Evaluasi Pilkada

Tujuan reformasi desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Meskipun proses reformasi bergulir lebih dari dua dekade, namun demokrasi lokal belum terwujud, ditinjau dari belum sinergi antara otonomi daerah dengan pilkada. Tujuan kajian adalah mendeskripsikan akar masalah mengapa tidak terjadi sinergi antara otonomi daerah dan pilkada dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan kajian dengan metode telaah kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan akar masalah belum sinergi antara otonomi daerah dan pilkada karena penerapan konsep desentralisasi di Indonesia dinilai cenderung didominasi oleh perspektif desentralisasi administrasi dan kurang mengaktualisasi perspektif desentralisasi politik. Definisi desentralisasi dan otonomi daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cenderung melestarikan sentralisasi. Selain itu, tujuan utama otonomi daerah lebih memberi penekanan pada tujuan administratif daripada pembangunan demokrasi lokal. Faktor penyebab belum sinergi antara otonomi daerah dan pilkada karena kesenjangan antara ekspektasi dan realitas juga konflik pada level ideologis dan teknis. Kesenjangan ekspektasi dan realitas tampak dari harapan mewujudkan tujuan desentralisasi adalah percepatan proses demokratisasi di tingkat lokal namun secara teknis, otonomi daerah diwarnai oleh oligarki partai politik dan politik transaksional. Rekomendasi yang diajukan adalah Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi paket kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah khususnya pada pasal yang mengatur tujuan otonomi daerah dan pengaturan pemilihan kepala daerah. Sejalan dengan hal tersebut, juga dilakukan revisi UU Pemilahan Kepala Daerah dan UU Partai Politik, khusus tentang mekanisme pencalonan kepala daerah.

The reform aims to achieve democracy, prosperity, and justice at the local level. Even though the reform process has been rolling for more than two decades, the goal of reform in realizing local democracy through an ideal regional head election is still far from expectations. This study aims to analyze the causes of the absence of synergy between regional autonomy and regional elections and identify the causes. A qualitative approach is used in the literature review method. The result showed that the root of the problem is not creating a synergy between regional autonomy and regional head elections because the application of the decentralization concept in Indonesia is dominated by the administrative decentralization perspective and the lack of actualizing the political perspective decentralization. The definitions of decentralization and regional autonomy in Acts tend to preserve centralization. Besides, regional autonomy's main objective places more emphasis on the administrative objectives of government and regional development rather than the development of local democracy. The lack of synergy between regional autonomy and regional elections is the gap between expectations and reality and conflicts at the ideological and technical levels. The gap between expectations and reality can be seen from the hope of realizing the acceleration of the democratization process at the local level, but technically, regional autonomy is characterized by an oligarchy of political parties and transactional politics. There are some suggestions for the Ministry of Home Affairs to revise the policy packages for decentralization and regional autonomy, especially in articles regulating the definition and objectives of regional autonomy, as well as revising Acts of Regional Head Election and Acts of Political Parties, particularly regarding the mechanism for nominating regional heads.