Vol 13 No 3 (2021)

Kata kunci: Pembangunan Desa, Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi

Klasifikasi JEL: I31,O18 , D63, O40

Indonesia memiliki keadaan geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap bencana dengan frekuensi yang relatif tinggi, sehingga memerlukan penanganan bencana yang sistematis, terpadu, serta terkoordinasi. Adapun bencana yang terjadi hingga tahun 2020 didominasi oleh bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan sampai kebakaran hutan dan lahan (BNPB, 2021). Tujuan dari kajian ini ialah untuk mengidentifikasi model inovasi pelayanan Pemerintah Daerah pada mitigasi bencana. Kajian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, FGD, dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait inovasi mitigasi bencana di lokasi kajian. hasil temuan lapangan memberikan gambaran bahwa inovasi SDIS yang diterapkan oleh Kabupaten Sleman termasuk inovasi terbaik dalam penanganan erupsi Gunung berapi sebab inovasi ini telah diinisiasi Dari tahun 2016 dan terus mengalami penyempurnaan hingga kini. di Kota Semarang khusus untuk bencana banjir, alat Early Warning System yang dipasang di beberapa titik sebagai inovasi terbaik dalam penanganan banjir meskipun ada kesulitan pemasangan di titik tertentu karena kontur geografis yang tidak memungkinkan. sementara buat Kabupaten Sumedang, inovasi mereka melalui SITABAH masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk menjadi inovasi terbaik pada mitigasi tanah longsor, karena adanya keterbatasan dalam sarana prasarana serta sdm. Selain itu aplikasi juga masih bersifat satu arah. dari ketiga model inovasi mitigasi kebencanaan tersebut, inovasi SDIS adalah inovasi yang telah berhasil diterapkan oleh BPBD Kabupaten Sleman. Khususnya pada fitur “jarak saya Merapi” yang dapat diakses secara daring, sehingga model inovasi ini bisa direplikasi pada daerah lain.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan permasalahan dan alternatif kebijakan yang dapat dibuat mengatasi persoalan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengandalkan data data dokumen dari berbagai literatur terkait mulai dari jurnal, buku dan media online yang terkait dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan cukup banyak faktor yang menyebabkan tidak teratasinya persoalan sampah. Faktor tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan beberapa alternatif kebijakan. Masalah tata kelola sampah yang masih belum bagus dapat diatasi dengan memakai konsep pengelolaan sampah berkelanjutan yang perlu didukung political will pemerintah kota yang kuat dalam pembuatan regulasi yang memadai, pembaruan teknologi pengelolaan sampah, pemanfaatan teknologi informasi guna pengangkutan sampah, penyediaan sumberdaya manusia dan meningkat sosialisasi pentingnya keterlibatan masyarakat dan berbagai stakeholders dalam mulai dari mengurangi produksi sampah, mengumpulkan sampah dan pemilahan sampah. Dukungan semua pihak mulai dari pemerintah kota, pengusaha dan warga kota sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah secara berkelanjutan di kota ini.

Innovation in government activities is more directed in public services, although innovation can emphasize processes, development, planning, policies, and other activities. This research discusses governance innovation from empirical evidence that applied innovation cannot provide maximum results. The cause, government innovation that is not realized, appears only as a ceremonial act in government activities. Qualitative method analysis describes experiences, perceptions, responses through facts found in the informant's experience. This study was conducted in the Population and Civil Registration Record Office of Southeast Aceh Regency, starting from September to November 2020. In-depth interviews conducted with informants of this research consisted of government or executive, legislative, related institution, and citizen. Our field findings use the technique of hermeneutics to interpret various views that we can learn to look at the subject from every angle of knowledge (public administration, management, politics, innovation, and technology). That innovation should be supported by policies that result from decision-making, manager expertise, developed through long-term evaluation, and innovation as the basis for the quality of government public services. Governance innovation focuses on innovative action through various government instruments that lead to the simplification of action towards quality public services. For this reason, government, innovation, and how to manage are modes that continue to exist in administrative reform in government institutions with governance innovation that influence each other.

Recently, Batik Tulis Lasem had several problems with a product, starting from input until the market process. Also, there is the problem of capital and technological capabilities from Batik Tulis Lasem industry, poverty, and social inequality of the craftsman. This article aims to examine the role of local government in improving creative industries, especially Batik Tulis Lasem. Further, this article was conducted by qualitative descriptive approach, particularly using the case study. In addition, the researchers collected data from semi-structured interviews with official local government and Batik Tulis Lasem entrepreneurs in the period covered 2018-2019. The results showed that local government has an important role in improving creative industries, firstly as a regulator, secondly as a facilitator, and thirdly to ensure the existence of Batik Tulis Lasem through empowerment. The problems in Batik Tulis Lasem are the regeneration of entrepreneurs, including batik craftsman, the lack of empowerment by local government, and the lack of information technology knowledge among the majority of Batik entrepreneurs. As an implication, the government should increase empowerment for the Batik Tulis Lasem industry through the regeneration program of batik craftsman and increase capacity for digital marketing.

Penelitian ini berujuan untuk memperoleh infomrasi mengenai keseimbangan antara penyerahan kewenangan dengan penyerahan sumber penerimaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Di negara kesatuan, sumber kekuasaan baik itu dalam keukuasaan pengelolaan keuangan maupun kekuasaaan penyelenggaraan kewenangan berada pada pemerintah pusat. Penelitian ini berusaha untuk mendapat jawaban apakah sebagai sumber kekuasaan, pemerintah pusat sudah menyerahkan sumber penerimaan secara adil dan selaras dengan kewenangan yang diterimanya dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskrif dan metode kualitatif, Metode kuantitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data mengenai kinerja pelaksanaan urusan pemerintaahn daerah, rasio belanja pegawai, perbandingan belanja pusat dan daerah, serta data lainya yang berkaitan dengan kesimbangan kewenangan dan penerimaan antara pusat dan daerah. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan mendkripsikan sejarah perkembangan kebijakan pembagian kewenangan dan perimbangan keuangan di Indonesia serta untuk menjelaskan makna kebijakan desentralisasi di Indoensia. Penelitian ini menemukan bahwa sejak awal kemerdekaan, pemerintah pusat sudah menghendaki adanya kemandirian daerah melalui penyerahan sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah dan mengurangi adanya dana transper yang bertujuan untuk menutupi kekurangan penerimaan daerah. Namun dalam prakteknya, setiap regim tidak pernah memberikan sumber pendapatan dengan potensi yang sepadan dengan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kewenangan daerah. Di sisi lain, pemerintah pusat secara tidak langsung menggunakan dana transfer sebagai alat untuk mengendalikan anggaran daerah baik melalui evaluasi anggaran maupun melalui kebijakan alokasi anggaran pusat untuk daerah. Pemberian sumber penerimaan dari pemerintah pusat kepada daerah tidak sebanding dengan rasio beban yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban kewenangan berbanding terbalik dengan kapasitas anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki anggaran 64 % namun menanggung beban kewenangan sebesar 36,3 %, sebaliknya pemerintah daerah mempunyai anggaran 36 % harus menanggung beban 63,7 %. Akibat dari ketidak seimbangan beban kewenangan dengan sumber penerimaan yang diterima oleh daerah tersebut adalah rendahnya kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan dasar yang menjadi kewennagan. Konsekuensi lebih jauh dari rendahnya kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan dan menentukan elemen kunci dari kendala, kebutuhan dan aktor pengelolaan Dana Desa (DD) menggunakan metode Interpretative Structural Modelling (ISM). ISM merupakan teknik pemodelan yang menjelaskan hubungan kontekstual antar elemen berdasarkan pendapat ahli untuk memberikan gambaran konkrit terhadap suatu hal yang disajikan dalam bentuk peta visual. Hasil penelitian menemukan terdapat 11 elemen kendala pengelolaan DD, 7 elemen kebutuhan peningkatan efektivitas pengelolaan DD dan 8 elemen aktor pengelolaan DD. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis ISM, elemen yang merupakan permasalahan  kunci dalam pengelolaan dana desa, yaitu   keterbatasan SDM; elemen kunci dari kebutuhan peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Desa yaitu penguatan regulasi dan kebijakan dan penguatan kapasitas SDM; elemen kunci dari aktor pengelolaan Dana Desa, yaitu pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.  Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah dan pemerintah daerah perlu merancang strategi penguatan regulasi dan kebijakan serta penguatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa secara komprehensif sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan Dana Desa.  Selain itu perlu juga dilakukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui transparansi dan sosialisasi dalam rangka menjaring partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan dana desa baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi pemulihan ekonomi melalui pengembangan kompetensi SDM berstandar pariwisata internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2021-2024 yaitu Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung melalui Pembangunan yang berlandaskan Tri Hita Karana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada program pengembangan kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemda Kabupaten Badung. Kajian ini menemukan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM yang dikelola oleh lembaga pelatihan profesional untuk menghasilkan SDM yang andal dan berdaya saing serta siap memenuhi kebutuhan komunitas bisnis bidang pariwisata di daerah Badung dan luar daerah, di antaranya terutama 10 destinasi wisata baru yang dicanangkan pemerintah pusat. Agar pengelolaan pengembangan kompetensi SDM tersebut dapat mencapai hasil yang optimal, maka pengelolaan pembelajaran akan memanfaatkan sistem pembelajaran online dan campuran online dengan tatap muka/praktik (blended learning). Komitmen dan kepemimpinan yang inovatif dari Bupati dan Wakil Bupati Badung, dipadukan dengan pemetaan prioritas pengembangan kompetensi yang bernilai strategis diharapkan dapat segera memulihkan kondisi ekonomi yang dialami masyarakat di kabupaten Badung.

Merebaknya virus COVID-19 telah menyerang seluruh negara di dunia dan menjadi perhatian serius, juga di Indonesia. Indonesia berupaya memerangi penyebaran penyakit COVID-19 dengan berbagai bentuk regulasi yang dikeluarkan, antara lain Pemerintah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran wabah virus COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dan menguji secara empiris data pasien COVID-19 untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kematian pasien COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua pasien COVID-19 mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Kota Bogor, namun pasien COVID-19 yang berusia lanjut, laki-laki, dan memiliki penyakit penyerta memiliki risiko kematian yang tinggi.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai salah satu layanan administrasi di Provinsi Banten diciptakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang baik. Kantor SAMSAT dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar mencapai pelayanan yang prima sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pengukuran kepuasan masyarakat menjadi hal yang perlu dilakukan oleh Kantor SAMSAT. Terkait dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di 8 Kantor Samsat di  Provinsi Banten yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan menganalisis kualitas pelayanan Samsat di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode mixed method research. Data didapatkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Besaran sampelnya adalah 240 orang, yang ditentukan dengan teknik quota sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif, kualitas pelayanan publik 8 Kantor Samsat di Provinsi Banten berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 75,66 yang secara kualitatif terkategori baik. Meski telah terkategori baik, namun dari sepuluh unsur yang dinilai terdapat beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu waktu pelayanan, biaya pelayanan, perilaku petugas, penanganan pengaduan, dan unsur penunjang. Pembenahan peningkatan pelayanan dilakukan dengan pembayaran pajak online melalui aplikasi Sambat, akan tetapi masih belum optimal, terkendala pada kualitas SDM dan belum terciptanya budaya digital.

The regional expansion was carried out to facilitate access to public services. The implementation of regional expansion was initially carried out in defining territorial boundaries. In the demarcation of this territory, there are protests due to the lack of involvement of indigenous peoples. As residents of the original domicile, the indigenous peoples fight for their land ownership rights, which are involved in the regional expansion plan. It happened in the expansion of the Nagari Salareh Aia area, Palembayan District, Agam Regency. After the enactment of Regent Regulation No. 15 of 2017 regarding the preparation of Nagari guardians. There were many protests against the boundaries set by the government through these instruments. Researchers try to explore this phenomenon through social law by examining aspects of regional politics, in this case, the rights of indigenous peoples, social capital in conflict resolution, and an assessment of the impact of these two issues in resolving regional division conflicts. Through a set of studies and discussions, it was found that the government and the community must work together and make decisions that do not ignore regional wisdom. Through this synergy, it was hoped that regional expansion would be conducted appropriately, which can provide benefits to the community and regional government.

The use of information technology cannot be escaped from everyday life in society. In the context of improving the public sector, the government is required to improve performance, responsibility, and public trust and focus more on providing better services by revitalizing public administration by increasing transparency and prioritizing service quality. The Bureau of Personnel uses the “SIMPEG” application in the form of digitizing the public sector which is considered an extraordinary opportunity to create public value. This research is focused on the approach of the SIMPEG pre and post-mobile SSO. The method adopted by this study was mixed methods. The implementation of SIMPEG mobile SSO at the Ministry of Home Affairs has fulfilled the three aspects of the public values ​​stated by Moore, namely legitimacy and support, operational capabilities, and public value. However, based on the findings within the field, some things are still not appropriate. For example, there is still the use of paper-based administration, so that the mobile SSO service has not been optimized. Based on the dimensions of system quality, information quality, and service quality, SIMPEG based on web-based are categorized as quite sustainable, whereas after using SIMPEG mobile SSO application was classified as very sustainable. When viewed from the results of stress and RSQ values, it can be said that the results of the MDS in this study describe a good model and can represent the problems being discussed and conclude that only SIMPEG mobile SSO application is recommended for sustainability.

The literature regarding the correlation of central government spending on performance accountability and the benefits of BSC implementation on the government’s performance reporting practices are rarely discussed, especially in developing countries. Consequently, this paper aims to examine the effects of expenditure budget and BSC implementation on the Indonesian central government’s performance accountability. This research employs panel data analysis using secondary data from the central government’s assessment. The findings confirm that central government expenditure and BSC implementation significantly and positively affect performance accountability. Specifically, ministries/agencies working in financial services have higher performance accountability than ministries/agencies in politics, laws, and security affairs. Additionally, the results show that the better the education level of employees, the better performance accountability. By determining the factors that positively influence performance accountability, the central government can formulate specific policies to improve its performance.

Berbagai implementasi kebijakan pembangunan Desa oleh pemerintah seringkali belum optimal dalam menekan jumlah masyarakat miskin di kawasan perdesaan Oleh sebab itu pembangunan desa menjadi prioritas utama pemerintah supra desa. Pendulum arah pembangunan yang awalnya hanya condong di kota, kini diarahkan ke wilayah perdesaan. Affirmasi kebijakan pemerintah kepada desa dibuktikan dengan penyaluran Dana Desa sejak tahun 2015.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa melalui peran pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan pendekatan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanasi yang berfokus untuk melakukan studi mendalam pada peran pemerintah desa dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka memacu pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Program dan kegiatan pembangunan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ternyata memunculkan partisipasi masyarakat yang tinggi, sehingga optimalisasi pelaksanaan pembangunan juga dipengaruhi oleh aktivitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian hasil pembangunanan. Untuk itu solusi utama yang perlu diberikan dalam permasalahan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan Desa adalah penerapan affirmasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa.