Pengangkatan Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Harmonisasi Prinsip Sistem Merit dan Kepastian Hukum dalam Manajemen Personalia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum, mekanisme seleksi, dan perlindungan hukum karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sistem kepegawaian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengacu pada pendekatan hukum, konseptual, dan studi kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan terkait yang mengatur Program Makanan Bergizi Gratis dan sistem Aparat Sipil Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara formal, karyawan SPPG yang diangkat sebagai PPPK memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat ambiguitas normatif mengenai kriteria karyawan yang memenuhi syarat, klasifikasi posisi dalam struktur kepegawaian, dan tidak adanya mekanisme seleksi yang jelas dan terstandarisasi berdasarkan sistem merit. Lebih lanjut, beberapa isu terkait kepastian hukum masih ada, termasuk parameter yang tidak jelas untuk perpanjangan kontrak, potensi diskresi dalam evaluasi kinerja, risiko hukum yang timbul dari kegiatan operasional, dan kurangnya upaya hukum administratif dan yudisial yang komprehensif dalam sengketa ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut diakui secara hukum, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip meritokrasi, kepastian hukum, dan manajemen layanan sipil terpadu. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk memastikan perekrutan yang transparan, evaluasi objektif, dan perlindungan hukum yang memadai bagi pegawai SPPG sebagai PPPK.