Baca Naskah Lengkap
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 12 No 2 (2020).
Artikel Riset Asli Akses Terbuka Terakreditasi SINTA 2
Juridical Analysis of Disharmonization between Local Leaders and Deputy Local Leaders in Local Government Systems
- Tanggal Terbit & Halaman
- 16 Desember 2020 · Hlm. 181-192
- Riwayat Naskah
- Diterima30 Jul 2020 Disetujui18 Nov 2020 Terbit16 Des 2020
819 Dilihat 706 Diunduh
Abstrak
Perjalanan hubungan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah sering menimbulkan konflik hingga ketidakharmonisan. Berkurangnya keharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Disharmonisasi Antara Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan serta Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Ideal Dalam Sistem Desentralisasi.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Faktor yang menyebabkan disharmonisasi antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah adalah Pertama, Kedewasaan berpolitik. Kedua, Tidak meratanya pembagian kekusaan dan ras kenegarawan yang tipis. Sedangkan Tugas Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sebagian besar pertama, membantu Kepala Daerah dalam Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Kedua, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah. Ketiga, melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Keempat, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Juridical Analysis of Disharmonization between Local Leaders and Deputy Local Leaders in Local Government Systems
The relationship between the Local Leaders and Deputy Local Leaders often creates conflicts to disharmony. Reduced harmony between the Local Leaders and Deputy Local Leaders occurs in many regions in Indonesia. This study discusses the factors that Cause Disharmony between the Local Leaders and Deputy Local Leaders in the Government System and the Ideal Position of Deputy Local Leaders in the Decentralization System. The data collection method used in this study is library research. Literature research collects relevant data and information by books, magazines, articles, journals, writings, and legislation relating to the issues raised in this study. The research and discussion results in this study are the factors that cause disharmony between the Local Leaders and Deputy Local Leaders in the Local Government System are First, Political Maturity. Second, the unequal distribution of power and race to politicians. While the duties of Deputy Local Leaders regulated in Law No. 23 of 2014 concerning Local Government, where most of the first, assisting Regional Heads in Leading the implementation of local government affairs, Secondly, giving advice and consideration to Local Leaders in carrying out Local Government affairs. Third, carry out the Local Leaders’ daily tasks if the Local Leaders serve a period of detention or temporarily unavailable. Fourth, carry out other duties and authorities by statutory regulations.
Daftar Pustaka
25 rujukan- Abdullah, R. (2007). Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Rajawali Pers.
- Agustina, E. (2019a). The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 9(11), 104–114. https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2019/133-vol-9-iss-11
- Agustina, E. (2019b). The Role of Community Empowerment Carried Out by Village Government in the Regional Autonomy Era. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 34–39. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1483
- Attamimi, A. H. S. (2016). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV. Fakultas Hukum UI.
- Azwar, S. (2016). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Pustaka Pelajar.
- Benjamin, H. (2012). Decentralization and Regional Autonomy. FH UI.
- Bilder, R. B. (1989). The Role of States and Cities in Foreign Relations. American Journal of International Law, 83(4), 821–831. https://doi.org/10.2307/2203371
- Darumurti, K. D., & Rauta, U. (2003). Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan. PT. Citra Aditya Bakti.
- Diamantina, A. (2010). Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien. Masalah-Masalah Hukum, 39(1), 36–43. https://doi.org/10.14710/mmh.39.1.2010.36-43
- Fleiner, T., & Fleiner, L. R. B. (2009). Constitutional Democracy in a Multicultural and Globalised World. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-76412-0
- Guyanie, G. E. (2015). Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Desentralisasi. In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia, 5(1), 19–40. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1288
- Hafidz, J. (2012). Malfungsi HAN dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum yang Ada Menuju Hukum yang Melayani. Jurnal Hukum, 28(2), 841–860. https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.216
- Haruni, C. W. (2013). Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Humanity, 9(1), 154–166. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2512
- M. D., Moh. M. (2010). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Rajawali Pers.
- Melfiansyah, T. (2012, June 12). Mencermati RUU Pilkada. Bangka Pos. https://bangka.tribunnews.com/2012/06/12/mencermati-ruu-pilkada
- Nasution, M. A. (2014). Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah. Mandar Maju.
- Solihat, Y., & Nugraha, N. (2016). Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana, 1(2), 131–150. https://doi.org/10.35706/jpi.v1i2.625
- Sudrajat, T., Raharjo, A., Wasi Bintoro, R., & Saefudin, Y. (2018). Harmonization of regulation in water territorial management becoming a fair economic benefit distribution towards regional autonomy. E3S Web of Conferences, 47, 06004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184706004
- Suhardin, Y. (2007). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(3), 270–282. http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1126
- Sularno, M. (2006). Syari’at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia. Al-Mawarid, XVI, 211–219.
- Syafrudin, A., & Na’a, S. (2015). Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Alumni.
- Taqwa, Z. (2017). Pecah Kongsi Bupati dan Wakil Bupati Incumbent dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sidoarjo (Studi Rational Choice Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo) [Universitas Airlangga]. http://repository.unair.ac.id/id/eprint/67854
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
- Wijayanti, S. N., & Satriawan, I. (2009). Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yunus, B. M. (2016). Intisari Hukum Administrasi Negara. Alumni.
Hak Cipta & Lisensi Akses Terbuka
Hak Cipta (c) 2020 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.