Vol 16 No 2 (2024)

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk lingkungan, ekonomi, dan sosial. Di wilayah Papua Barat, dampak perubahan iklim semakin terasa terutama pada sektor pertanian, perikanan, dan keberlanjutan ekosistem lokal. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif untuk menghadapi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak perubahan iklim di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim. Data diperoleh melalui diskusi terarah dengan pejabat pemerintah, analisis dokumen kebijakan, dan analisis data anggaran. Model interaktif Miles dan Huberman digunakan dalam analisis, yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam alokasi anggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim antara tahun 2023 dan 2024. Anggaran untuk mitigasi mengalami penurunan sebesar 39,70%, sementara anggaran untuk adaptasi meningkat sebesar 62,86%. Penurunan anggaran mitigasi mencerminkan efisiensi yang telah dicapai atau perubahan prioritas, sedangkan peningkatan anggaran adaptasi menunjukkan peningkatan fokus pada ketahanan masyarakat dan infrastruktur terhadap dampak perubahan iklim. Rencana aksi prioritas yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup penguatan infrastruktur tahan iklim, pengelolaan air dan limbah, pengembangan energi terbarukan, peningkatan kapasitas dan partisipasi komunitas, diversifikasi sumber pendanaan, dan pengembangan serta penerapan teknologi. Rekomendasi untuk pemerintah daerah menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan, pengembangan kebijakan inklusif, kolaborasi dengan sektor swasta, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi publik dalam menghadapi perubahan iklim.

 Perubahan Iklim, Mitigasi, Adaptasi, Kebijakan Pemerintah, Anggaran, Infrastruktur Tahan Iklim.

Indeks Ketahanan Pangan Indonesia mengalami penurunan pada kategori ketersediaan pangan tahun 2022 yang dipengaruhi oleh produksi pangan. Upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan DAK Ketahanan Pangan Nonfisik dan Pertanian merupakan salah satu bentuk transfer dana ke daerah. Penelitian ini menggunakan metode robust fixed effects panel data untuk mengetahui pengaruh DAK Fisik Pertanian dan DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap ketahanan pangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa IKP dan realisasi DAK Fisik Pertanian dan DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021 – 2023. Unit analisis yang digunakan adalah kabupaten/kota di Indonesia. Variabel dependen yaitu indeks ketahanan pangan dan variabel independen yaitu DAK Ketahanan Pangan dan Pertanian digunakan dengan mempertimbangkan faktor belanja pemerintah, PDRB per kapita, produksi padi, dan jumlah penduduk. Hasil analisis menunjukkan bahwa DAK Fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan pangan. Sedangkan DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak signifikan terhadap ketahanan pangan. Variabel kontrol belanja daerah mempunyai hubungan positif signifikan dengan ketahanan pangan dan jumlah penduduk, yang mempunyai hubungan negatif signifikan dengan ketahanan pangan. Adanya anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang terlalu rendah dan sebagai dana pelengkap menyebabkan belum optimalnya capaian DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sehingga diharapkan ke depannya akan terjadi peningkatan porsi alokasi DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang terpilih dalam program “Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas”, dimana smart branding menjadi salah satu elemen penting yang mendukung penerapan kota cerdas di kabupaten tersebut. Smart branding memanfaatkan potensi dan keunikan lokal untuk meningkatkan daya saing daerah. Penerapan smart branding dilihat dari tiga aspek yaitu tourism branding, business branding, dan city appearance branding. Penelitian ini menganalisis kondisi smart branding di Kabupaten Blora dan peran pemerintah dalam mendukung smart branding. Selain itu juga akan menganalisis program prioritas smart branding jangka pendek, menengah, dan panjang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa smart branding di Kabupaten Blora merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan promosi dan menciptakan daerah yang berdaya saing. Kondisi ini mendorong wisatawan untuk berkunjung dan investor untuk menanamkan modalnya. Penguatan smart branding juga dilakukan melalui penataan kota. Sementara itu, optimalisasi aksesibilitas terus dilakukan. Beberapa slogan memperkuat smart branding, diantaranya “Dolan Blora.” Peran pemerintah cukup baik dalam memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola pariwisata, mempromosikan daerah kepada investor, dan meningkatkan aksesibilitas. Berbagai program pun digulirkan untuk mendukung smart branding dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Beberapa program untuk mendukung penerapan smart branding telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun dengan melibatkan pihak ketiga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menargetkan akses air minum layak bagi 100% penduduk. Namun, menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata penduduk yang memiliki akses air minum layak masih berada di angka 92% pada tahun 2022. Pencapaian target tersebut sulit dilakukan tanpa memperhatikan kebijakan dan tata kelola transfer fiskal. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara transfer fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap akses air minum layak di setiap kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019-2022. Hasil regresi data panel dengan menggunakan model efek tetap menunjukkan bahwa hibah modal tujuan khusus untuk air minum dan tata kelola pemerintahan yang baik secara signifikan berdampak positif terhadap akses air minum layak. Hasil ini menunjukkan bahwa hibah modal tujuan khusus masih memegang peranan penting dalam penyediaan akses air minum layak. Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi faktor kunci dalam memperoleh capaian optimal dalam penyediaan air minum layak. Di wilayah barat Indonesia, tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang buruk memiliki dampak yang lebih kuat terhadap akses terhadap air minum yang aman sedangkan hibah modal tujuan khusus di wilayah timur memiliki dampak yang lebih besar.

Aktivitas migrasi yang dilakukan masyarakat di Desa Makamenggit dan Desa Pambotanjara memiliki dampak positif dan negatif terhadap pekerja migran, keluarganya serta masyarakat sekitar. Berbagai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini masih sebatas pada upaya mengatasi permasalahan terkait aktivitas migrasi. Sedangkan upaya penanganannya harus menyentuh akar permasalahannya, yaitu kemiskinan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencoba mengidentifikasi dampak migrasi di kedua desa tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya penanganan dampak melalui penentuan strategi-strategi melalui Analisis SOAR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interaktif untuk memperoleh data yang dibutuhkan terkait dampak dan strategi-strategi yang diperlukan. Peneliti menemukan bahwa migrasi membawa dampak positif yaitu terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, terpenuhinya kebutuhan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan kemampuan pekerja migran dan keluarganya untuk terlibat dalam urusan budaya dan sosial. Sedangkan dampak negatifnya yakni potensi migrasi berulang dan migrasi turun temurun, stigma negatif terhadap buruh migran perempuan dan ketelantaran anak buruh migran. Penelitian ini didasarkan pada teori manajemen strategis yang difokuskan pada aspek perumusan strategi, dimana untuk menangani berbagai dampak migrasi diperlukan strategi yang bertumpu pada upaya pemberdayaan terhadap berbagai kelompok masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Pinjaman daerah memberikan konsekuensi kepada daerah untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut pada waktu yang ditentukan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan Kabupaten Bone dalam melunasi pinjaman PEN selama delapan tahun ke depan yang dianalisis dengan menggunakan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) oleh Mahmudi. DSCR terdiri dari delapan indikator yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Belanja Wajib, Angsuran Pokok Pinjaman, Bunga Pinjaman dan Biaya Pinjaman Lainnya. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi Wawancara Semi Terstruktur, Observasi Partisipan Pasif dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Bone mempunyai kemampuan pengembalian pinjaman PEN dalam 8 tahun ke depan dan memenuhi kriteria skor DSCR minimal 2,5 poin. Tidak ada kendala dalam pengembalian pinjaman PEN, namun keuangan daerah tahun 2024 diprediksi akan terbebani akibat pelaksanaan pilkada. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pengembalian pinjaman PEN adalah dengan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Juga untuk mengantisipasi defisit anggaran yang mungkin terjadi pada 2024 yaitu dengan menganggarkan dana cadangan yang dimulai pada tahun 2022 dan dapat dicairkan pada tahun 2024.

Isu lingkungan semakin meningkat seiring dengan aktivitas manusia yang merusak ekosistem dan memicu perubahan iklim. Meningkatnya tekanan ini menyebabkan pemusatan perhatian pada pembangunan yang tidak hanya berorientasi ekonomi dan sosial tetapi juga lingkungan. Sejalan dengan semangat WCED tahun 1987, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak langsung dan spillover kinerja pembangunan terhadap kualitas lingkungan di Pulau Sumatera. Observasi dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Data yang digunakan adalah data panel yang bersumber dari instansi pemerintah Indonesia. Metode penelitian menggunakan model autoregresi spasial dengan pembobotan satu tetangga terdekat. Sebelumnya telah dilakukan uji ketergantungan cross-section untuk memastikan adanya efek spasial dalam model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan proporsi pekerja berpendidikan tinggi akan meningkatkan kualitas lingkungan di provinsi observasi dan meningkatkan lingkungan di provinsi tetangga terdekat. Demokrasi juga memiliki efek langsung dan spillover positif yang kuat. Peningkatan beban ketergantungan pekerja akan meningkatkan kualitas lingkungan di provinsi observasi, dengan efek spillover yang lemah. Sebaliknya, peningkatan PDRB riil per kapita menurunkan kualitas lingkungan dan mempengaruhi kualitas lingkungan di wilayah tetangga. Empat faktor penentu memiliki pengaruh total yang kuat. Sementara itu, kepadatan penduduk dan pengeluaran daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya intervensi dari pihak berwenang untuk mengubah perspektif terhadap aktivitas ekonomi dan pengeluaran daerah secara keseluruhan sehingga nilai tambah ekonomi tidak mengorbankan lingkungan.

Teknologi informasi dan komunikasi telah digunakan selama dua dekade untuk meningkatkan praktik tata kelola yang baik di bawah kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan pesatnya penggunaan internet, semua organisasi pemerintah didorong untuk menerapkan layanan publik digital untuk menghilangkan prosedur yang kaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap layanan publik digital dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan Technology Acceptance Model sebagai kerangka dasarnya. Data dikumpulkan dari 13 aplikasi pelayanan publik di berbagai daerah, dikumpulkan melalui: 13 petugas informasi dan komunikasi kota, wawancara dengan 38 pemohon layanan publik konvensional, 282 pengguna layanan digital, kebijakan-kebijakan sebagai data sekunder, dianalisis oleh Nvivo dan divisualisasikan pada bagan hierarki. Jelas bahwa meskipun digitalisasi merupakan agenda yang ambisius, terdapat kesenjangan yang besar antar pemerintah kota: lanskap geografis, infrastruktur teknologi, keuangan dan sumber daya manusia. Di sisi masyarakat, sebagian besar masyarakat masih tetap menggunakan layanan konvensional, terutama karena faktor non-teknologi: kenyamanan mereka dengan proses tradisional, kompleksitas penerapannya, literasi digital mereka, pengalaman, hambatan ekonomi dan sosial, yang semuanya muncul sebagai akibat dari hambatan penerimaan layanan digital. Menyuntikkan teknologi digital ke sektor publik tidak bisa dihindari. Namun, kesiapan digital masyarakat perlu dibangun terlepas dari infrastruktur teknologi dan kemampuan resmi, terutama di pemerintah daerah.

Studi ini membahas kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kompenen pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang dianggap sah. Selain itu studi ini menekankan penyusunan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menekankan pada inovasi dan kolaborasi agar hasil dan target peningkatan PAD di Kabupaten Lombok Tengah dapat tercapai. Pentingnya inovasi sebagai transformator dan kolaborasi dalam membangun jejaring kerja Kabupaten Lombok Tengah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan beberapa data LKPD 5 tahun terakir dari tahun 2019-2023. Selain itu metode yang digunakan dalam penyusunan strategi lebih berorientasi pada hasil dan lebih positivik dengan pendekatan SOAR fokus analisisnya terhadap kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil, sedangkan lokus studi adalah Kabupaten Lombok Tengah. Studi ini menemukan bahwa salah satu langkah penting dalam memperkuat keuangan daerah adalah optimalisasi PAD melalui kebijakan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan pajak secara berkelanjutan, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan strategi yang tepat dan kebijakan yang komprehensif. Annual growth rate, persentase rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 10,25%, annual growth rate mengalami pertumbuhan PAD negative (-21%). Beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam rangka optimalisasi PAD melalui inovasi dan kolaborasi adalah menciptakan inovasi di sektor perpajakan dan retribusi daerah baik dari pemungutan maupun pencatatatnya. Selain itu memperkuat jejaring kerja dan kolaborasi dengan berbagai pihak akan mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam memetakan sektor potensial yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD

Kinerja petugas pemadam kebakaran merupakan faktor penting dalam memastikan keselamatan publik dan efektivitas respon terhadap kebakaran, sehingga peningkatan kapasitas dan dukungan infrastruktur menjadi prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif dampak pendidikan, pelatihan, dan sarana prasarana kerja terhadap kinerja petugas pemadam kebakaran di Kabupaten OKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang diterapkan pada Dinas Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten OKI pada bulan Juni 2024. Populasi penelitian terdiri dari 187 petugas pemadam kebakaran dan staf Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten OKI. Sampel sebanyak 99 responden dipilih dengan menggunakan random sampling dari seluruh populasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan, dan sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemadam kebakaran di Kabupaten OKI. Pendidikan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja petugas pemadam kebakaran di Kabupaten OKI. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia di pemadam kebakaran dapat difokuskan pada peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal, serta peningkatan kualitas fasilitas kerja untuk menunjang tugas operasional.

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara kompensasi dan kepuasan kerja, serta pengaruhnya pada kinerja dan produktivitas karyawan PT Bank XYZ (Persero) Tbk, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan SmartPLS 4.1.0.1 parsial paling kecil persegi dalam menganalisis data dari 135 responden, ditemukan bahwa kompensasi memiliki efek positif pada kinerja karyawan tetapi tidak mempengaruhi produktivitas, sementara kepuasan pekerjaan memiliki efek yang positif pada produktivitas tetapi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hasilnya menunjukkan bahwa produktivitas karyawan memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas karyawan memediasi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja tetapi tidak memediasikan hubungan antara kompensasi dan kinerjanya.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan, namun dalam penyusunannya justru melahirkan banyak regulasi yang juga menghabiskan banyak biaya. Kementerian Keuangan memublikasikan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk penyusunan satu peraturan menteri mencapai Rp232 juta, belum termasuk biaya lain yang tidak terlihat seperti waktu penyusunan. Penelitian ini menganalisis biaya transaksi dalam penyederhanaan birokrasi dan mengidentifikasi upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi biaya transaksi. Penelitian ini menggunakan metode campuran dan analisis sekuensial eksplanatori untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan Pemerintah. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2021-2022 ini memadukan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dalam pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan efisiensi biaya transaksi. Namun, berbagai kebijakan yang telah disusun untuk mengatasi inefisiensi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi cenderung meningkatkan formalisasi dan menambah biaya. Berbagai upaya pemerintah tersebut tidak dapat dinilai hanya dengan menggunakan perspektif ekonomi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh University of Chicago, birokrasi pemerintah tidak akan pernah benar-benar efisien secara matematis karena cara kerjanya, tidak seperti sektor swasta. Dampak penyederhanaan birokrasi merupakan manfaat jangka panjang, mengingat hal ini berdampak pada tata kelola yang belum diperhitungkan. Inefisiensi atau biaya besar yang dikeluarkan Pemerintah saat ini akan menjadi investasi dalam perbaikan tata kelola di masa mendatang.

Inovasi Corporate Social Responsibility (CSR) Makin Mesra berhasil menekan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. CSR Makin Mesra merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta untuk mengatasi tantangan kemiskinan di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami dampak dan tantangan program secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak kunci, termasuk pejabat pemerintah, perwakilan perusahaan, dan anggota masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR Makin Mesra telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat sasaran, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Program ini telah memfasilitasi peningkatan kegiatan ekonomi dan dukungan penting bagi kelompok-kelompok marjinal. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan penyaluran dana, dan perbedaan data penerima manfaat menghambat pelaksanaan, efisiensi, dan dampak program dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CSR Makin Mesra merupakan inovasi penting dalam memanfaatkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pengentasan kemiskinan. Inovasi ini menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, program ini menyoroti potensi upaya CSR kolaboratif dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang kompleks secara efektif. Rekomendasi penulis untuk meningkatkan efektivitas CSR Makin Mesra meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan tim pelaksana serta penyederhanaan proses penyaluran dana melalui pembenahan prosedur pengajuan dan penyaluran dana.

Pemerintah Indonesia menargetkan ‘Indonesia Emas 2045,’ tetapi kekurangan gizi anak masih menjadi tantangan utama. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kekurangan gizi adalah tingkat pendidikan orang tua. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa konsumsi makanan anak dipengaruhi oleh pengetahuan dan pendidikan orang tua dan berbagai faktor multidimensi yang saling terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pendidikan orang tua terhadap peningkatan gizi anak di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan model untuk bayi berusia 6 hingga 24 bulan yang menerima makanan pendamping ASI yang bergizi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah bayi yang menerima makanan pendamping ASI yang bergizi. Selain itu, perubahan jumlah bayi yang mengonsumsi makanan pendamping ASI yang bergizi juga dipengaruhi oleh beberapa variabel kontrol, seperti akses orang tua terhadap internet, dampak merokok pada ibu rumah tangga, bantuan PKH, status pekerjaan orang tua, wilayah tempat tinggal, dan pengeluaran per kapita. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak mencakup kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi oleh bayi, tidak mempertimbangkan pengaruh budaya setempat karena keterbatasan data, dan terutama berfokus pada aspek sosial ekonomi. Dengan demikian, pendidikan orang tua tidak hanya meningkatkan akses mereka terhadap informasi gizi yang berkualitas tetapi juga memperkaya pengetahuan mereka dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi. Semua faktor ini secara kumulatif berkontribusi pada peningkatan asupan gizi untuk anak-anak, yang berdampak positif pada kesehatan jangka panjang mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya nilai-nilai kepemimpinan Tadulako dalam meningkatkan ketahanan tata kelola pemerintahan nasional di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Konsep Tadulako melampaui identitas individu, mewujudkan nilai-nilai luhur yang mempromosikan kebenaran dan kesejahteraan masyarakat. Secara historis, Tadulako memainkan peran penting dalam mempertahankan kedaulatan teritorial selama masa kolonial, menunjukkan bahwa nilai-nilai ini bukan sekadar mitos tetapi berakar pada perjuangan nyata untuk kebebasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai ini dapat berfungsi sebagai landasan etika bagi kepemimpinan modern, menumbuhkan kohesi sosial dan mengelola keragaman sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberanian, keadilan, dan solidaritas merupakan bagian integral untuk membangun identitas nasional yang kohesif dan meningkatkan ketahanan sosial terhadap ancaman internal dan eksternal. Penelitian ini juga menekankan pentingnya merevitalisasi kearifan lokal dan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kerangka pendidikan untuk memastikan keberlanjutan budaya dan memperkuat ikatan masyarakat. Penelitian ini merupakan dialog yang seimbang antara tradisi dan modernitas, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang berasal dari Tadulako dapat berkontribusi secara signifikan pada strategi ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks penguatan tata kelola ketahanan nasional, direkomendasikan agar nilai-nilai kepemimpinan Tadulako diintegrasikan dengan konsep kepemimpinan transformasional di era modern. Kepemimpinan yang inovatif dan fleksibel yang menekankan pada kemampuan beradaptasi dan ketahanan dalam menghadapi tantangan sangat penting untuk menjaga ketahanan nasional sekaligus mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.