Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan terhadap Aksi Suap

Abstrak

Pemerintah telah membuat banyak undang-undang dan peraturan, tetapi masalah korupsi belum dapat dikendalikan. Kepolisian dan Kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, masyarakat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas kejahatan tersebut. KPK cukup diapresiasi masyarakat karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap banyak pejabat pemerintah yang terlibat suap menyuap, namun yang menjadi pokok persoalannya adalah apakah OTT tersebut sejalan dengan dasar pertimbangan pendirian KPK berdasarkan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan negara yang merugikan kesejahteraan rakyat khususnya kewenangan KPK sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang tersebut antara lain mengatur bahwa KPK berwenang melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000,- tetapi pada kenyataannya banyak OTT yang dilakukan KPK yang nilainya hanya ratusan juta Rupiah bahkan ada kasus di bawah Rp. 100.000.000,-, dan pengendalian tindakan suap melalui OTT lebih dominan jika dibandingkan dengan korupsi keuangan negara tidak sejalan dengan pertimbangan utama pendirian KPK, demikian pula OTT di bawah 1 miliar Rupiah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 tersebut.