Pengangkatan Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum, mekanisme seleksi, dan perlindungan hukum karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sistem kepegawaian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengacu pada pendekatan hukum, konseptual, dan studi kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan terkait yang mengatur Program Makanan Bergizi Gratis dan sistem Aparat Sipil Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara formal, karyawan SPPG yang diangkat sebagai PPPK memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat ambiguitas normatif mengenai kriteria karyawan yang memenuhi syarat, klasifikasi posisi dalam struktur kepegawaian, dan tidak adanya mekanisme seleksi yang jelas dan terstandarisasi berdasarkan sistem merit. Lebih lanjut, beberapa isu terkait kepastian hukum masih ada, termasuk parameter yang tidak jelas untuk perpanjangan kontrak, potensi diskresi dalam evaluasi kinerja, risiko hukum yang timbul dari kegiatan operasional, dan kurangnya upaya hukum administratif dan yudisial yang komprehensif dalam sengketa ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut diakui secara hukum, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip meritokrasi, kepastian hukum, dan manajemen layanan sipil terpadu. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk memastikan perekrutan yang transparan, evaluasi objektif, dan perlindungan hukum yang memadai bagi pegawai SPPG sebagai PPPK.

This study aims to analyze the legal status, selection mechanism, and legal protection of employees of the Nutrition Fulfilment Service Unit (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) who are appointed as Government Employees with Work Agreements (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) within the Indonesian civil service system. This study used a normative legal research method, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. This study examines relevant regulations governing the Free Nutritious Meals Program and the State Civil Apparatus system. The results show that, formally, SPPG employees appointed as PPPK have a legitimate legal basis under the prevailing laws and regulations. However, there are normative ambiguities regarding the criteria for eligible employees, the classification of positions within the civil service structure, and the absence of clear, standardized selection mechanisms based on the merit system. Furthermore, several issues related to legal certainty persist, including unclear parameters for contract renewal, potential discretion in performance evaluation, legal risks arising from operational activities, and the lack of comprehensive administrative and judicial remedies in employment disputes. These conditions indicate that although the policy is legally recognized, its implementation has not fully reflected the principles of meritocracy, legal certainty, and integrated civil service management. Therefore, more detailed implementing regulations are required to ensure transparent recruitment, objective evaluation, and adequate legal protection for SPPG employees as PPPK.