effective governance frameworks are becoming increasingly important as Artificial Intelligence (AI) pervades all strata of society. This study examines the importance of social media in influencing public discourse and perception of issues related to AI governance. Specifically, the study examines social media coverage of Artificial Intelligence and AI governance structures. It also examines how the social media representation of AI may impact public understanding and inform policy decisions. Ultimately, it examines the potential of social media as a tool for promoting informed public debate and contributing to the development of responsible AI governance. The study adopts a multi-method approach, combining sentiment analysis and content analysis. The unit of analysis for the study comprises posts on social media platforms and stories from major online news sources over six years (2019–2024). The study adopts the machine learning analytic tool, Mentionlytics, to generate its data. The methodology combines both human and Mentionlytics categorization of themes, including societal implications, technical breakthroughs, and ethical considerations. Sentiment analysis is also used to monitor shifts in public perception and social media coverage over time of AI governance issues. The findings of the study add to the ongoing conversation about maximizing the benefits of AI while minimizing its potential concerns.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam transformasi digital, terutama terkait disparitas digital di sembilan provinsi kepulauannya. Studi ini mengeksplorasi bagaimana karakteristik kepulauan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan digital dan mencapai transformasi digital yang inklusif. Menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratori dengan analisis tematik data sekunder, penelitian ini mengembangkan kerangka kerja transformasi digital berbasis kepulauan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur, literasi digital yang rendah, dan geografi yang terfragmentasi mendorong disparitas digital yang signifikan. Model "Hub and Spoke" secara efektif mengatasi tantangan ini, dengan hub digital yang terhubung dengan baik berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan dukungan bagi pulau-pulau di sekitarnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kepulauan, yang menggabungkan elemen top-down dan bottom-up, paling efektif untuk menerapkan transformasi digital. Kesimpulannya, transformasi digital yang sukses di Indonesia memerlukan strategi yang mempertimbangkan karakteristik geografis kepulauan, didukung oleh kebijakan pemerintah yang komprehensif, infrastruktur yang memadai, dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Rekomendasi utama meliputi peningkatan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T (terpencil dan terdepan), mengembangkan literasi digital berdasarkan karakteristik lokal, dan memperkuat kemitraan dodeca-helix untuk implementasi transformasi digital berkelanjutan.

Penyidik pegawai negeri sipil merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral. Kinerja penyidik pegawai negeri sipil di Indonesia belum optimal, antara lain disebabkan oleh minimnya insentif, jenjang karier yang tidak jelas, dan penyidik yang tidak aktif melakukan penyidikan. Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan agar penyidik pegawai negeri sipil ditetapkan sebagai jabatan fungsional, namun saat ini masih tertunda karena adanya moratorium pembentukan jabatan fungsional baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan deskriptif dengan menggunakan teori stres kerja sebagai acuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penetapan jabatan fungsional bagi penyidik pegawai negeri sipil melalui observasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil perlu berada pada jabatan fungsional berdasarkan analisis stres operasional dan organisasi. Dari perspektif stres operasional, tugas penyidik pegawai negeri sipil sarat dengan risiko, mulai dari risiko aset fisik, risiko aset sumber daya manusia, risiko aset keuangan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko psikososial. Dari aspek stres organisasi, beban kerja penyidik pegawai negeri sipil dinilai tinggi karena dituntut menangani minimal empat perkara dalam setahun. Beban kerja tersebut menjadi lebih berat karena penyidik pegawai negeri sipil dituntut untuk mengusut perkara tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan stres operasional dan stres organisasi, penyidik pegawai negeri sipil perlu dibekali dengan internalisasi sistem integritas, serta pemberian dukungan manajemen dan dukungan operasional. Menjadi penyidik pegawai negeri sipil diharapkan menjadi karier yang menjanjikan bagi pegawai negeri sipil.

Penguatan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kunjungan wisatawan. Strategi dan kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis strategi dan kebijakan pengembangan Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal, dengan fokus pada pariwisata berkelanjutan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi, memahami dinamika perkembangan festival dalam konteks sosial budaya, dan menjaring perspektif berbagai pemangku kepentingan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen kebijakan dan praktik terkait festival, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan jawaban yang komprehensif terhadap tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan FBIM untuk pariwisata berkelanjutan dilaksanakan melalui promosi dan kolaborasi dengan sektor swasta. Kebijakan pengembangan FBIM untuk pariwisata berkelanjutan dilaksanakan melalui pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia pariwisata, pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan promosi kearifan lokal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengatur promosi pariwisata melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. FBIM merupakan acara unggulan dalam Karisma Event Nusantara 2024, yang dikurasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karisma Event Nusantara 2024 merupakan ajang untuk mempromosikan FBIM kepada wisatawan lokal dan mancanegara agar festival ini memiliki keberlanjutan menuju pariwisata berkelanjutan.

Kontribusi pajak daerah terhadap anggaran pemerintah daerah sangat minim. Rasio pajak daerah rata-rata di Indonesia hanya 1,21%. Akibatnya, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak sangat penting untuk mengurangi kendala anggaran pemerintah pusat dan memperkuat kemandirian pemerintah daerah. Studi ini mengkaji hubungan antara moral pajak, kesadaran pajak, dan kualitas layanan pajak dalam membentuk kepatuhan pajak di Provinsi Jakarta. Selain itu, studi ini mengeksplorasi bagaimana transformasi digital memengaruhi hubungan antara faktor-faktor ini dan kepatuhan pajak. Metodologi penelitian ini bersifat kuantitatif, di mana Partially Least Square-Structured Equation Model (PLS-SEM) digunakan. Data dikumpulkan melalui kuesioner tentang pajak bumi dan bangunan di UPPD Kelapa Gading, sebuah kantor pajak daerah di Jakarta. Dengan menggunakan convenience sampling, kami memperoleh 188 responden yang valid untuk dianalisis. Temuan tersebut menyimpulkan bahwa moral pajak dan kualitas layanan pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak. Di sisi lain, kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, penerapan teknologi informasi untuk merampingkan proses bisnis terbukti efektif dalam meningkatkan hubungan antara kesadaran pajak dan kualitas layanan pajak dengan kepatuhan pajak, tetapi dampaknya terhadap moral wajib pajak sangat minim. Temuan ini menyiratkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak membutuhkan perspektif internal dan eksternal. Sementara itu, peningkatan pengetahuan wajib pajak saja memiliki dampak yang minimal. Lebih lanjut, transformasi digital secara efektif meningkatkan faktor eksternal, seperti kesadaran pajak dan kualitas layanan pajak, dengan memberikan kemudahan akses kepada wajib pajak untuk melaporkan, menerima pemberitahuan, dan membayar pajak.