Vol 12 No 1 (2020)

Government has to pay attention to the fulfillment of children's rights because later they will determine the fate of the nation and state in the future. One of the things that can be done by the Government is by organizing a Child-Friendly City. One significant cluster related to the implementation of a Child-Friendly City is a cluster of essential health and well- being. The Depok City Government through the Health Office has made various efforts to support the realization of a Child-Friendly City in the health sector. The research method used in this study is qualitative with a post-positivist approach. Based on the results of the study, through the target approach in measuring organizational effectiveness by S. B Lubis and Martani Huseini, the Health Office has exceeded the goals set out in the Medium Term Development Plan. The achievement of these targets is inseparable from the factors that influence the organization in carrying out its performance. Based on McKinsey's theory, seven factors influence the Health Office to support Child-Friendly Cities, two of which have gone well, namely, the leader who motivate their subordinates and the budget and technology that supports the implementation of Child-Friendly Cities. But the other five factors have not gone well, namely the Health Office does not yet have a specific strategy related to Child-Friendly Cities, coordination that has not run optimally, lack of Human Resources both in terms of numbers and competencies and the absence of organizational culture specifically for the Office of Health in carrying out its functions. Therefore, the Health Office needs to make improvements from the factors that have not gone well so that Depok City can be a Child- Friendly City.

Keywords: Child-Friendly City, Health Office, Depok City, Children's nutritional status, 7s Model

Secara eksplisit mahar politik tidak termasuk dalam terminologi peraturan perundangan.  Sampai saat ini belum pernah ada pelanggaran resmi pemilu terkait mahar politik namun mahar politik terjadi hampir di setiap ajang Pemilihan Kepala Daerah. Padahal, praktik mahar politik memiliki impak yang cukup destruktif, semisal pemerintahan terbentuk pasca pemilihan kepala Daerah yang transaksional dan koruptif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik mahar politik pada pemilihan kepala Daerah 2018, faktor-faktor yang berperan dalm terjadinya praktik mahar politik pilkada dan upaya penegakkan regulasi terhadap praktik mahar politik. Metode studi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Momen Pemilihan Kepala Daerah 2018 telah digunakan sebagai ladang bertumbuhnya praktik mahar politik, secara regulatif pelarangan praktik mahar politik telah difasilitasi oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan UU 2 Tahun 2011.  Secara regulatif, Praktik mahar Politik Pilkada tidak dapat dikategorikan sebagai tindak Pidana Korupsi, Belum Pernah ada sanksi yang sukses diterapkan bagi praktik mahar politik Pilkada, UU No. 10 Tahun 2016 menuntut pembuktian Mahar Politik dengan proses peradilan sampai status inkracht, Hal-hal yang menyebabkan mahar politik adalah keterbatasan dana  parpol untuk mebiaya tingginya biaya politik, kurangnya inteegritas organisasi partai politik, kurangnya individu elit politik, dan sentralisme partai politik dalam memberikan persetujuan atas calon yang diusulkan

Human resources have a pivotal role in a country because it determines the growth and development of an economy. In economic terms, factor of production can be defined as labor, land, and capital, thereforethe quality of human resources does matter to determine the growth and development in a country. Since ASEAN Economic Community has already started in 2015 and it put forward competitive conditions among countries, human development has been attracting a lot of interest. Furthermore, poverty is also considered as an interesting topic in Indonesia because it has been 74 years after Indonesian independence, and poverty is still a difficult problem to alleviate. In 2016, Indonesia is recorded as having the second largest number of poor people in ASEAN. Various programs have been implemented by the regional governments including fiscal decentralization. This paper aims to find the impact of fiscal decentralization on welfare. In this article, we focused on human development and poverty to reflect welfare. We use regional government expenditure, regional government revenue, and balancing funds to measure fiscal decentralization in selected provinces in Indonesia-West Java, Central Java, East Java, Special Capital Region of Jakarta, Special Region of Yogyakarta, and Banten. We found decentralization policy statistically significant affects human development and poverty alleviation. Hence, this information can be used to develop targeted interventions aimed on increasing the regional government revenue and reducing unnecessary regional government expenditure to escalate fiscal space. The fiscal space can be used to fund programs that encourage human development and poverty alleviation.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang kepada masyarakat adat untuk membentuk Pemerintahan Desa Adat. Nagari memiliki sebuah sistem tatanan pemerintahan yang sudah kokoh namun mengalami pengkaburan dan disfungsi secara kelembagaan seiring terjadinya perubahan peraturan dan perundang-undangan tentang pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan menggali dan menemukan kembali model pemerintahan Nagari menurut adat Minangkabau. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei, observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), untuk menemukan model pemerintahan adat pada Nagari. Penelitian ini menemukan bahwa, Pertama, terdapat dua model pada sistem pemerintahan Nagari dalam sistem adat Minangkabau, yaitu model aristokratis dan model demokratis. Kedua, identitas kultural masyarakat Minangkabau terefleksi kepada konsep ber-nagari, sebagai suatu sistem tata adat dan tata pemerintahan sebagai satu kesatuan yang bersifat otonom dan mandiri. Ketiga, Sistem pemerintahan Nagari mengakomodir dua sistem yang berjalan secara bersamaan yaitu sistem pemerintahan negara dan sistem pemerintahan adat dalam konteks hidup ber-nagari dengan menggunakan sistem pembagian kekuasaan ke dalam bentuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Cita-cita keadilan menemukan kegagalannya di tengah maraknya peristiwa kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap berbagai komunitas di Indonesia. Padahal, menurut Michael Sandel pandangan tentang yang baik dan adil, sesungguhnya telah dibentuk berdasarkan keyakinan-keyakinan tentang baik dan adil dalam komunitas tertentu. Komunitas memiliki peran bagi kehidupan bersama karena memiliki cakrawala nilai dan khazanah konsep hidup baiknya masing-masing. Sehingga konsepsi tentang masyarakat yang baik tidak dapat dilakukan dengan hanya sekadar mendeduksikannya dari sebuah prinsip umum, melainkan konsep tentang masyarakat yang baik sesungguhnya hanya dapat diperoleh melalui penggalian nilai-nilai serta keyakinan yang diasumsikan baik oleh komunitas yang bersangkutan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengulas lebih dalam keadilan ala komunitarian dalam perspektif filosofis Michael Sandel. Dengan metode deskriptif dan kepustakaan, serta pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan, keadilan mampu diciptakan melalui promosi nilai. Melalui sebuah konsensus, pemerintah diharapkan mampu menggali sebuah nilai dari komunitas untuk menjadi arah dalam hidup bersama. Nilai ini kiranya dapat diterima sebagai kebaikan bersama. Dengan begitu, perkara keadilan dalam masyarakat, hanya dapat dijawab secara masuk akal bila bertolak pada horison wawasan yang disepakati dan dimiliki secara bersama-sama. Oleh karenanya, keadilan yang diusung Sandel hanya dapat dijawab dengan bertitik tolak pada nilai-nilai yang dimiliki bersama dalam komunitas yang bersangkutan.

Local fiscal autonomy of Bogor Regency is still low, due to the low contribution of local own revenue to total local revenues. This fact has implications for the high local financial dependence on fiscal transfer from the central government, so that the Bogor Regency government is not yet autonomous in financing local development programs. This research aims to obtain rational knowledge about the effects of fiscal decentralization implementation and indirect local tax management on local fiscal autonomy. The research used a descriptive method with a qualitative approach, so that it can explain data and information obtained from observation, interview, and focus group discussion. The research concludes that the prospect of raising local fiscal autonomy is determined by the accuracy of fiscal decentralization implementation and the effectiveness of indirect local tax management. The accuracy of fiscal decentralization implementation requires the central government policy in the assignment of taxes and revenue sources to local government must be commensurate with the assignment of expenditure responsibilities to local government. The effectiveness of indirect local tax management requires that local government efforts to increase indirect local tax revenues must precisely determine the increase of revenue targets according to the results of econometric analysis of Gross Domestic Regional Product (GDRP) on certain sectors, improving the ability of local tax apparatus, and improving the obedience of indirect local taxpayer.

Ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ternyata belum cukup memberikan kekuatan bagi penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Faktanya sejumlah kasus yang melemahkan penyelenggaraan otonomi daerah masih kerap kali terjadi. Ada banyak faktor penyebabnya, salah satunya adalah sistem pengawasan otonomi daerah yang diterapkan saat ini. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), misalnya, mencatat belum tegasnya aturan pelaksana terkait pemberian sanksi bagi pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran atau tidak taat seperti keterlambatan penetapan APBD, tidak menjalankan program nasional, atau keluar negeri tanpa izin. Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan juga masih dianggap lemah. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberi gambaran mengenai pengawasan otonomi daerah di Denmark dan Zimbabwe seraya berupaya memberikan solusi bagi model pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dalam menghimpun pelbagai informasi yang relevan. Ada pun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang tepat karena pengawasan otonomi daerah bersifat multidimensional. Hasil penelitian menunjukkan, model pengawasan seperti di Denmark diperlukan agar pemerintah daerah tidak justru melaksanakan kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Selanjutnya pengawasan harus dilakukan dengan melihat lebih detail persoalan yang terjadi di daerah dan kondisi riil di lapangan. Penelitian juga menawarkan model pengawasan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah model pengawasan yang memiliki dimensi human resources, acceptance, development, dan innovation.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sejauh mana proliferasi pemerintah daerah yang telah berjalan dapat meningkatkan penerimaan fiskal daerah otonomi baru (DOB) sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kajian literatur dilakukan dengan menghimpun data hasil publikasi instansi/lembaga yang disandingkan dengan berbagai sumber literatur para ahli dan dokumen perundang-undangan serta wawancara mendalam dari responden yang kemudian dianalisa menjadi suatu kesimpulan. Literatur dan dokumen yang digunakan dapat berupa buku, jurnal, laporan kelembagaan, peraturan perundang-undangan, artikel, berita media, naskah akademik, kebijakan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus kajian. Penelitian ini menggunakan kurun waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sesuai dengan RPJMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan DOB di era otonomi daerah pasca reformasi adalah sangat signifikan yaitu sebanyak 8 propinsi, 181 kabupaten dan 34 kota. Karena itu alokasi dana transfer ke daerah semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk APBN 2020 sekitar Rp.858 triliun atau sekitar 34.6% dari total belanja negara. Namun ironisnya, ketergantungan DOB terhadp desentralisasi fiskal ternyata tidak menurun. Jika dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, diketahui DOB saat ini masih tergantung kepada daerah induk atau pemerintah pusat, sedangkan tingkat pertumbuhan DOB lebih rendah, disisi lain fokus pembangunan DOB lebih digunakan kepada sarana dan prasarana pemerintahan. Meskipun secara umum terjadi pengurangan kemiskinan namun secara umum tingkat kemiskinan di DOB relatif lebih tinggi dibanding daerah induk.

The support of the local government and all social levels in the community is the key to successful waste management systems. Waste is mainly produced by community households. Deficient treatment and disposal severely pollute the environment. Therefore, the community must have an active role in protecting the environment. Regulation is an important aspect of policies and programs for the implementation of the waste management system to ensure that lower regulation is in line with the higher policies made by the central government. The objective of the study was to review regional regulation on waste management, comparing them to the central regulation government of waste policy, and analyze the implementation of the waste management system in the region. Content analysis was used to analyze the waste management of regional government policy. The implementation of waste management systems was analyzed using primary data obtained through observation. The secondary data was obtained by classifying the waste generation in tabular data calculated from the average of waste production by household per capita to the number of the population each subdistrict. The result indicated that the Regulation of Tapin District No. 6 of 2015 on the waste management system is in line with the central government waste policy. The implementation of waste management systems had not been carried out effectively by the regional government. The district generated solid waste at 93.3 tons each day and can only manage 27.21% in 4 subdistricts of urban settlement areas. The solid waste generation can be classified into five classes. Most are in the low and very low waste generation class. The very high generation class was in subdistricts, which have the highest population density in the region.

Decentralization in Indonesia is an unfinished reform and to date, its implementation has not been maximized especially fiscal decentralization. This study aims to investigate the dilemma of fiscal decentralization in Indonesia, between accountability and the probability of corruption at the local level. Data collection in this research is in the form of documentation study to collect secondary data. Secondary data, this study will rely on documentary analysis of official documents from government, NGOs and news items from the media. For data analysis, the study will run analysis processes such as coding, combining emerging codes into themes, verifying themes through theory and follow-up interviews, and drawing conclusions. Whereas the validity mechanism applies member checks, triangulation, multiple sources of data, and looking for counterexamples. This research empirically found that the implementation of fiscal decentralization in Indonesia not only had a positive impact on the financial accountability of local governments but also had a positive impact on the occurrence of corruption in local governments. This means, fiscal decentralization is like two sides of a coin, on the one hand, it is able to increase the financial accountability of local governments, but on the other hand the greater the balance of funds provided by the central government to the regions, the higher the probability of corruption in local governments. Therefore, the supervision of the implementation of fiscal decentralization in order to create good financial governance and minimize corruption in the local government body in Indonesia.