Pemilihan Kepala Daerah

Artikel ini bagian dari penelitian dengan tujuan mengeksplorasi tindakan serta bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua. Partisipasi politik masyarakat terbagi ke dalam dua dimensi yaitu memilih pemimpin (kepala daerah) dan terlibat dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur tidak hanya datang ke tempat pemungutan suara lalu mencoblos/memilih calon yang dikehendaki. Lebih dari itu, partisipasi politik masyarakat menjelaskan secara mendalam bentuk keterlibatan dan tipologi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilgub Papua. Partisipasi politik masyarakat Papua ditinjau dari bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (voting/electing). Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus guna menjelaskan kesadaran masyarakat Papua pada perhelatan pemilihan kepala gubernur Papua. Secara kuantitatif partisipasi masyarakat dalam Pilgub mencapai angka 88,44 % dari jumlah pemilih sebanyak 3.447.008 penduduk yang masuk daftar pemilih tetap, artinya masyarakat banyak menggunakan hak pilihnya Ada tiga mekanisme pemilihan yang diakomodir partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur Papua menjadi sebuah keunikannya, antara lain mekanisme langsung, kesepakatan warga, dan perwakilan mandatori.

Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban politik yang partisipatif untuk secara demokratis memilih pemimpin yang dapat membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun demikian, fenomena yang terjadi adalah pesta demokrasi, pilpres, pilkada maupun pemilihan anggota legislatif selalu diwarnai dengan money politic yang sistemik. Ada dua hal yang menjadi tujuan penelitian ini yakni untuk mengukur seberapa besar pengaruh political marketing terhadap hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024 serta  untuk mengukur seberapa besar pengaruh money politic terhadap hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024. Hasilnya, 14,82% responden mengaku menerima amplop berisi uang pada masa kampanye dan sebanyak 20,74% responden menerima nominal > Rp 200.000.

Tujuan reformasi desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Meskipun proses reformasi bergulir lebih dari dua dekade, namun demokrasi lokal belum terwujud, ditinjau dari belum sinergi antara otonomi daerah dengan pilkada. Tujuan kajian adalah mendeskripsikan akar masalah mengapa tidak terjadi sinergi antara otonomi daerah dan pilkada dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan kajian dengan metode telaah kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan akar masalah belum sinergi antara otonomi daerah dan pilkada karena penerapan konsep desentralisasi di Indonesia dinilai cenderung didominasi oleh perspektif desentralisasi administrasi dan kurang mengaktualisasi perspektif desentralisasi politik. Definisi desentralisasi dan otonomi daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cenderung melestarikan sentralisasi. Selain itu, tujuan utama otonomi daerah lebih memberi penekanan pada tujuan administratif daripada pembangunan demokrasi lokal. Faktor penyebab belum sinergi antara otonomi daerah dan pilkada karena kesenjangan antara ekspektasi dan realitas juga konflik pada level ideologis dan teknis. Kesenjangan ekspektasi dan realitas tampak dari harapan mewujudkan tujuan desentralisasi adalah percepatan proses demokratisasi di tingkat lokal namun secara teknis, otonomi daerah diwarnai oleh oligarki partai politik dan politik transaksional. Rekomendasi yang diajukan adalah Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi paket kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah khususnya pada pasal yang mengatur tujuan otonomi daerah dan pengaturan pemilihan kepala daerah. Sejalan dengan hal tersebut, juga dilakukan revisi UU Pemilahan Kepala Daerah dan UU Partai Politik, khusus tentang mekanisme pencalonan kepala daerah.

Abstrak
Pragmatisme politik senyatanya telah menjadi sebuah dinamika tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Adanya kekuasaan petahana dan pembentukan koalisi partai yang tidak merata  secara langsung dapat mengurangi atau menghilangkan peluang bagi partai politik lain untuk berpartisipasi dalam kontestasi. Selain masalah-masalah ini, sejauh ini pencalonan pasangan calon oleh partai-partai politik ternyata lebih memperhatikan keterpilihan atau popularitas calon yang akan diemban oleh mereka dan tanpa memperhatikan ideologi partai. Hal ini tentu saja membuat adanya ketimpangan kekuasaan sehingga calon dari partai politik atau koalisi partai politik lain akan memiliki keengganan untuk bersaing. Makalah ini akan menjelaskan pragmatisme partai politik dalam membentuk koalisi hingga mengantarkan pada munculnya fenomena calon tunggal dalam perhelatan Pilkada. Penulisan artikel ini dimulai dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan juga didukung oleh data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk menjawab fenomena ini, penulis mencoba melakukan analisis dokumentasi selama Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara bersamaan. Konsep pragmatisme politik diharapkan dapat menjelaskan fenomena ini. Hasil dari makalah ini menyimpulkan bahwa metode pragmatis yang digunakan oleh partai politik dalam menentukan koalisi dan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah karena tujuan partai politik untuk berpartisipasi dalam kontes hanyalah kemenangan untuk mendapatkan kekuasaan.

         Minat sarjana mengkaji kualitas demokrasi di Indonesia berkembang sejak era reformasi. Meskipun terdapat pandangan pesimisme terhadap pencapaian demokrasi Indonesia namun dalam perspektif politik formal kualitas demokrasi Indonesia mengalami perkembangan signifikan.

        Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak Pemilihan Langung Kepala Daerah (Pilkada) serentak bagi pencapaian konsolidasi demokrasi Indonesia. Melalui penelitian kualitatif ditemukan kondisi bahwa pilkada serentak telah mencapai penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kondisi tersebut terlihat dalam beberapa aspek. yakni penggembangan masyarakat sipil yang bebas, pengembangan masyarakat politik yang otonom; rule of law yang baik; efektivitas pemerintahan; dan pembangunan budaya demokrasi.  

Perjalanan  hubungan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah sering menimbulkan konflik hingga ketidakharmonisan. Berkurangnya keharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Disharmonisasi Antara Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan serta Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Ideal Dalam Sistem Desentralisasi.

   Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Faktor yang menyebabkan disharmonisasi antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah adalah Pertama, Kedewasaan berpolitik. Kedua, Tidak meratanya pembagian kekusaan dan ras kenegarawan yang tipis. Sedangkan Tugas Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sebagian besar pertama, membantu Kepala Daerah dalam Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Kedua, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah. Ketiga, melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Keempat, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Momentum pemilihan kepala daerah sulit dilepaskan dari politik primordialisme dalam bentuk kebudayaan lokal suatu daerah. Faktor etnisitas, kesukuan, agama hingga praktik dan ritual budaya memiliki pengaruh besar terhadap substansi penyelenggaraan pilkada. Artikel ini menuliskan praktik politik primordialisme sebagai bagian dari demokrasi lokal dalam wujud praktik adat Kedde di Sumba Barat dan Budaya Ata (hamba)/Maramba(Tuan). Sebuah praktik kebudayaan yang berdampak dalam pilkada. Budaya Kedde sebagai ruang bagi politisi menjaring dukungan elektoral dan Budaya Ata/Maramba yang mengancam hak dan partisipasi politik akibat relasi patron-klien yang ekstrem karena melingkupi segala segi kehidupan khususnya politik pilkada. Dengan realita tersebut demokrasi lokal dalam pilkada semakin mereduksi nilai-nilai demokrasi yang dikemukakan David Beetham yakni kontrol publik dan kesetaraan politik. Penelitian ini bertujuan membuka cakrawala demokrasi lokal dalam konteks pilkada dan diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap evaluasi penyelenggaraan pilkada.

The phenomenon of the "Golput" occurs in each election fluctuation, sometimes up and down, sometimes influenced by various factors. This research uses the literature study method by summarizing some documentation related to Indonesia's phenomenon of abstentions. Factors that cause voters not to give their voting rights are political, ideological, and identity factors. But abstentions can also be influenced by an improperly organized election system. From the results of this study, someone behaves abstentions from the technical aspects due to voters' technical constraints. It prevents them from exercising their right to vote, for example, having other activities at the same time on election day so they cannot come to the voting place. Golput is a person's attachment to voting in the general election process based on psychological factors, sociological factors, and rational voter factors. On the political aspect, abstentions have reasons such as distrust of the party, and candidates do not believe in a better chance. Meanwhile, if viewed from one aspect, identity can see based on religion, education level, age, gender, etc. In terms of faith, a person decides to abstain because party is expected not to be elected as a candidate. For example, Christian tends not to choose a party that carries Islam, such as the Prosperous Justice Party (PKS), the United Development Party (PPP), and others. In contrast, most nationalist candidates or political parties are considered less representative to accommodate their aspirations. Then abstentions will be the final choice taken.

Menurut laporan dari KASN (2019), ada lebih dari 200 ASN yang melanggar netralitas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah selama kurun waktu empat tahun sejak 2019. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, ditemukan bahwa sejumlah pelanggaran tersebut terpaksa terjadi karena adanya dilema bagi ASN yang bersangkutan; ASN harus netral sesuai amanat undang-undang, tetapi mereka tidak boleh netral jika ingin karirnya sebagai ASN tidak rusak. Situasi inilah yang disebut politisasi birokrasi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan desain penelitian studi kepustakaan, penelitian ini berusaha mengkaji efek dari politisasi birokrasi dan menemukakn win-win solution atas problematika yang dialami ASN. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya perluasan kewenangan KASN untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar netralitas. Implikasi penelitian ini berupa enam rekomendasi praktis berikut: pertama, aturan yang ada setelah diundangkannya UU No 5 Tahun 2014 harus direvisi, agar kedudukan PPK tidak lagi diberikan kepada politisi, melainkan ASN senior; kedua, Penegakan hukum pidana pemilu tidak perlu melibakan kepolisian dan kejaksaan (cukup Bawaslu); ketiga, lokalisasi KASN dengan membentuk KASN di daerah untuk meningkatkan efektivitas fungsi kepengawasan terhadap ASN; keempat, lamanya menjabat bagi para pejabat cukup satu periode; kelima, penghapusan hak suara bagi ASN; keenam, mengubah model pedoman karir ASN dari otonomi pemerintah daerah ke pemerintah pusat sesuai dengan pangkat atau golongan.

The regulations of campaign finance have highly problematic for local electios (Pilkada) in Indonesia. However, the campaign finance system changed gradually over the following years, many alleged campaign violations committed by candidates during local elections. In this study, the researcher wants to assess campaign finance regulations based on the accountability concept. The measurement of accountability in the campaign finance regulations has been divided into two perspectives, which are legal and finance. The study used a qualitative method with a case study approach in Jambi's three regions, which held local elections (Pilkada) in 2018. This study argues that the current regulations have not solved the whole problem of campaign funds. The level of corruption by candidates remains stubbornly high due to less authority and weak sanctions. At the same time, most campaign finance regulations have never been enforced. As a result, revising Acts on the election, enhancing law enforcement, and raising public awareness need to promote for ensuring the quality of local democracy.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang Pemilihan Kepala Daerah Langsung, hubungannya dengan kesejahteraan dan pemilihan kepala daerah yang asimetris. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dimana peran peneliti sangat penting. Penelitian terus dilakukan hingga peneliti merasa cukup untuk menjawab tujuan penelitian. Data diperoleh di lapangan dan diekspos dengan analisis induktif melalui tahapan yang direncanakan. Untuk mendukung penelitian dilakukan pengambilan data; observasi partisipatif, mencari informan kunci, wawancara mendalam, diskusi, dan literatur. Pemilihan langsung memberikan peran masyarakat lokal untuk memilih para pemimpin, memeriksa dan menyeimbangkan Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung. Pemilihan Kepala Daerah terkait akses politik dan ekonomi, dengan akses itu ada koneksi antara pemilu, kedaulatan rakyat untuk kesejahteraan. Rekomendasi; Pemilihan kepala daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat beragam dan disesuaikan perkembangan masyarakat online. Komisi Pemilihan Umum Nasional-lokal perlu berpikir dan melakukan dengan cara-cara baru terutama di era COVID 19 untuk menggunakan Pemilihan Elektronik (E-Voting). E-Voting sejalan dengan perkembangan Teknologi dan Masyarakat berbasis Internet. Pemilihan kepala daerah yang asimetris perlu menjawab tantangan itu.

Local elections (Pilkada) still face problems, both technical and substantive. Efforts to improve have been made several times by revising the law regulating local elections (Pilkada). In the simultaneous local elections in 2020, money politics arose again. The issue of cukong democracy practices depicted capital owners' power to finance local leaders candidates to contest local elections (Pilkada). This study explores and structures the problems underlying money politics in local elections (Pilkada), which formulate alternative solutions based on logical reasoning. The exploration and formulation of issues and the preparation of alternative solutions are carried out using strong arguments to ensure the conclusions' plausibility. The practice of money politics can occur in two main areas, namely in ​​the nomination process in the form of political dowries paid by candidates to political parties. In the campaign area, the condition of buying and selling votes carried out by candidates with voters. The practice of political dowry occurs due to the limited alternatives that a person can use to run for regional head elections. The nomination mechanism is much more difficult and costly through individual channels, so paying political dowries to political parties is the easiest and more specific option. The practice of money politics occurs because of voters' mental attitudes who are not rational, and the system of sanctions still supports the way of buying and selling votes. Alternative solutions to money politics in these two areas are compiled by doing a simulative analysis that can eliminate the practice's root causes. Decreasing the threshold for candidate submission by political parties, adopting the maximum point for political party support, reducing the number of voter support requirements for individual candidates, eliminating political dowries in local leader nominations, and simultaneously reducing costs for individual candidates. Adopting criminal sanctions for givers in the practice of buying and selling votes is an alternative solution in preventing the way of buying and selling votes in local elections (Pilkada).

Pilkada langsung yang dilaksanakan sejak 2005 di Papua dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan, Di sisi lain, biaya politik yang dikeluarkan dari pilkada langsung pun tidak sedikit, baik dari sisi anggaran yang dikeluarkan negara maupun dari calon kepala daerah. Pelaksanaan pilkada langsung kerap kali menciptakan pemerintahan yang tidak efektif terutama bagi beberapa daerah yang belum memiliki kedewasaan demokrasi. Sistem demokrasi lokal yang sudah berlangsung juga kerap diwarnai konflik. Penelitian ini berfokus pada urgensi pilkada asimetris di Papua, penelitian ini akan menjelaskan alasan seberapa penting pilkada asimetris diterapkan di Papua. Untuk mencapai tujuan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Ada pun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan beberapa alasan pilkada langsung belum mencapai hasil memuaskan. Demokratisasi di Papua nyatanya masih belum terkonsolidasi dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa tawaran untuk melangsungkan pilkada asimetris di Papua perlu dipertimbangkan. Pilihan tersebut bukanlah pilihan final. Namun pilihan temporer dalam rangka menyiapkan pranata politik dan sosial masyarakat.

The advancement of digital technology forces humans to make adjustments in all aspects of life, likewise, with the local elections' holding (Pilkada). However, the conditions for each region in the Indonesian archipelago have different problems. Availability of telecommunication facilities, local elections (Pilkada) organizers, level of difficulty in Frontier, Outermost, and Disadvantaged Region (3T), community digital literacy level, and accuracy of results. Have the local elections (Pilkada) been digitalized? How far has it been achieved? What challenges are faced, and what are the solutions? Several studies on e-voting, even the local elections (Pilkada) digitization, have been carried out. This study is novel because it looks at the 2020 local elections (Pilkada) implementation from digitalization that was carried out in line with the COVID-19 pandemic. Due to data limitations and availability, this study only focuses on implementing local elections (Pilkada) in nine provinces. This study uses a qualitative method based on a literature review with a systematic review method. The study aims to reveal the achievements and challenges of digitalization in the implementation of local elections (Pilkada) along with policy solutions so that digitalization is more completed. Through analysis, it was found that the organizers of the local elections (Pilkada) have made efforts to realize digitalization. Various Subscriber Identity Modules (SIM) and applications have been created by the General Election Commission (KPU), the General Election Supervisory Board (Bawaslu), and the General Election Organizer Honorary Council (DKPP). It is hoped that digitalization will further increase the effectiveness, efficiency, and quality of service. Besides, the data shows that there are obstacles in the field, especially the availability of telecommunication infrastructure, which is very diverse in the nine provinces. Fundamentally, it is necessary to formulate regulations/policies that synergize the implementation of local elections (Pilkada) through the adoption of digital technology based on the internet of things (IoT), big data analysis, and artificial intelligence (AI). The local elections (Pilkada) digitization brings several benefits - more transparent, accountable, credible, practical, and economical. On the other hand, the community feels more of its services because the digital local elections (Pilkada) procession educates the public to elect local leaders with integrity.