- Artikel
- 15
- Rentang Halaman
- 1–200
- e-ISSN
- 2503-3360
- p-ISSN
- 2085-4323
Vol 14 No 1 (2022)
Cakupan Geografi Penulis: Indonesia, Meksiko, dan Filipina.
Terakreditasi Sinta 2 berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/M/KPT/2020.
- 15 Artikel
- 44 Penulis
- 27 Afiliasi
- 200 Halaman
Artikel dalam Terbitan Ini
Artikel Riset Asli
-
Pengembangan Transportasi Sungai untuk Mendukung Smart City
Abstrak
Light Rail Transit (LRT) yang terintegrasi dengan transportasi sungai sebagai kota dan daya tarik wisata yang unik menjadi penting dalam sektor transportasi untuk mendukung smart city. Pengembangan transportasi sungai yang mampu bersinergi untuk mendukung kebutuhan pergerakan LRT, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi pengguna transportasi sungai yang menggunakan LRT sebagai moda maju dan integrasi infrastruktur pendukung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh dari survei lapangan pergerakan dari luar kota menuju Kota Palembang menggunakan transportasi sungai dan berpotensi melanjutkan perjalanan menggunakan LRT diperoleh dari wawancara dengan responden yang isinya meliputi tujuan perjalanan responden, tujuan perjalanan, alasan moda yang dipilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tujuan pengguna angkutan sungai yang singgah di Dermaga 16 Ilir dan Ampera adalah Kelurahan 16 Ilir 75%. Sisanya akan melanjutkan perjalanan menggunakan moda LRT, hanya 16%. Pengguna angkutan sungai dari luar kota yang turun di Dermaga 16 Ilir sebanyak 29,5%. Sisanya 53% melanjutkan perjalanan dengan potensi menggunakan LRT, yang merupakan persentase yang cukup tinggi jika dapat dikelola dengan baik. Ketersediaan berbagai angkutan umum yang dapat parkir di dekat dermaga dengan tarif yang lebih murah menjadi penyebab utama kurangnya minat mereka untuk menggunakan moda LRT dan usulan infrastruktur pendukung integrasi antara angkutan sungai dan LRT adalah jalur pejalan kaki.2.475 Dilihat 1.459 Diunduh
-
Collaborative Governance in the Optimization of Tax Revenue: Case Study in Yogyakarta
Abstrak
Yogyakarta Regional Tax Office always has difficulty satisfying tax revenue targets year by year. For example, Yogyakarta’s DGT could not meet the revenue target in the last three years, while DGCE always exceeded the target. Reflecting on this condition, Yogyakarta Regional Tax Office needs help from other agencies in the form of collaborative governance that might help them achieve the set targets. Meanwhile, there is a lot of research on Collaborative Governance, but robust generalizations to link theory and practice are still being sought. In order to complement between theory and practice of collaboration, this study discusses the implementation of Collaborative Governance for optimizing state revenues by conducting case studies at the Directorate General of Taxes (DGT) and the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in Yogyakarta. The qualitative method was used with data acquisition through interviews and literature studies. Based on the results, it was found that Collaborative Governance in Yogyakarta is following the Emerson, Nabatchi, and Balogh framework (2012) since it has several system contexts and strong drivers. Resource Conditions and Socio-Economic Conditions are the system context behind the collaboration between the two agencies. Meanwhile, Leadership, Dependence, and Uncertainty are the drivers that trigger Collaborative Governance. Furthermore, by using data matching, the researcher identified the potency of tax revenue from the bonded zone that could be elaborated in Yogyakarta. Finally, we identified several obstacles and challenges to implementing Collaborative Governance in Yogyakarta and formulated practical and theoretical recommendations for them.
1.677 Dilihat 1.471 Diunduh
-
Higher-Order Models in the Theory of Planned Behavior to Predict Whistleblowing Intention
Abstrak
The effectiveness of whistle-blowing as a mechanism to detect fraud depends on the willingness of an employee to report wrongdoing. The objective of this research is to investigate internal auditors’ intention to report fraud in local government. By employing the theory of planned behavior, variables in this study are attitude toward whistle-blowing, subjective norms, perceived behavioral control, and internal whistle-blowing intention. We adopted a higher-order model to explain the relationship between components of theory construct. This study used primary data gathered from questionnaires of 201 internal auditors in local government. The findings of this research revealed that attitude toward whistle-blowing, subjective norms, and perceived behavioral control positively affected the intentions of the internal auditor to report wrongdoings internally to the appropriate party
1.052 Dilihat 888 Diunduh
-
The Citizenship Paradigm Debate in Dual Citizenship Discourses in Indonesia
Abstrak
Berbagai penyesuaian mengenai peraturan hukum kewarganegaraan di Indonesia masih belum memberikan akomodasi pada semua warga negara. Pasca disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, muncul desakan dari diaspora Indonesia untuk diterapkannya kewarganegaraan ganda. Desakan tersebut mendapatkan penolakan dari warga negara lain, karena membahayakan keamanan, ekonomi, politik, dan mempertanyakan loyalitas sebagai warga negara. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan untuk mengkaji persoalan kewarganegaraan ganda di Indonesia dan membandingkan perkembangan kewarganegaraan ganda di negara-negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan paradigma kewarganegaraan ganda berada dalam debat materi dan immateri, kelompok yang pro terdapat kewarganegaraan ganda menginginkan adanya keadilan distributif dari segi materi (ekonomi) bagi mereka yang bermukim diluar negeri, sedangkan kelompok yang kontra ingin mempertahankan aspek-aspek yang bersifat immateri (identitas, budaya, maupun ideologi). Situasi demikian membuat Indonesia belum bisa menerapkan kewarganegaraan ganda secara penuh, selain itu pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada awal pembentukannya dimaksudkan agar tidak terjadi apatride dan bipatride.
2.065 Dilihat 2.267 Diunduh
-
An Overview of Research Trend on Merit System in Indonesia and International Practices: A Bibliometric Analysis and Visualization
Abstrak
This study intends to examine how the development of research related to the merit system in Indonesia and international practices. Bibliometric analysis is used to determine the dynamics of the research topics discussed related to the merit system through keywords that appear in the Scopus database until January 7, 2022. Visualization from bibliometric based on co-authorship, co-occurrence, and citation using VOSviewer 1.6.16. This study showed 485 articles had been filtered through the criteria of Open Access, Article, English, and Journal. Six of the 485 articles discussed various aspects of the merit system in Indonesia. In Co-authorship, there are eight of 23 clusters written by more than two people collaborating; the United Kingdom is the highest number of articles published, while Indonesia also appears in the visualization but does not collaborate with affiliated authors from other countries. In co-occurrence, 22 clusters of 1,503 keywords emerge, and 234 meet the threshold. The meritocracy item has the highest link and total link strength, but this item was published on average around the year 2018. In terms of citation, eight of the ten most-cited documents were published more than the last ten years, while the other two documents were published in the last eight years. The document of Pratto f. 1994 was the highest citation document and became an important article related to the merit system discussing social dominance orientation which looks at inequality in social groups.
2.094 Dilihat 1.650 Diunduh
-
English
Abstrak
Pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Reformasi birokrasi membutuhkan pemanfaatan kekayaan pengetahuan yang dimiliki oleh ASN. Namun, kekayaan pengetahuan itu serinkali tersebar dan tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, organisasi perlu melaksanakan manajemen pengetahuan (knowledge management) yang efektif di kalangan ASN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anteseden yang mempengaruhi perilaku berbagi pengetahuan (knowledge sharing) di kalangan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengaruh otonomi kerja (job autonomy) dan menguji peran mediasi dari variabel motivasi pelayanan publik (public service motivation) dan motivasi intrinsic (intrinsic motivation). Responden dalam penelitian ini terdiri dari 252 ASN di biro kepegawaian umum Kementerian Keuangan RI. Kami mengolah data menggunakan SEM dengan perangkat lunak AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi kerja berpengaruh positif terhadap motivasi pelayanan publik dan motivasi intrinsik. Namun, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa terjadi berbagi pengetahuan yang signifikan antara ASN yang dievaluasi di sini, baik di kalangan milenial maupun pegawai senior, kecuali terdapat kebutuhan untuk melaksanakan suatu tugas pelayanan publik.
1.533 Dilihat 1.101 Diunduh
-
English
Abstrak
Studies on corruption coverage by newspapers in Nigeria during the Buhari administration focused on broad corruption issues, his first tenure, and almost zero studies on anti-corruption during his ongoing second tenure to lapse in 2023. This study aims to examine anti-corruption reporting by two Nigerian newspapers, Daily Trust and The Nation, within the first and second tenures of the Buhari administration. The study content-analyzed 475 editorial contents covering the first year in each of the first and second tenures (2015/2016 and 2019/2020). Findings revealed that The Nation reported more stories on anti-corruption than the Daily Trust in both the first and second tenures. However, both newspapers recorded a significant drop in corruption coverage in the second tenure. News stories took the lead in the first and second tenures, with 72.4% and 84.4%, respectively. The study found that both newspapers published more front and back page contents in the first tenure than in the second tenure, but published less front and back page reports on corruption compared to reports on the inside pages during the period of study. The newspapers also published more stories, measuring more than 100 lines during the second tenure than the first. In contrast, more uncritical reports of anti-corruption were published in the first tenure than in the second by the two. The study concluded that poor investigative journalism drive, among other factors, was responsible for the decline in corruption reports, especially during the 2019/2020 period. It recommends that newspapers strive not to allow ethno-religious interests to influence editorial responses on corruption and increase their investigative journalism drive to win the corruption war in the country.
1.590 Dilihat 760 Diunduh
-
Explaining Decentralization Performance in Indonesia: Member of Parliament Decision, Political Networks, and Constitution Amendment
Abstrak
Decentralization has several positive impacts on Indonesian local government performance. To date, many studies have unpacked the positive implications of Indonesian decentralization. Yet, few have shown a structural argument of the decentralization reform trajectory in Indonesia constitutional reform 1998-2002. This study investigates the dynamic processes of parliament voting within the constitution amendment on the decentralization article as a source of the existing Indonesian decentralization performance. Analyzing research questions will conduct; to what extent do political networks shape the content of the decentralization article in the constitution amendment in 1999-2000; how much pressures out of parliament session affect the political networks within Indonesian constitution amendment the decentralization article. This study applies a theory that social networks and personal relations sourced from party alignment can explain the outcome variations of decisions at the political arenas. The quantitative method is used to construct independent variables of political networks in testing to what extent informal political networks influence the voting of members of parliament within 32 meetings in 1999 and 2000. In presenting statistical, empirical findings, this study points out that the constitutional amendment, which ‘produces’ new decentralization article, is a direct result of bargaining between members of parliament, which builds informal political networks. So, this provision creates an improved performance of Indonesian decentralization today. Due to the statistical, empirical findings talking to wider themes of parliament and decentralization, this study suggests paying more attention to the indicators of political networks on and off parliament’s formal meetings within the constitution amendment.
2.630 Dilihat 2.458 Diunduh
-
The Effect of Geographical Conditions on the Role of the Special Autonomy Fund for the Availability of Road Infrastructure in Papua
Abstrak
This study identifies the relationship of the Special Autonomy Fund (DOK) to Road Infrastructure by looking at variations in the Construction Cost Index as a proxy that describes the geographical conditions in Papua. Infrastructure development is a sector that is expected to accelerate the provision of basic infrastructure to reduce the development gap. However, the success of infrastructure development in Papua is inseparable from geographical factors. By using data from 29 regencies/cities in Papua Province and 11 regencies/cities in West Papua Province from 2010 to 2020, to determine the correlation of the Special Autonomy Fund on Road Infrastructure, the fixed effect panel data method and the moderating regression model were used to see if the moderating variable Construction Cost Index can strengthen or weaken the relationship of the Special Autonomy Fund to Road Infrastructure. This study found a positive relationship between the Special Autonomy Fund on Road Infrastructure and identified a negative moderating of the Construction Cost Index variable on the relationship of the Special Autonomy Fund to Road Infrastructure. This shows that the higher the Construction Cost Index, the higher the price of construction materials, increasing the total cost of road infrastructure development. As a result, the Special Autonomy Fund allocated is only able to buy fewer road construction materials, which has an impact on the reduced quantity of road infrastructure built in the provinces of Papua and West Papua.
1.054 Dilihat 871 Diunduh
-
Efektivitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak 2019: Evaluasi Menyongsong Pemilu Serentak 2024
Abstrak
Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak pada tahun 2019 sebagai implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilahan Umum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana efektivitas lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan pertama kali secara serentak sebagai upaya menghadapi Pemilu serentak pada tahun 2024 agar dapat berjalan maksimal dan meminimalisir terjadinya kesalahan pada sektor penyelenggara Pemilu. Metode yang digunakan pada penelitian ini berfokus kepada pengumpulan data-data sehingga penelitian ini desainnya adalah kualitatif deskriptif. Pada pelaksanaannya masih banyak problematika yang terjadi pada penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Undang-Undang yaitu KPU, BAWASLU dan DKPP Dalam konteks efektivitas lembaga penyelenggara Pemilu secara umum penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugas dengan maksimal masih menyisakan catatan belum efektif. KPU sebagai penyelenggara teknis dalam Pemilu mencatat permasalahan yang sangat krusial seperti sumber daya manusia yang tidak berbanding lurus dengan beban kerja yang dilaksanakan sehingga menyebabkan banyak yang sakit bahkan meninggal dunia, selain itu Daftar Pemilih Tetap yang terjadi setiap Pemilu masih menjadi permasalahan krusial pada Pemilu serentak 2019, ketidaksinkronan Daftar Pemilih Tetap sehingga jutaan jiwa tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Berbagai sektor administrasi yang juga mengalami banyak permasalahan masih menjadi catatan evaluasi. BAWASLU mengalami permasalahan pada pelanggaran dan pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu juga belum maksimal. DKPP yang berwenang menindaklanjuti permasalahan kode etik cenderung dinilai berhasil meskipun masih menyisakan catatan untuk diperbaiki. Menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 selanjutnya diperlakukan evaluasi secara komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.
2.590 Dilihat 1.016 Diunduh
-
Investment in Human Resources to Increase Achievement Levels of Sustainable Development
Abstrak
The quality of life of a country or region describes the welfare of the people and the success of programs made by the government to improve the degree of human life. Life expectancy is one of the indicators used to assess the population's health status that describes the quality of life. In contrast, education is the basis for poverty alleviation and economic growth. Education and health are fundamental to building wider human capacities and are at the core of the meaning of development. This research was conducted to test the effect of poverty and education on public health in the city of Palembang. Secondary data sourced from the Central Statistics Agency in 2010-2019 were analyzed using multiple regression with Eviews 9 analysis software. The dependent variable is Life Expectancy as a proxy for public health rates. The independent variable is the average length of schooling as a proxy indicator of education and the number of poor people. This study shows that poverty is negatively correlated with public health. In contrast, the direction of education is negative, so it can be concluded that education has no significant effect on public health Poverty and education are factors that determine the level of public health in the city of Palembang, where the higher the education and the decrease in poverty, the higher the public health. In order to approach better public health status in Palembang City, poverty is reduced by reducing unemployment and increasing education through skills training.
1.990 Dilihat 1.206 Diunduh
-
Ecocentric Governance: Sustainability Between the Availability of Resources and Needs
Abstrak
The objective of this study was to corroborate the dimensions of ecocentric governance: conflict between authorities and users, negotiation and agreement between the parties, and co-responsible self-regulation between the rulers and the ruled regarding energy and water resources and services. An exploratory, cross-sectional and psychometric study was carried out with a non-probabilistic selection of 100 officials and electricity and water service users. This study used the governance inventory, and the three preponderant factors were obtained: conflict, negotiation-consensus, and self-regulation-co-responsibility. The three factors refer to governance oriented towards resource conservation concerning the literature consulted. The third factor of self-regulation and co-responsibility suggests policies oriented toward the availability of energy and water resources. Empirical testing of the model in a scenario and a sample exposed to resource scarcity is recommended.
1.001 Dilihat 687 Diunduh
-
Akselerasi Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Melalui Inovasi: Studi Kasus Sekretariat DPRD Kota Medan
Abstrak
Organisasi publik salah satu outputnya adalah pelayanan publik baik ke dalam dan luar organisasi. Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang output kinerjanya adalah pelayanan ke dalam birokrasi, yang dalam hal ini adalah kepada anggota dan pimpinan DPRD. Kinerja layanan Sekretariat DPRD Kota Medan dinilai masih kurang memuaskan dan nilai LAKIPnya pun memperoleh nilai B. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan gambaran kebaruan Sekretariat DPRD Kota Medan dalam mengakselerasi kinerjanya melalaui survei kepuasan stakeholders dan inovasi. Kajian ini menggunakan metode penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Pertanyaan penelitiannya adalah (1) Akselerasi Inovasi apa yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan untuk mencapai sasaran kinerja organisasi dan bagaimana caranya? (2) Bagaimana hasil pengembangan inovasi terhadap tingkat kepuasan stakeholders atas kinerja layanan Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2019-2021? (3) Apa lessons learned dari upaya peningkatan kinerja melalui survei dan inovasi di Sekretariat? Hasil dari kajian ini adalah hasil survei kepuasan stakeholders yang ditindaklanjuti dengan empat inovasi untuk akselerasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengembangan empat inovasi ini belum begitu optimal, hanya ada 1 inovasi yang langsung berdampak kepada kinerja organisasi. Pembelajaran adalah meskipun sudah dilakukan kajian teknokratik melalui survei kepuasan stakeholders dan pendampingan inovasi, namun keputusan inovasi apa yang dilakukan dalam rangka akselerasi kinerja sangat tergantung dari kompetensi SDM dan prioritas kegiatan.
775 Dilihat 684 Diunduh
-
Penyusunan Strategi Pemerintah Kota Depok Penguatan Pelayanan Publik dengan Analisis SWOT
Abstrak
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik di Kota Depok, terutama dalam hal perizinan. Selama 4 Tahun terakhir, tren capaian realisasi investasi di Kota Depok menunjukkan tren yang positif pada tahun 2017 dan 2018. Di masa pandemi, realisasi investasi menurun karena Covid-19, namun permintaan masyarakat untuk mengajukan perizinan usaha masih cukup tinggi. Dari 77 jenis layanan perizinan, selama Tahun 2021 telah diterbitkan 29.491 perizinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Depok memiliki peran penting dalam penyediaan layanan perizinan di Kota Depok. Di masa pandemi, DPMPTSP Kota Depok memerlukan penguatan dalam pelayanan perizinan terkait dengan peningkatan investasi. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah; Bagaimana strategi penguatan pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP kota Depok yang disusun melalui analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, di mana secara deduktif menggunakan operasionalisasi konsep SWOT untuk menemukan score nilai IFAS (Internal Factor Analysis Strategies) dan score nilai EFAS (External Factor Analysis Strategies). Hasil analisis menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Depok memiliki modal kekuatan dan peluang dengan skor yang meyakinkan. Sehingga, dimungkinkan untuk dilakukan ekspansi. Namun, di sisi lain juga memiliki kelemahan dan ancaman yang cukup berat sehingga diperlukan pemberdayaan di bidang pelayanan prima, Kerjasama/ networking, dan peningkatan kapasitas digitalisasi khususnya dalam hal pemasaran produk atau program investasi di Kota Depok.
1.252 Dilihat 814 Diunduh
-
Peningkatan Kualitas Layanan Penumpang Menggunakan Standar Penilaian Pelayanan Angkutan Perdesaan
Abstrak
Beberapa tahun belakangan ini pemerintah sedang gencar mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum bagi seluruh penduduk daerah di Indonesia. Mattson dkk. (2021) berpendapat sudah bahwa transportasi dan aksesibilitas di desa lebih luas dan kompleks persoalan transportasinya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengukur pelayanan jasa angkutan pedesaan dalam rangka meningkatkan kinerja transportasi umum di Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan adalah mixed method, yakni menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu (Creswell, 2014). Yaitu data dianalisis secara kuantitatif dan selanjutnya dijelaskan berdasarkan kondisi existing serta dugaan sementara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapangan pada empat trayek angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Pringsewu untuk mendapatkan data faktor beban, kecepatan kendaraan, waktu tunggu, waktu perjalanan, frekuensi/jam, dan jumlah kendaraan yang beroperasi dari tiap rute. Selanjutnya data tersebut dievaluasi dan diberikan penilaian berdasarkan kesesuaian indikator berdasarkan standar penilaian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Data Sekunder diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, dokumen resmi, situs web resmi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan angkutan pedesaan di kabupaten Pringsewu, berada di bawah standar ideal (70%), dengan rata-rata faktor muat 40—50% yang termasuk dalam kategori buruk. Hal ini diestimasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni tingkat rendahnya load factor dan headway. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya dilakukan upaya untuk penambahan headway dan peningkatan kecepatan waktu perjalanan serta mengurangi frekuensi perjalanan untuk meningkatkan kinerja angkutan.
1.343 Dilihat 1.161 Diunduh