Baca Naskah Lengkap
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 13 No 2 (2021).
Studi pada Kabupaten Minahasa
5.980 Dilihat 3.648 Diunduh
Pengelolaan aset di sektor publik penting untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Salah satu aset publik yang penting adalah kekayaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan aset sektor publik di Pemerintah Indonesia, khususnya properti daerah, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No. 19/2016. Penelitian dilakukan di Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian tentang pemanfaatan dan pemanfaatan kekayaan daerah, dan lokus pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah atau BPKAD Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset sektor publik di Indonesia. Beberapa saran diberikan kepada pihak yang berkepentingan, dan keterbatasan studi ini juga diangkat.
Public Sector Asset Management in the Government of Indonesia: A Case Study in Minahasa Regency
Asset management in the public sector is important to provide quality public services. One of the important public assets is the regional property that manages by the regional government. Various problems often occurred related to asset management in Indonesia's public sector, especially the management issue that follows regulations. The research aims to examine the management of public sector assets in The Government of Indonesia, especially regional property, which refers to Indonesia's prevailing laws and regulations, namely Government Regulation number 27 of 2014. The research was conducted in Indonesia at the Minahasa District government of North Sulawesi Province. The research method used descriptive qualitative, focusing on investigating the use and utilization of regional property and locus at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Minahasa Regency. The data collection method in this research is an interview with several key point informants. The informants consist of top-level management, middle management, and staff of BPKAD, with a total of nine informants. The research findings indicate that Regional Property Management by the Minahasa Regional Financial and Asset Management Agency has been carried out under applicable regulations, namely Government Regulation Number 27 of 2014. Several suggestions were given to interested parties. The limitations of this research were limited to specific objects, only general discussion, and only one case study.
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 13 No 2 (2021).
Victorina Z. Tirayoh · Universitas Sam Ratulangi
Dosen di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado
Lady D. Latjandu · Universitas Sam Ratulangi
Dosen di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado
Harijanto Sabijono · Universitas Sam Ratulangi
Dosen di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado
Christoffel M. O. Mintardjo · Universitas Sam Ratulangi
Dosen di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado
Hak Cipta (c) 2021 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.