Tantangan dalam Menerapkan Demokrasi Digital

Penelitian ini mengkaji dinamika demokrasi digital di Kabupaten Sinjai dengan menelaah faktor-faktor yang membentuk partisipasi publik, khususnya akses terhadap informasi, literasi digital, dan infrastruktur teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok terfokus, dan dokumentasi yang melibatkan warga, pemuda, pejabat pemerintah, serta praktisi media digital lokal. Temuan penelitian ini mengungkapkan lima faktor dominan yang memengaruhi demokrasi digital: (1) akses internet yang terbatas dan tidak merata di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan; (2) literasi digital yang rendah sehingga mengurangi kemampuan warga untuk menyaring informasi politik yang akurat; (3) peran kuat kaum muda sebagai aktor digital dalam keterlibatan politik; (4) inisiatif digital pemerintah—meski tersedia—masih kurang dimanfaatkan akibat keterbatasan kemampuan publik dan penyebaran yang tidak merata; serta (5) media digital lokal yang berperan sebagai perantara penting dalam penyampaian informasi politik. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi digital di Sinjai. Studi ini mengusulkan beberapa solusi, termasuk perluasan infrastruktur internet melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan pelatihan literasi digital berbasis komunitas, peningkatan layanan digital pemerintah, dan pembentukan badan independen untuk mengawasi implementasi demokrasi digital. Hasil penelitian ini menyoroti perlunya kebijakan inklusif yang mempertimbangkan kesenjangan geografis dan sosio-ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan berfokus pada kesenjangan demokrasi digital pada skala lokal dan menekankan kapasitas masyarakat sebagai penentu utama dalam mencapai partisipasi digital yang inklusif.

This study explores the dynamics of digital democracy in Sinjai Regency by examining the factors that shape public participation, particularly access to information, digital literacy, and technological infrastructure. This study used a qualitative method with a phenomenological approach; data were collected through in-depth interviews, observations, focus group discussions, and documentation involving citizens, youth, government officials, and local digital media practitioners. The findings reveal five dominant factors influencing digital democracy: (1) limited and unequal internet access across regions, particularly in rural areas; (2) low digital literacy which reduces the ability of citizens to filter accurate political information; (3) the strong role of young people as digital actors in political engagement; (4) government digital initiatives-though available-remain underutilized due to limited public capability and uneven dissemination; and (5) local digital media serving as an important intermediary in delivering political information. These factors collectively contribute to the low level of digital participation in Sinjai. The study proposes several solutions, including expanding internet infrastructure through cross-sector collaboration, strengthening community-based digital literacy training, enhancing government digital services, and establishing an independent body to oversee digital democracy implementation. The results highlight the need for inclusive policies that consider geographical and socio-economic disparities. This research contributes novelty by focusing on digital democracy gaps at the local scale and emphasizing community capacity as a key determinant in achieving inclusive digital participation.