Vol 13 No 2 (2021)

Pilkada Sleman 2020 yang berlangsung pada 9 Desember 2020 dimenangkan oleh pasangan Kustini - Danang. Kemenangan Kustini (istri bupati incumbent Sri Purnomo) disebut sebagai bagian dari politik kekerabatan. Politik kekerabatan dipahami sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan, dalam hal ini adalah kekuasaan Sri Purnomo. Sri Purnomo sendiri merupakan Bupati Sleman yang terkenal dengan superioritas politiknya yang ditunjukkan dengan kemenangan dua periode berturut-turut pada pilkada. Kajian ini bertujuan untuk menangkap fenomena politik lokal di Sleman dengan mengidentifikasi kontestasi politik Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020 dari segi sosio-histori dan momentum politik apa saja yang terjadi pada masa rezim Sri Purnomo. Untuk lebih mendalami fenomena politik kekerabatan di Kabupaten Sleman, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan dua metode pencarian data utama; data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sri Purnomo memiliki hegemoni yang tinggi dalam kepemimpinannya. Sri Purnomo menjelma menjadi orang kuat lokal dengan dukungan sejumlah jaringan elite lokal yang dibangunnya. Sebagai orang kuat lokal, ia membentuk aliansi politik yang memiliki loyalitas tinggi berdasar pada hubungan patron-klien. Pada akhirnya dengan menghadirkan istrinya sendiri, Kustini Sri Purnomo sebagai penerusnya pada pilkada 2020, menunjukkan bahwa politik kekeluargaan tidak lebih dari perpanjangan tangan untuk melanjutkan kekuasaan Sri Purnomo. Di sisi lain, estafet kekuasaan dari suami ke istri menunjukkan bentuk kegagalan sistem kaderisasi politik.

Pengelolaan aset di sektor publik penting untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Salah satu aset publik yang penting adalah kekayaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan aset sektor publik di Pemerintah Indonesia, khususnya properti daerah, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No. 19/2016. Penelitian dilakukan di Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian tentang pemanfaatan dan pemanfaatan kekayaan daerah, dan lokus pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah atau BPKAD Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset sektor publik di Indonesia. Beberapa saran diberikan kepada pihak yang berkepentingan, dan keterbatasan studi ini juga diangkat.

The research discusses media utilization and contents for supporting the internationalization, the consistency of internationalization policies at the macro-level (Ministry), mezzo-level (Directorate General), and micro-level (Sebelas Maret University or known as UNS), and the stakeholders' insights of the internationalization of Higher Education. The data were obtained through in-depth interviews and documentation, and a descriptive-qualitative analysis technique was used. The results showed that UNS utilized various media to support internationalization, namely visual media, auditory media, audiovisual media, and other new media. Media contents include academic information, international research collaboration, and intercultural activities. Policy consistency from macro to micro levels took place only at the activity level, whereas there is no consistency in the mission, strategies, policies, and programs. The stakeholders' insights varied from understanding internationalization entirely as a goal, strategies, activities, media, and intra-cultural dimension standardized at the world level until the internationalization dimension. The implication of this research is the need to harmonize policies at all levels of the organization. Besides, the content of the media should be adjusted to the indicators of internationalization.

The government continues to make paradigm changes to make the government system even better. A rigid and centralized government has now turned into a decentralized government and has an entrepreneurial spirit. For this reason, it is necessary to improve service quality on an ongoing basis for the realization of prime public services. Improvement in the quality of public services is carried out comprehensively and integrated, both internally and externally. It is necessary to make improvements and requires proper management to improve service quality. Information services provided by the Public Service Mall by the Palopo City One-Stop Investment Service (DPMPTSP) is a breakthrough that sought to increase public satisfaction in the city of Palopo. This study investigates how public satisfaction with information services was carried out by Public Service Mall (DPMPTSP). This research uses quantitative research methods with a non-random sampling technique by accidental sampling, namely anyone who coincidentally meets the researcher can be used as a sample. The results of this study indicate that the information services provided by the Public Service Mall DPMPTS Palopo City make the public feel satisfied through indicators; (1), Building an information system (2), Establishing a list of information (3), providing facilities and infrastructure (4), Information complaint services. The contribution of this research is expected to be an innovation in realizing a fast, easy, transparent, sure, and affordable government service process as well as bringing closer and providing broader services to the public.

Police transformation policy to carry out community security functions is very adaptive in addressing the changing times. The research aims to map the transformation and strengthening of police infrastructure in response to the era of digitalization. The research uses a qualitative type of research with a literature study approach and policy analysis programmed by the Police. The results showed that the transformation policy consisting of organizational transformation, operation transformation, public service transformation, and supervise transformation is needed by the Police, especially in the current digital transition. Moreover, it can be carried out correctly if the Police have internally and externally owned by POLRI. The research concludes that transformative efforts and strengthening of police infrastructure strongly support the duties and functions of the National Police in securing the community.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil. Pemerintah telah membuat banyak peraturan untuk menjamin hak memperoleh pekerjaan, mulai dari peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaan. Namun demikian, beberapa permasalahan dalam lingkup ketenagakerjaan di instansi pemerintah selama ini masih terjadi, seperti kuota yang tidak tercapai, kegagalan pengadaan, dan ketidaksetaraan penyandang disabilitas. Apalagi tidak mengikuti sejumlah regulasi yang telah diterbitkan. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menganalisis isi kebijakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan implementasinya pada tahun 2017 hingga 2019 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan, didukung oleh data wawancara dari para pemangku kepentingan. Dari segi konten, peraturan perundang-undangan mengakomodirnya dengan cukup baik. Meskipun terdapat hal-hal yang kurang baik, seperti peraturan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan peraturan teknis tentang kebutuhan pegawai pada tahun 2017 dan 2018, yang dianggap diskriminatif. Selain itu, Kementerian dan pemerintah daerah belum sepenuhnya mengikuti kebijakan yang tertuang dalam peraturan. Secara singkat, ada evolusi peraturan dari tahun ke tahun; mereka masih diperlukan untuk meningkatkan konten kebijakan, meskipun kebijakan terus berkembang menjadi lebih baik.

Dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat membuat Presiden dan para anggota kabinetnya merespons dengan berbagai stimulus kebijakan. Penelitian ini ingin melihat soliditas para pembantu Presiden merespons kebijakan yang diambil terhadap kebijakan umum Presiden Jokowi dalam menangani pandemi covid-19 dan menganalisis penyebab ketidak efektifan kebijakan yang diambil dengan pendekatan komunikasi terapan di bidang kebijakan. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ditemukan implementasi kebijakan yang dibuat oleh para pembantu Presiden yang tidak selaras dengan keinginan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Hal ini berkemungkinan disebabkan dinamika kekuatan politik yang terdapat dalam anggota kabinet koalisi Jokowi Jilid II. Selain itu kepentingan dari anggota koalisi mungkin saja berdampak dalam proses dan pengambilan keputusan  terhadap sebuah kebijakan. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat peran struktur yang bertugas untuk mengelola dan memastikan kebijakan yang diambil oleh para pembantu Presiden dalam penanganan covid-19 sudah selaras dengan keinginan Presiden. Selanjutnya perlu dilakukan komunikasi kebijakan kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kebijakan agar kebijakan yang diambil dalam penanganan covid-19 tidak mewakili kepentingan politik dari anggota koalisi. Selain itu untuk menjaga soliditas kabinet koalisi dalam penanganan covid-19 posisi anggota kabinet yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan harus tunduk kepada kekuasaan Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Dalam sebuah kota yang terus berkembang. Pelayanan publik kepada masyarakat menjadi isu penting. Untuk menciptakan pelayanan prima, kota penyangga seperti kota Tangerang Selatan dan juga kota-kota lainnya dituntut mengembangkan kota cerdas (smart city), sebagai cara baru melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan menelaah lebih lanjut terkait kebijakan inovasi daerah dalam mendorong daya saing daerah di kota tangerang selatan. Untuk mencapai hal itu, penelitian ini memadukan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kebijakan inovasi daerah di Kota Tangerang Selatan sebagai unit analisis berdasarkan fakta apa adanya. Ada pun teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan menghimpun informasi dari berbagai pemangku kepentingan seperti penpejabat Pemerintah dari jajaran eksekutif dan legislatif, Bisnis/Pelaku UMKM serta masyarakat yang terlibat dalam penerapan inovasi untuk meningkatkan kinerja KDH dan daya saing daerah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan, implementasi kebijakan inovasi daerah di Kota Tangerang Selatan bisa dikatakan belum maksimal. Selain sumber daya manusia, kendali inovasi daerah juga masih dipegang wali kota sebagai kepalad aerah. Selanjutnya Peranan Kepala Daerah dalam penerapan inovasi untuk peningkatan kinerja dan daya saing daerah sangat penting, mengingat pemimpin sebagai leverage point untuk mengungkit pergerakan manajemen pengetahuan dalam organisasi pemerintahan, agar pengembangan pengetahuan organisasi dapat dieksekusi menjadi Inovasi sangat dibutuhkan. Terkahir Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu menerapkan model RAJADO (Replikasi, Authority, Jejaring Inovasi, Anggaran, dan Digitalisasi/Online).

The Indonesian e-Government index for 2020 is internationally ranked 88, up 19 points from the previous ranking of 107 in 2018. This increase results from e-Government implementing agencies and an increase in public participation and contributions from research institutions. It always contributes to e-Government issues theoretically and practically. The results of studies related to the implementation of e-Government are also needed to answer the current problems and become a reference of e-Government development following Indonesian conditions. This study explores the studies that have been carried out during the last five years using the perspective of Indonesia's e-Government Ranking (PeGI), namely the dimensions of policy, institutional, application, infrastructure, and planning. The study used a literature review method with data sources obtained on the Garuda Ristek portal BRIN-Indonesian Publication Index. The number of articles collected was 45 articles which were then grouped based on the PeGI dimension, research methods, and types of e-Government relations. The results show that the perspective of the dimensions of the Indonesian e-Government Ranking can be a reference to see a picture of the conditions of e-Government implementation and the influencing factors. Furthermore, studies related to e-government issues can provide input information and recommendations for solutions to e-Government administrators. Therefore, it is necessary to increase the number of studies on e-Government in Indonesia supported by the government and related institutions to improve the quality of Indonesian e-Government.

Riau Islands is a province that is blessed with tourism potential, both natural tourism and cultural tourism. In 2018, the Riau Archipelago Province (Kepri) had 17 Superior Regional Tourism Destinations (DPUD) spread across seven regencies and cities. The natural, cultural, and culinary wealth potential for the tourism industry and supported by a very strategic geographical location because it borders Malaysia, Singapore, and Vietnam, makes Riau Islands Province the second most visited tourist destination by foreign tourists after Bali Island. Through the tourism sector, the Riau Islands should maximize this potential to generate PAD and contribute to high state financial contributions. However, in the field conditions, as evidenced by the insignificant GRDP growth of the Tourism Sector, it can prosper the community and has not made tourism a leading sector. This study will discuss how the local government develops tourism to grow the economy of the Riau Islands. The successful implementation of tourism development policies will be seen from the tourism sector's contribution to the regional economy, the impacts, and the obstacles faced in its implementation. The purpose of this study is to identify tourism policies and analyze their impact on tourism development as well as the obstacles faced as a guide in preparing tourism development policy recommendations to support the economy of the Riau Islands Province. By applying a combination of empirical, policy, and literature approaches, it can be concluded that the real impact of tourism development policies will be seen from, among others, the number of tourist visits, the average length of stay, average hotel occupancy, the contribution of the tourism sector to GDP, total tourist expenditure and the percentage increase in the creative economy and the contribution of the tourism sector to PAD. It is necessary to increase collaboration in tourism policy governance in the Riau Islands. The collaborations still considered weak include implementing tourism events, promotions, tourism human resource development, and institutions.

Pada tahun 2020 pemilihan kepala daerah pasca-konflik diselenggarakan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Peraturan tentang pemilu secara tegas menyatakan bahwa setiap calon wajib berkampanye dan menggunakan alat peraga yang ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara dalam melaksanakan pemilu 2020 apakah sudah menerapkan konsep ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten Kota di Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi lingkungan informan berada pada level tertinggi yaitu ekosentris, artinya konsep ramah lingkungan menjadi bagian penting dari keberhasilan pemilu. Namun persepsi tersebut tidak diterapkan dalam materi sosialisasi yang mereka lakukan saat Pilkada 2020 di Sulawesi Utara. Temuan lain dalam pantauan di Kota Manado, ibu kota provinsi dari seluruh calon, cenderung melakukan model kampanye yang tidak ramah lingkungan. Disimpulkan bahwa penerapan konsep pemilu yang ramah lingkungan masih di bawah tingkat harapan. Intervensi lebih lanjut diperlukan agar ke depan, pemilu yang dilakukan juga memastikan konsep ramah lingkungan diterapkan.

Pemerintah telah membuat banyak undang-undang dan peraturan, tetapi masalah korupsi belum dapat dikendalikan. Kepolisian dan Kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, masyarakat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas kejahatan tersebut. KPK cukup diapresiasi masyarakat karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap banyak pejabat pemerintah yang terlibat suap menyuap, namun yang menjadi pokok persoalannya adalah apakah OTT tersebut sejalan dengan dasar pertimbangan pendirian KPK berdasarkan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan negara yang merugikan kesejahteraan rakyat khususnya kewenangan KPK sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang tersebut antara lain mengatur bahwa KPK berwenang melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000,- tetapi pada kenyataannya banyak OTT yang dilakukan KPK yang nilainya hanya ratusan juta Rupiah bahkan ada kasus di bawah Rp. 100.000.000,-, dan pengendalian tindakan suap melalui OTT lebih dominan jika dibandingkan dengan korupsi keuangan negara tidak sejalan dengan pertimbangan utama pendirian KPK, demikian pula OTT di bawah 1 miliar Rupiah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 tersebut.

Kepemimpinan Transformasional dalam suatu organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dan dinamika suatu organisasi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sebuah organisasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan mensejahterakan masyarakat desa, berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014. Dalam persaingan perusahaan yang semakin pesat, beberapa permasalahan seringkali dihadapi oleh para pelaku usaha. Dari segi permodalan dalam mengembangkan usaha, berdasarkan fenomena tersebut, BUMDes dihadirkan dan dibangun dalam bentuk organisasi dengan semangat kebersamaan dalam menggali dan mengenali Potensi Desa. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mensukseskan pembangunan dalam pendapatan desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Besarnya pendapatan desa dipengaruhi oleh kinerja BUMDes dalam mengelola dan memaksimalkan aset yang ada di Desa. Tujuan penulisan studi literatur ini adalah untuk mengidentifikasi Kepemimpinan Transformasional dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh adalah untuk mengukur pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi terhadap Kinerja Masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepemimpinan dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang dapat mencerminkan Kepemimpinan Transformasional.

Indonesia is one of the first nations to formally acknowledging Bangladesh's independence that is in February 1972. However, there is lacking scientific study on both government relations. To solve the Rohingya crisis in Bangladesh from Myanmar. This study analyzes the roles of alliances in government relationships between Bangladesh and Indonesia in the epoch of prime minister Shaikh Hasina and President Joko Widodo, the Rohingya refugee (2017-2020). This qualitative research operates secondary data; Qualitative Descriptive (QD) is a form used in the qualitative study for comprehensive thoughts, expressly regulating the relevant phenomena. The research questions, what kind of challenges Indonesia and Bangladesh friendship faced on the Rohingya issue? How did both nations overcome, and what are the roles in their governmental alliances played?

The study found that both countries have effective diplomatic administrative regulations. Indonesian government's efforts in the case of Rohingya are very active compared to other Asian countries. In reply to the Rohingya emigrant crisis and the maintaining of reciprocal settlement with the Bangladesh government in focusing of Indonesia diplomacy, is to find the arrangement of the refugee dilemma by approaching the root elements of the puzzle and intensifying the collaboration in determining the crisis. In short, the Bangladesh government appreciated the efforts of the Indonesian authority by mutual relationships even the friendship is upon the reciprocal agreement. It suggests that both governments should maintain an equal or more friendly bilateral settlement to keep these diplomatic relations effective and fruitful for both nations.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerja sama sister city sebagai praktik paradiplomasi, yang merupakan bagian dari kerja sama internasional di Kota Denpasar, Bali, Indonesia melalui perspektif interdisipliner dengan menggabungkan Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Hukum. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Kota Denpasar, Bali menjalankan paradiplomasinya melalui sister city untuk membangun kerja sama internasional serta tantangan hukum dan sosial yang dihadapi. Implementasi tiga lapis paradiplomasi menurut Lecours (2008), yang terdiri dari isu ekonomi (lapis pertama); aspek budaya, pendidikan, teknologi, dan multidimensi lainnya (lapis kedua); dan pertimbangan politik (lapisan ketiga) dianalisis dengan menggunakan metode wawancara dan studi literatur dalam keilmuan Hubungan Internasional. Koridor hukum dalam melakukan paradiplomasi, karena menilai dasar hukum dan batasan pemerintah daerah untuk berinteraksi dengan aktor internasional, dianalisis dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui instrumen hukum dan studi literatur hukum. Untuk menghubungkan kedua disiplin ilmu tersebut, penelitian ini digunakan pendekatan empiris kualitatif sebagai metodologi. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama sister city yang dilakukan Kota Denpasar dapat diklasifikasikan sebagai kerja sama lapis pertama (ekonomi) dan lapis kedua (budaya, pendidikan, dan teknologi) dalam praktik paradiplomasi, dan tidak mencakup lapis ketiga (politik). Terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan program-program yang disepakati dalam kerja sama sister city, yaitu kendala aspek hukum, keberlanjutan kerja sama, keterbatasan sumber daya manusia, realokasi dana, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Pandemi COVID-19 mempengaruhi implementasi kerja sama sister city yang telah direncanakan.