Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kayutangan di Kota Malang

Kawasan Kayutangan di Kota Malang memiliki nilai sejarah, sosial budaya, dan ekonomi, serta diakui sebagai kawasan cagar budaya dengan daya tarik yang unik. Namun, modernisasi yang berlebihan di kawasan ini, yang utamanya didorong oleh sektor swasta, telah mulai mengikis keberadaan bangunan cagar budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga menimbulkan tantangan signifikan bagi pelestarian cagar budaya. Sebagai respons, Pemerintah Kota Malang telah menerapkan kebijakan yang berfokus pada pelestarian dan pembangunan, termasuk pengurangan kawasan kumuh, revitalisasi infrastruktur, dan pertumbuhan pariwisata lokal. Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam pengelolaan keberlanjutan nilai-nilai cagar budaya dalam menghadapi tekanan modernisasi. Studi ini mengeksplorasi implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kayutangan melalui kerangka kerja implementasi kebijakan Grindle (2017), dengan fokus pada isi dan luaran kebijakan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pengkodean kualitatif, yang melibatkan pengumpulan, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Studi ini menemukan bahwa meskipun kebijakan tersebut telah menghasilkan dampak positif seperti pengurangan kawasan kumuh, perbaikan infrastruktur, peningkatan UMKM, peningkatan kunjungan wisatawan, dan pelestarian sejarah, tantangan terhadap keberlanjutan tetap muncul. Hal ini mencakup modernisasi yang tidak selaras dengan tema warisan dan kurangnya regulasi yang jelas tentang desain visual, yang melemahkan citra warisan kawasan tersebut. Ketiadaan otoritas pengelolaan khusus dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah juga menghambat intervensi yang efektif. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi dengan membentuk otoritas pengelolaan kawasan warisan khusus dan memperluas dampak kebijakan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan distribusi manfaat yang lebih merata.

The Kayutangan area in Malang City holds historical, socio-cultural, and economic value, recognized as a heritage district with unique appeal. However, the excessive modernization of the area, primarily driven by the private sector, has begun to erode the existence of heritage buildings and local values, posing a significant challenge to heritage preservation. In response, the Malang City Government has implemented policies focusing on preservation and development, including slum area reduction, infrastructure revitalization, and local tourism growth. Despite these efforts, gaps remain in managing the sustainability of heritage values in the face of modernizing pressures. This study explores the implementation of the Kayutangan Heritage Area development policy through Grindle (2017) policy implementation framework, focusing on policy content and outcomes. A qualitative descriptive approach was used, including semi-structured interviews, observations, and documentation. Data was analyzed using qualitative coding, involving collection, categorization, and conclusion drawing. The study found that while the policy has led to positive impacts such as slum reduction, improved infrastructure, increased MSMEs, higher tourist visits, and historical preservation, challenges to sustainability emerged. These include modernization misaligned with the heritage theme and a lack of clear regulations on visual design, which undermine the area’s heritage branding. The absence of dedicated management authority and weak coordination among local government agencies also hinder effective intervention. The study recommends strengthening regulations by establishing a dedicated heritage area management authority and expanding the policy’s impact to ensure long-term development sustainability and a more equitable distribution of benefits.