Tata Kelola Digital dalam Pencegahan Kecurangan pada Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional strategis untuk memperkuat sumber daya manusia di Indonesia; namun, implementasinya menghadapi risiko fiskal dan tata kelola yang signifikan akibat kompleksitas rantai pasokan yang terdesentralisasi. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model pencegahan kecurangan terintegrasi, yang disebut Smart-Nutri Governance, dengan menggabungkan arsitektur tata kelola digital dengan mekanisme audit berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan riset kebijakan berbasis desain, dengan menggunakan analisis kesenjangan regulasi dan analisis kebijakan komparatif terhadap Program Makan Siang Sekolah Nasional (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman) di India dan Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional (Programa Nacional de Alimentação Escolar) di Brasil. Analisis tersebut mengidentifikasi tiga kesenjangan tata kelola kritis: validitas data (penerima fiktif), volatilitas harga, dan keterlambatan deteksi audit. Simulasi menggunakan data Provinsi Jawa Barat memperkirakan potensi kerugian fiskal hingga 1,15 triliun rupiah Indonesia per tahun akibat inefisiensi dalam validasi penerima manfaat. Untuk mengatasi kesenjangan ini, studi ini mengusulkan arsitektur kontrol digital tiga lapis: (1) validasi biometrik atau berbasis QR secara real-time di titik layanan, (2) pengadaan e-marketplace wajib untuk memastikan transparansi harga dan jejak audit, dan (3) audit berkelanjutan berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi anomali secara real-time. Temuan menunjukkan bahwa model ini diproyeksikan untuk meningkatkan efektivitas kontrol dan menawarkan nilai pengawasan yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan pasca-audit konvensional. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan Teori Berlian Kecurangan dengan tata kelola digital dan audit berkelanjutan dalam konteks sektor publik. Secara praktis, studi ini menyediakan kerangka kebijakan yang dapat diterapkan dan adaptif untuk memperkuat akuntabilitas keuangan dalam program bantuan sosial skala besar.

The Free Nutritious Meal (Makan Bergizi Gratis) program is a strategic national policy for strengthening human capital in Indonesia; however, its implementation is subject to significant fiscal and governance risks arising from the complexity of decentralized supply chains. This study aims to develop an integrated fraud prevention model, termed Smart-Nutri Governance, by combining digital governance architecture with continuous auditing mechanisms. This study employs a design-based policy research approach, using regulatory gap analysis and comparative policy analysis against India's Mid-Day Meal Scheme (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman) and Brazil's National School Feeding Program (Programa Nacional de Alimentação Escolar). The analysis identifies three critical governance gaps: data validity (ghost recipients), price volatility, and audit detection lag. A simulation using West Java Province data estimates potential fiscal losses of up to 1.15 trillion Indonesian rupiah per year due to inefficiencies in beneficiary validation. To address these gaps, this study proposes a three-layer digital control architecture: (1) real-time biometric or QR-based validation at the point of service, (2) mandatory e-marketplace procurement to ensure price transparency and audit trails, and (3) artificial intelligence–based continuous auditing for real-time anomaly detection. The findings indicate that this model is projected to enhance control effectiveness and offer greater supervisory value compared to conventional post-audit approaches. This study contributes theoretically by integrating Fraud Diamond Theory with digital governance and continuous auditing in the public sector context. Practically, it provides an applicable and adaptive policy framework for strengthening financial accountability in large-scale social assistance programs.