Vol 15 No 3 (2023)

Abstract: This research aims to analyze an influence of female leadership on public service performance moderated by good governance using the context of local government studies in Indonesia (districts and cities). The findings of this research increase our understanding of the influence of female leadership, public sector governance, and performance in local government service delivery. By using 4,910 local government observation data in Indonesia from 2009 to 2019, the empirical findings of this research showed that female leadership has a positive and significant influence on the achievement of public service performance. Furthermore, these results indicate that having female leadership can help the organization achieve better strategies and goals. In addition, good governance can strengthen the influence of female leadership on the performance of public services. This research implies that the existence of female leadership supported by good governance skills can provide maximum service to the public.

Dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis bukti, perlu didukung oleh data kemiskinan yang tepat, akurat, dan konsisten. Tujuannya agar berbagai bantuan seperti bansos, PKH, sembako, prakerja, dan subsidi lainnya dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan. Keragaman sumber data kemiskinan akan berimplikasi pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial. Hingga saat ini, masih terdapat tiga sumber data kemiskinan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan TNP2K yang kini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang juga mengeluarkan data yang menyasar pada target Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sebaran data kemiskinan dan analisis pemeringkatan data kemiskinan dari tiga sumber data di Kabupaten Bekasi. Metode analisis menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.4 dan shapefile peta administrasi wilayah Kabupaten Bekasi. Pada analisis pemeringkatan data kemiskinan dari tiga sumber data di setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi, digunakan metode Preference Ranking Organization Methods For Enrichment Evaluation (PROMETHEE). Hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran data P3KE sebanyak 1.317.098 jiwa tersebar pada desil-1 hingga desil-4 di seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi. Data BPS sebanyak 229.367 jiwa yang tersebar di setiap kecamatan, dan jumlah DTKS di Kabupaten Bekasi sebanyak 1.035.402 jiwa, dengan sebaran data terbanyak berada di Kecamatan Babelan, yaitu sebanyak 110.867 jiwa dari 34.009 jiwa. Sedangkan peringkat terbaik dari ketiga sumber data kemiskinan tersebut adalah Cikarang Pusat, Kecamatan Pebayuran (0.7273), Tambun Utara (0.6364), Cibitung dan Karang Bahagia (0. 4242), Cikarang Utara (0.3939), Tambun Selatan (0.3636), Sukatani (0.2121), Serang Baru (0.1515), Cikarang Barat (0.1212), Tarumajaya (0.0909), Cikarang Timur (0.0606).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara nilai-nilai kerja, sikap kerja, gaya kepemimpinan, dan prestasi kerja dari dua generasi, yaitu Gen X dan Gen Y, di Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling melalui Google Forms dan kemudian dikirimkan kepada setiap pegawai. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 168 orang, yang terdiri dari 72 orang dari Generasi X dengan tahun kelahiran 1965-1980 dan 96 orang dari Generasi Y dengan tahun kelahiran 1981-2001. Berdasarkan jumlah tersebut, hanya 124 kuesioner yang terisi dan kembali kepada peneliti, dimana Generasi X sebanyak 46 dan Generasi Y sebanyak 78. Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda untuk kedua generasi tersebut; Enam hipotesis Generasi Y diterima. Dua hipotesis ditolak, diantaranya work values berpengaruh terhadap work attitude tetapi tidak terhadap job performance, work attitude berpengaruh terhadap job performance, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap work values tetapi tidak terhadap job performance. Sikap kerja dapat memediasi antara nilai kerja dan kinerja kerja; nilai kerja dapat memediasi pengaruh antara gaya kepemimpinan dan sikap kerja terhadap kinerja kerja. Pada Generasi Y, enam hipotesis diterima, dan dua hipotesis ditolak, di antaranya work values mempengaruhi work attitude dan job performance, work attitude tidak mempengaruhi job performance, dan gaya kepemimpinan mempengaruhi work values dan job performance. Selain itu, sikap kerja tidak dapat memediasi antara nilai kerja dan kinerja kerja, nilai kerja dapat memediasi pengaruh antara gaya kepemimpinan dan sikap kerja terhadap kinerja kerja.

This study aims to explore the extent of Islamization in Bangladesh during the tenure of democratically elected leaders Sheikh Hasina and Khaleda Zia. The objective is to analyze the state of democratic governance in Bangladesh from a religious perspective, focusing specifically on Islamic political epistemology. It begins by defining Islamic Political Epistemology and its significance in acknowledging Islam's role in democratic power. This qualitative descriptive analysis examines recent research papers from highly ranked resources such as Scopus. It is important to note that specific methods can strengthen strategies for enforcing electoral decrees, improve credentials for arbitration through sovereignty within the dominion branch, and increase national participation in political acts and society through Islamic Political Epistemology. Sheikh Hasina's new regime has achieved significant progress in implementing Islamic development in bureaucracy and regulations. Qawmi Madrasah has contributed significantly to Islamic Education in Bangladesh, and the current government recognizes their educational certificates. The salaries of teachers and Imams at Government Madrasah-e-Alia have been increased, which is a significant policy change. The study revealed that Khaleda Zia's government could have succeeded despite its alliance with Islamic political parties. Having a coalition with Islamic political parties does not necessarily mean that the country's political ideology is institutionalized in an Islamic way. Opposite, Bangladesh's government, with partial financing from Saudi Arabia, is constructing 560 mosques that will also serve as artistic centres to promote Islamic epistemology and combat extremism. However, this government operates under a one-party system with the Awami League party, led by Sheikh Hasina, idolizing Sheikh Mujibur Rahman.

This research aims to explore strategies for reducing the stunting prevalence rate in DKI Jakarta Province, which has reached 14.8 percent. The stunting rate is a problem because the DKI Jakarta governor's target for 2024 is to hope that the stunting rate will be more evenly distributed to reach the national target of 14 percent. The research hypothesis is how the DKI Jakarta Province's stunting prevalence rate will be evenly distributed throughout the region. The highest figure was in Seribu Islands Regency, around 20.50 percent; the lowest was in South Jakarta, around 11.90 percent; and the cities of East Jakarta and Central Jakarta were 14 percent. The research methodology uses qualitative methods with descriptive research design. Research data was taken from interviews in the field. By taking a population of stunting participants from four regions in DKI Jakarta, 20 people each, so the total sample is 100 people. The research results show that the two decisions of the Governor of DKI Jakarta, Number 981 and 774 of 2022, have been effective and right on target in overcoming the reduction in the prevalence of stunting rates. It's just that a more equitable strategy for reducing stunting prevalence rates is needed relatively evenly throughout the DKI Jakarta area. In conclusion, DKI Jakarta Province has reduced the stunting prevalence by 14.8 percent. A comprehensive strategy is needed to reduce the prevalence of stunting evenly, namely: (1) making a Regional Regulation for the DKI Jakarta Province regarding stunting; (2) increasing the number of Foster Fathers for Stunting Children (BAAS) from entrepreneurs and other stakeholders so that the stunting reduction strategy reaches the target of 14 percent evenly.

Penelitian ini menganalisis penerapan keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu dan pengawas pemilu yang merupakan bagian dari penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi proses tahapan pemilu dan peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari Keputusan Bawaslu Republik Indonesia dan data primer dari peraturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, jurnal, internet dan media sosial dari lembaga Bawaslu, baik dari Bawaslu RI, Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian, menyimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi keterwakilan perempuan di lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30%. Bahkan di beberapa kabupaten/kota, perempuan tidak terwakili sebagai pengawas pemilu. Pasal 92 ayat 11 sebagai dasar hukum mengenai keterwakilan perempuan di Bawaslu tidak sepenuhnya dijalankan. Regulasi tidak hanya dijadikan kewajiban yang digugurkan sebagai syarat masuknya perempuan ke dunia politik yang sudah diberikan tempat dan aturan. Selain itu, implementasi dan pengawasan di lapangan sangat dibutuhkan. Perlu adanya integritas dan transparansi dari tim seleksi yang dipilih tanpa adanya muatan politis yang menguntungkan salah satu calon. Namun, uji kelayakan dan kepatutan berada di ranah Bawaslu Republik Indonesia.

This study aims to analyze the relationship between servant leadership (SL) on organizational culture (OC), organizational citizenship behavior (OCB), and knowledge-sharing behavior (KSB) to test the indirect relationship of servant leadership (SL) on organizational culture (OC), organizational citizenship behavior (OCB), and knowledge sharing behavior (KSB), as well as to test the indirect relationship of SL to OCB and KSB through OC. The research design used a quantitative method; the research samples were 60 village officials from one of the sub-districts in Magetan Regency, East Java, Indonesia. Data collection was carried out by way of a survey using a questionnaire. The research results showed that SL has a significant positive relationship with OC and OCB, but SL does not have a direct relationship with KSB; OC has a significant positive relationship with OCB and KSB; OCB is not directly related to KSB; OC plays a partial mediating role in the relationship between SL and OCB; OC as a full mediation of the relationship between SL and KSB. Realizing KSB can be improved through the internalization of organizational culture, which can increase OCB and encourage organizational members to share knowledge.

Wilayah Provinsi Gorontalo memiliki potensi kekayaan sumber daya yang signifikan. Namun, Pemerintah Provinsi Gorontalo masih harus menghadapi permasalahan dan tantangan ketika berupaya untuk menyejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah terbatasnya data/informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Padahal, data/informasi ini merupakan unsur penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat. Permasalahan lain adalah belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan modern berbasis intelijen ekonomi di Provinsi Gorontalo. Artinya, masyarakat dan bahkan birokratnya masih awam dengan istilah "Intelijen Ekonomi". Akibatnya, intelijen ekonomi belum sepenuhnya digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi dan pengawasan serta proses pengambilan keputusan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan dan tantangan dalam pembangunan modern berbasis intelijen ekonomi di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Studi ini menemukan permasalahan utama dalam pembangunan modern berbasis intelijen ekonomi di Provinsi Gorontalo adalah: 1) Belum terintegrasinya data/informasi ekonomi dari berbagai instansi pemerintah dan swasta; 2) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki kompetensi selaku pengelola dan/atau analis data ilmiah; dan 3) Minimnya dukungan teknologi dalam pengelolaan data/informasi ekonomi. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pembangunan modern berbasis intelijen ekonomi masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya intelijen ekonomi. Karenanya direkomendasikan agar Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan: 1) upaya-upaya untuk mengintegrasikan data/informasi ekonomi dari berbagai instansi pemerintah dan swasta; 2) meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis data ilmiah; 3) menyediakan dukungan teknologi dalam pengelolaan data/informasi ekonomi; dan 4) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya intelijen ekonomi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan dalam otonomi seluas-luasnya utamanya pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dapat memajukan dan mengembangkan potensi daerah. Namun dalam pengaturan dan pelaksanaannya terdapat permasalahan sehingga menghambat kreativitas dan pengembangan potensi daerah. Tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan dan praktik urusan pemerintahan pilihan di Indonesia dan untuk menemukan bentuk penguatan urusan pemerintahan pilihan dalam mewujudkan otonomi seluas-luasnya pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan histori. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, perkembangan regulasi yang mengatur urusan pemerintahan di Indonesia hanya diatur secara eksplisit dalam dua undang-undang yakni UU 32/2004 dan UU 23/2014. Di sisi lain, kajian ini menemukan anomali pada pengaturan urusan pemerintahan pilihan dalam UU 23/2014 yakni tidak semua urusan pilihan tersebut dilimpahkan ke provinsi dan kabupaten/kota padahal urusan pilihan sangat potensial dalam mengembangkan potensi dan kekhasan daerah. Tidak hanya itu dalam praktiknya urusan pemerintahan pilihan terkadang terhambat penerapan NSPK dari pemerintah pusat. Kedua, penguatan urusan pemerintahan pilihan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya dapat dilakukan dengan penguatan urusan pemerintahan pilihan yang didasarkan pada sistem NKRI dan redesain NSPK dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara infrastruktur desa dan kinerja pembangunan di desa-desa di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang signifikansi memahami peran infrastruktur desa dalam meningkatkan kinerja pembangunan desa. Dalam penelitian ini, infrastruktur desa diukur melalui tiga dimensi, yaitu infrastruktur sosial, fisik, dan institusi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik infrastruktur desa dan kinerja pembangunan desa di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, analisis korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel infrastruktur desa dan kinerja pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur sosial, fisik, dan institusi di desa-desa di Jawa Tengah menunjukkan karakteristik yang beragam dan hubungan yang lemah.

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen merupakan masalah global, khususnya di Indonesia. Status quo menunjukkan bahwa peran dan keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah yang berimplikasi pada produk legislasi yang tidak inklusif. Perempuan sangat penting dalam legislasi, terutama dalam aspirasi kebijakan mikro yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesetaraan, dan isu-isu rumah tangga. Kebijakan afirmasi dengan kuota pencalonan perempuan minimal 30 persen di Indonesia diimplementasikan melalui sistem zipper. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum efektif karena keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis ketimpangan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi terhadap sistem zipper yang masih belum efektif karena bergantung pada penempatan nomor urut caleg dan kesadaran partai politik. Penempatan perempuan di nomor urut 1 hanya 19 persen, sementara di nomor urut 3 mencapai 67 persen, dan di nomor urut 6 sebesar 65 persen. Hal ini berdampak besar pada probabilitas elektabilitas yang rendah. Dengan adanya keterwakilan perempuan, suara perempuan dapat didengar dan diperjuangkan dalam pemerintahan, sehingga mewujudkan pemerintahan yang setara dan inklusif. Pembenahan sistem zipper dengan mewajibkan penempatan caleg perempuan di nomor urut 1 merupakan solusi efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen yang sejalan dengan teori representasi deskriptif yang menekankan pentingnya keterwakilan proporsional dari berbagai kelompok masyarakat dalam pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ekonomi agrikultur di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), Tipologi Klassen, dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Dalam konteks pertumbuhan ekonomi agrikultur di Provinsi Jawa Timur, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi dan perkembangan sektor keuangan agrikultur di tingkat kabupaten/kota. Metode LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi, industri agrikultur, dan ekonomi primer di setiap kabupaten/kota. Sebaliknya, metode SS menganalisis pergeseran pertumbuhan ekonomi agrikultur antar kabupaten/kota. Selain itu, tipologi Klassen memberikan gambaran umum tentang pengelompokan kuadran ekonomi. Terakhir, SIG digunakan untuk memvisualisasikan hasil analisis spasial, yang membantu mengidentifikasi pola geografis dan distribusi pembangunan ekonomi agrikultur di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan pelaku industri, dalam merencanakan kebijakan pembangunan agrikultur dan ekonomi yang lebih efektif di setiap daerah/kota. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis desain kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Barat. Desain kebijakan merujuk pada substansi/isi dari kebijakan yang disusun untuk penanggulangan/pencegahan kemiskinan ekstrem yang digunakan daerah. Pendekatan penelitian studi kasus digunakan untuk mendalami desain kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Substansi kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok barat dalam penanggulangan kemiskinan berisi berbagai program pemerintah daerah yang disinergikan dalam mengakselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.  Selain itu, berbentuk upaya pemberian berbagai pendampingan kepada masyarakat miskin untuk sebuah gerakan yang diaktualisasi dalam menjembatani penerima bantuan untuk dapat segera keluar dari jurang kemiskinan. Konstruksi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Kabupaten Lombok barat mengadopsi konsep innovation hub guna mengakselerasi program lintas urusan pemerintah yang memiliki target layanan dasar (kesehatan dan pendidikan) dalam intervensi terhadap perubahan individu/keluarga serta peningkatan kapasitas berusaha kelompok masyarakat.

Kebijakan kuota gender bagi perempuan dalam parlemen atau politik di dunia telah berkembang sejak dekade 1990. Indonesia menerapkan kebijakan tersebut pada kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi politik dengan kuota sebesar 30 (tiga puluh) persen. Sebagai sesama lembaga parlemen nasional yang merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ternyata terdapat kekosongan kebijakan tersebut bagi lembaga DPD. Kekosongan tersebut selain menggambarkan praktik yang diskriminatif, dapat berpotensi menghasilkan sangat minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga tersebut. Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk menakar probabilitas diterapkannya kebijakan yang serupa bagi kelembagaan DPD, atau memberikan rekomendasi lain yang lebih tepat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan komparatif (comparative approach). Data kami peroleh dari studi pustaka dan akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, berdasarkan pertimbangan ketimpangan pencalonan dan budaya patriarki, komparasi negara lain, DPD sebagai bagian dari MPR, sistem bikameral Indonesia, dan korelasi Keterwakilan Daerah dan Isu Perempuan di Indonesia; DPD memiliki beberapa argumentasi yang penting dan relevan untuk menerapkan kebijakan afirmatif kuota gender. Namun, terhadap pertimbangan tersebut terdapat juga argumentasi yang tidak penting dan tidak relevan serta tidak berdampak signifikan atau tidak mungkin diaplikasikan yang menjadi tantangan penerapan kebijakan afirmatif sebagaimana DPR. Untuk itu, rekomendasi yang paling tepat bagi DPD adalah sekedar melalui sosialisasi pencalonan yang lebih masif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga budaya hukum berupa kesadaran keberadaan anggota DPD perempuan menjadi tumbuh serta kekhawatiran minimnya anggota DPD perempuan dapat dicegah.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur menjadi titik balik penting model pembangunan Indonesia. Provinsi Gorontalo sebagai salah satu tetangga dekatnya memiliki potensi besar untuk berkontribusi mengembangkan IKN. Kohesi antara Provinsi Gorontalo dan IKN menjadi faktor kunci mencapai tujuan pengembangan sosio-ekonominya. Namun, Provinsi Gorontalo masih diperhadapkan dengan problem pengembangan ekonomi, layanan publik, dan UMKM, termasuk lambannya pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur yang belum memadai, rendahnya daya saing masyarakat, tingginya tingkat kemiskinan, dan masalah sosial-ekonomi.  Studi ini bertujuan menganalisis permasalahan maupun potensi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kontribusi dan kohesinya untuk pengembangan sosio-ekonomi IKN. Melalui pendekatan metodologi kemaslahatan (well-being methodology/WM) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, ditekankan tiga dimensi utama, yaitu persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat terhadap strategi-kompetitif untuk memberikan pemahaman holistik dan partisipatif terhadap aspek kesejahteraan. Studi menemukan bahwa masyarakat Gorontalo memiliki pandangan positif terhadap IKN, dengan harapan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memperkuat kontribusinya melalui peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, dan daya saing ekonomi untuk mendukung pengembangan sosio-ekonomi IKN. Menariknya, dominasi responden adalah generasi Z. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda Gorontalo terlibat dalam riset ini. Intinya, Pemerintah Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan dalam kontribusi dan kohesinya terhadap pengembangan sosio-ekonomi IKN, dengan tingkat partisipasi publik yang rendah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pembangunan. Karenanya, diperlukan upaya intensif dalam sosialisasi, edukasi, dan keterlibatan publik untuk meningkatkan partisipasi dan memperkuat proses pembangunan IKN. Kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo disarankan merancang strategi-kompetitif yang terintegrasi, fokus pada peningkatan persepsi masyarakat melalui sosialisasi, membangun kepercayaan, menumbuhkan partisipasi publik, dan meningkatkan akseptabilitas atas pembangunan IKN.