Politicization of bureaucracy: the idea of strengthening ASN neutrality

Abstrak

Menurut laporan dari KASN (2019), ada lebih dari 200 ASN yang melanggar netralitas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah selama kurun waktu empat tahun sejak 2019. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, ditemukan bahwa sejumlah pelanggaran tersebut terpaksa terjadi karena adanya dilema bagi ASN yang bersangkutan; ASN harus netral sesuai amanat undang-undang, tetapi mereka tidak boleh netral jika ingin karirnya sebagai ASN tidak rusak. Situasi inilah yang disebut politisasi birokrasi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan desain penelitian studi kepustakaan, penelitian ini berusaha mengkaji efek dari politisasi birokrasi dan menemukakn win-win solution atas problematika yang dialami ASN. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya perluasan kewenangan KASN untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar netralitas. Implikasi penelitian ini berupa enam rekomendasi praktis berikut: pertama, aturan yang ada setelah diundangkannya UU No 5 Tahun 2014 harus direvisi, agar kedudukan PPK tidak lagi diberikan kepada politisi, melainkan ASN senior; kedua, Penegakan hukum pidana pemilu tidak perlu melibakan kepolisian dan kejaksaan (cukup Bawaslu); ketiga, lokalisasi KASN dengan membentuk KASN di daerah untuk meningkatkan efektivitas fungsi kepengawasan terhadap ASN; keempat, lamanya menjabat bagi para pejabat cukup satu periode; kelima, penghapusan hak suara bagi ASN; keenam, mengubah model pedoman karir ASN dari otonomi pemerintah daerah ke pemerintah pusat sesuai dengan pangkat atau golongan.