Beralih ke bagian utama
Artikel Riset Asli Akses Terbuka Terakreditasi SINTA 2

Pilkada dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

DOI
10.21787/jbp.12.2020.261-272
Tanggal Terbit & Halaman
16 Desember 2020 · Hlm. 261-272
Riwayat Naskah
Diterima13 Okt 2020 Disetujui22 Nov 2020 Terbit16 Des 2020

618 Dilihat 722 Diunduh

Abstrak

 

 

 

Baca Naskah Lengkap

Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 12 No 2 (2020).

Buka PDF

Daftar Pustaka

7 rujukan
  1. Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Bhuana Ilmu Populer.
  2. Ibrahim, J. (2006). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.
  3. Kelsen, H., Paulson, B. L., & Paulson, S. L. (1996). Introduction to the Problems of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law. Clarendon Press.
  4. Kelsen, Hans. (2010). Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif.
  5. Montesquieu. (2015). The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. Nusa Media.
  6. Nurhamin. (2015). Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal. Kompas Gramedia.
  7. Saebani, B. A., & Wati, A. (2016). Perbandingan Hukum Tata Negara. Pustaka Setia.

Hak Cipta & Lisensi Akses Terbuka

Hak Cipta (c) 2020 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.