Baca Naskah Lengkap
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 18 No 1 (2026).
Pendekatan Evaluasi CIPP terhadap Asimetri Kapasitas Institusional
807 Dilihat 679 Diunduh
Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integrasi yang komprehensif, didorong oleh mandat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meskipun arsitektur kebijakan telah ditetapkan secara nasional, eksekusi di tingkat provinsi mengindikasikan disparitas asimetris yang signifikan. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui platform SIPD di tiga provinsi—Jawa Barat, Banten, dan Jambi—yang merepresentasikan klaster kinerja tinggi, moderat, dan rendah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP), pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan mengindikasikan bahwa implementasi SIPD secara agregat belum mencapai titik optimal. Secara konteks, kebijakan ini sangat selaras dengan urgensi daerah terhadap arsitektur data tunggal. Namun, evaluasi masukan ( Input) menyingkap kesenjangan tajam terkait kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Evaluasi proses ( Process) menyoroti hambatan teknis krusial, mencakup prosedur manual bayangan, praktik pembukuan ganda (double-entry), dan kegagalan sinkronisasi Application Programming Interface (API), khususnya di Banten dan Jambi, sementara Jawa Barat menunjukkan keselarasan yang presisi antara perencanaan dan penganggaran. Evaluasi produk (Product) memperlihatkan distribusi manfaat yang tidak merata; Jawa Barat mencapai transparansi tinggi dengan pencairan efisien, sedangkan Jambi dan Banten masih bergelut dengan inkonsistensi administratif. Intervensi pemerintah pusat melalui bimbingan teknis dan pembaruan sistem iteratif telah memitigasi sebagian kendala, namun menuntut intensifikasi yang lebih terarah. Studi ini menyimpulkan bahwa standardisasi proses bisnis, peningkatan infrastruktur teknis, dan pengembangan modal manusia yang berkelanjutan merupakan imperatif strategis untuk optimalisasi SIPD dan perwujudan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Optimizing Regional Financial Information Systems in Indonesia: A CIPP Evaluation Approach to Institutional Capacity Asymmetry
Regional financial management in Indonesia necessitates comprehensive transparency, accountability, and integration, driven by the mandate to implement the Regional Government Information System (SIPD). Although the policy architecture has been established nationally, its execution at the provincial level indicates significant asymmetric disparities. This study evaluates the implementation and administration of regional finances through the SIPD platform in three provinces—West Java, Banten, and Jambi—which represent high, moderate, and low-performance clusters, respectively. Employing a descriptive qualitative approach predicated on the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings indicate that the aggregate implementation of SIPD has not yet achieved an optimal level. Contextually, the policy is highly congruent with the regional urgency for a single data architecture. However, the input evaluation reveals a severe gap regarding human resource competencies and digital infrastructure. The process evaluation highlights crucial technical impediments, encompassing shadow manual procedures, double-entry bookkeeping practices, and Application Programming Interface (API) synchronization failures, particularly in Banten and Jambi, whereas West Java demonstrates precise alignment between planning and budgeting. The product evaluation illustrates an uneven distribution of benefits; West Java achieved profound transparency with efficient disbursements, while Jambi and Banten continue to struggle with administrative inconsistencies. Central government interventions via technical guidance and iterative system updates have mitigated several constraints but necessitate more targeted intensification. This study concludes that the standardization of business processes, enhancement of technical infrastructure, and sustainable development of human capital are strategic imperatives for optimizing SIPD and actualizing accountable regional financial governance.
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 18 No 1 (2026).
Hak Cipta (c) 2026 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.