Baca Naskah Lengkap
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 17 No 1 (2025).
968 Dilihat 556 Diunduh
Pembangunan kawasan perdesaan terpadu secara strategis memperkuat keberhasilan pemerataan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Desa, kawasan perdesaan didefinisikan sebagai gugusan desa yang memiliki kedekatan geografis, kesamaan komoditas unggulan, kesamaan tujuan, dan dukungan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan mendasar, termasuk perluasan skala ekonomi. Sesuai dengan kebijakan tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan, yang berfokus pada 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Metode analisis spasial mengkaji dampak intra-regional terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai hasil aglomerasi ekonomi dengan menggunakan data panel di tingkat desa. Berdasarkan temuan, terdapat korelasi spasial yang cukup besar atau dampak spillover positif antar desa-desa di sekitarnya di kawasan perdesaan, yang dapat semakin meningkatkan dan memperkuat perekonomian lokal. Selain itu, metode PSM-DiD diterapkan untuk menyelidiki apakah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional memengaruhi pertumbuhan PAD. Namun, hasil penelitian ini belum memberikan bukti yang meyakinkan tentang manfaat implementasi kebijakan dalam jangka pendek. Meskipun hasil interaksinya seringkali positif, belum jelas apakah kebijakan ini secara signifikan mendorong peningkatan VOI di daerah pedesaan. Intervensi progresif diperlukan dari pemerintah di setiap tingkatan, mulai dari perencanaan dan implementasi hingga evaluasi. Selain itu, kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan off-taker, diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan produktivitas regional.
Does Economic Agglomeration in Rural Areas Enhance Local Economies in Indonesia?
Integrated rural areas development is strategically bolstering the success of equitable development in Indonesia. According to Village Law, rural areas are defined as clusters of villages with geographical proximity, similar superior commodities, common purpose, and government support in overcoming various basic issues, including expanding economic scale. Complying with the policy, this study aims to analyze the economic growth of rural areas, which focus on 62 National Priority Rural Areas as stated in the 2020–2024 National Medium Term Development Plan. The spatial analysis method examines intra-regional impacts on the increase of Village Original Income (VOI) as a result of economic agglomeration utilizing panel data at the village level. According to the findings, there is a considerable spatial correlation or positive spillover impact among the nearby villages in rural areas, which may further enhance and strengthen local economies. Additionally, the PSM-DiD method is applied to investigate whether the National Priority Rural Areas Development Policy influences the growth of VOI. However, the result hasn't yielded any convincing evidence of the beneficial effects of policy implementation in a short period. Despite the interaction result being frequently positive, it is unclear whether this policy drives the increase of VOI in rural areas significantly. Progressive intervention is needed from the governments at every level, from planning and implementation to evaluation. Besides, collaboration between different stakeholders, including the private sector and off-takers, is necessary to expedite the growth of the local economies and boost regional productivity.
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 17 No 1 (2025).
Hak Cipta (c) 2025 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.