Vol 15 No 2 (2023)

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam mempersiapkan capacity building dalam rangka pembangunan Ibukota Negara Baru di Indonesia dan mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data dari sumber sekunder, seperti dokumen resmi pemerintah, laporan penelitian, dan publikasi terkait. Alat analisis yang dimaksimalkan adalah Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa tantangan perlu diatasi dalam mempersiapkan peningkatan kapasitas untuk pembangunan Ibu Kota Baru (IKN). Tantangan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia terampil, kendala anggaran, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, perubahan teknologi, dan inovasi. Tantangan-tantangan tersebut memengaruhi efektivitas dan efisiensi pembangunan, serta kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Dalam mengatasi tantangan tersebut, strategi yang direkomendasikan mencakup komitmen pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang memadai, mengembangkan kebijakan yang mendukung, dan kerja sama yang erat antara semua pemangku kepentingan terkait. Selain itu, pendekatan partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan dianggap penting untuk memastikan keberhasilan peningkatan kapasitas. Melalui pelibatan semua pihak, pengakuan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta penggunaan pendekatan yang berkelanjutan, pembangunan Ibu Kota Negara Baru dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengelola daerahnya. Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Namun, ditemukan permasalahan dalam sistem informasi dan pengelolaan data ekonomi desa yang mengakibatkan lambatnya proses kerja pemerintah desa dalam mengumpulkan data sistem informasi dan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perekonomian desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menginisiasi Layanan SI Desa sebagai bentuk penyediaan layanan sistem informasi dan pengelolaan data desa berbasis komputer dan website yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna. Penelitian kualitatif ini menggunakan alat analisis berupa business model canvas dengan data sekunder karena dapat mengembangkan Layanan SI Desa melalui sembilan komponennya. Hasil penelitian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkolaborasi melalui nota kesepahaman dengan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam menggagas sistem informasi yang ideal untuk pengelolaan data ekonomi desa dalam Layanan SI Desa. Layanan terintegrasi ini akan menjadi sistem informasi dan pengelolaan data ekonomi desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran serta dapat dipantau kebermanfaatannya. Pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima sehingga seluruh desa yang terintegrasi dengan layanan ini dapat menjadi lebih tangguh dan mandiri.

Sejak BPK berdiri tahun 2003, sebanyak 23 Gubernur telah tersangkut perkara korupsi diantaranya sebanyak 20 ditangani langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kurun waktu 10 tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2022 sudah sebanyak 10 Gubernur telah diputus dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Sebanyak enam Gubernur dipidana dengan dakwaan korupsi penerima suap yang ada kaitannya dengan pengelolaan APBD. Seharusnya dalam penanganan perkara kasus tersebut diperlukan perhitungan kerugian negara oleh auditor BPK RI sebagai akibat perbuatan korupsi yang dilakukan tersebut.

Analisis terhadap dakwaan putusan pengadilan memberi indikasi perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK atau BPKP tidak digunakan dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti. Hakim sepenuhnya mengandalkan besaran suap yang diterima atau besaran korupsi yang dinikmati terdakwa dalam dakwaan sebagai kerugian negara yang harus dikembalikan sebagai uang pengganti. Dalam dakwaan tidak ditemukan argumentasi menggunakan suap yang diterima dinilai identik dengan prinsip kerugian keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai kewajiban pengembalian untuk memulihkan kerugian negara dimaksud.

The Chinese ethnic community in Indonesia faces challenges in integrating with other groups, including in Singkawang. Singkawang is a positive example of a community where harmony and mutual understanding among ethnic groups have prevailed. Rarely are incidents, whether riots or conflicts related to the Chinese ethnic group, found. Therefore, this study aims to analyze the active role of the Chinese ethnic community in the governance of Singkawang through acculturation. This study was conducted with the direct involvement of the researcher on-site. The study used qualitative-descriptive to understand the phenomenon or events regarding cultural acculturation in Singkawang. Historical, anthropological, and sociological approaches are employed to comprehend this phenomenon. Interviews were conducted with ethnic communities to gather primary data, including the Chinese, Dayak, Malay, and Madurese ethnic groups and the Singkawang local government. Secondary information was collected from various research findings, news sources, and historical documents. The results indicate an active role of the Chinese ethnic community in the governance of Singkawang. Their presence is accepted and supported by all ethnic groups in society as a result of the acculturation process that has been ongoing for some time. More specifically, cultural acculturation has occurred between the Chinese ethnic community and other groups, such as the Malay and Dayak communities. This acculturation has generated positive perceptions among the community. Acculturation has also led to language, material culture, dietary habits, and clothing changes. The direct interaction among diverse groups and shared economic conditions play a role in shaping or influencing this situation.

Fiscal decentralization is an effort by the central government to distribute regional development by providing fiscal balance funds to regional governments. The fund aims to promote regional self-sufficiency and community welfare throughout Indonesia. Riau is one of the provinces implementing fiscal balance funds and has high regional income in various sectors. However, the human development of some regions in Riau is unequal, even though the fiscal balance issued by the government continues to increase. This study aims to explore the fiscal balance funds, which consist of revenue sharing funds (DBH), general allocation funds (DAU), special physical allocation funds (DAK Physical), and special non-physical allocation funds (DAK Non-Physical), will affect human development in Riau Province from 2017 to 2022 in terms of health, education, and standard of living. This study used 72 observations from 12 cities/regencies in Riau obtained from Statistics Indonesia, and it was conducted by using a quantitative approach through panel data regression. This study produces three estimation models for each aspect of human development. REM is the model chosen to answer the three research models. The results in the first model showed that DAK Physical and DAK Non-Physical influenced human development in the health aspect. The second model was DAK Non-Physical, which significantly affected human development in education. Finally, DBH, DAU, and DAK Non-Physical significantly affected human development in aspects of decent living standards. Fiscal balance funds affect every aspect of human development in Riau. Fiscal planning and budgeting by local governments in Riau with targeted support are needed to further human development.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan transformasional Kepala Desa dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Maluku yang dikenal dengan sebutan Bumi Raja-Raja. Kepala desa disebut "Bapa Raja" karena posisinya sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bahkan tokoh adat karena seorang Bapa Raja harus memiliki garis keturunan bangsawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian eksploratif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapa Raja memainkan peran kunci dalam memperkuat kapasitas lokal, mengatasi potensi risiko, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di desa. Mereka tidak hanya memperkuat pemberdayaan lokal tetapi juga mengatasi dan mengurangi potensi dan memenuhi kebutuhan dasar di desa dengan melakukan tindakan nyata dan memanfaatkan sumber daya lokal secara proaktif dan berdampak positif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan pandemi. Rekomendasi studi adalah memperkuat peran Bapa Raja sebagai agen kolaboratif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan demikian, di masa depan, Bapa Raja sebagai pemimpin lokal sekaligus tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi krisis sekaligus menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

The success of development depicts economic growth. Nevertheless, it is pertinent to emphasize that a significant increase in economic growth may not eradicate poverty, unemployment, and health issues. The prevalence of poverty in Palembang City in 2021 was considerably elevated, amounting to 11.34 percent, while the unemployment rate has exhibited an upward trend, reaching 10.11 percent. Additionally, there was a decline in employment within the labor market, accompanied by a corresponding rise in the number of individuals actively seeking job opportunities. This study aims to examine the various elements contributing to poverty and unemployment and formulate an integrated and sustainable model for poverty reduction and lowering unemployment in urban areas. The data collection technique uses a concurrent mixed method through questionnaires distributed to the public by purposive random sampling of 215 informants and Focus Group Discussions with relevant stakeholders in Palembang City in November 2022. The results of the study found that four factors contribute to poverty in Palembang City: education level, economic growth, health, and labor force participation rate. The level of education is the most dominant factor that plays a role in the occurrence of poverty and unemployment in Palembang City. The strategy formulated is the provision of educational scholarship programs for poor families at the primary and secondary education levels through the utilization of operational costs. It can be concluded that education has a big role in reducing poverty and unemployment, so it is important to invest in education. Investment in education, including improved access and quality of education, can help address issues of poverty and unemployment by giving individuals better opportunities for decent work.

The whole community should be involved in rural development. However, occasionally, some obstacles cause a lack of community participation. Therefore, several aspects, like socio-cultural and customary practices, are utilized for the rural development of indigenous peoples. This study aimed to analyze customary sanctions' function as social control in rural development for the indigenous Pepadun community in Srimenanti Village, Negara Batin sub-districts, Way Kanan Regency. This field research used a descriptive qualitative approach. The primary data were collected from interviews and observations, while the secondary data were assembled from Statistics Indonesia and customary records owned by informants. Transcription and description were conducted for data processing and analysis. As a result, customary sanctions enforced by Members of the Indigenous Council (Anggota Dewan Adat) have an important role in the social control of deviant behavior through agreed Bia (Biaya Adat/Customary Fees). Additionally, customary rules also play a role in filling both physical and non-physical rural development of the skills in the rural government and customary administrators. These customary sanctions run on community participation in complying with agreed customary rules.

Penelitian ini mengukur bagaimana political will didalam kebijakan pemindahan ibu kota negara dan bagaimana kebijakan ini ketika dihadapkan pada konstelasi politik yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik indepth interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political will dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara tidak dapat dilepaskan dari faktor individu, yaitu keyakinan dan keberanian Presiden Joko Widodo melalui basis alasan yang memiliki relevansi kuat dengan keadaan empiris dan terefleksikan melalui berbagai peraturan yang ditetapkan. Faktor organisasi menunjukan keseriusan dan komitmen pemerintah melalui tim transisi yang dibentuk, sebagai dasar untuk bekerja secara terkoordinasi dalam mencapai target yang ditetapkan. Faktor relasi menunjukan keterlibatan individu/kelompok melalui adanya berbagai dukungan masyarakat, collaborative dan partnership, serta keterlibatan tokoh/figur internasional didalam pelaksanaannya. Faktor sosial menunjukan dinamika politik dan kondisi perangkat negara dalam proses pengambilan keputusan telah merefleksikan dukungan terhadap kebijakan, terlihat dari persetujuan mayoritas fraksi partai politik di legislatif, yang dalam satu waktu yang sama telah menjadi legitimasi politik yang kuat. Secara keseluruhan, keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan pemindahan ibu kota negara akan ditentukan bagaimana kepemimpinan Presiden terpilih selanjutnya serta komposisi dukungan partai politik yang akan datang, yang tentu harus memiliki koherensi komitmen yang sama terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga petani. Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 52 dengan dibagi dalam tiga musim tanam (MT I, MT II, dan MT III). Metode analisis yang digunakan adalah metode logit atau regresi logistik dengan variabel of interest yaitu akses debitur LKM-A dan 9 variabel kontrol lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 dari 10 variabel berpengaruh secara negatif (koefisien di bawah 1) yang artinya memiliki hubungan untuk menurunkan resiko kemungkinan untuk miskin, yaitu variabel akses debitur LKMA; akes debitur Bank; luas area lahan, dan status pernikahan. Peluang yang tinggi dalam menekan resiko kemungkinan kemiskinan ini menunjukkan LKM-A dan Bank dapat menjadi jawaban bagi petani demi meningkatkan inklusivitas keuangan.

Several studies in the private sector have shown that social nudge has proven successful in changing behavior in various settings. For instance, social nudge is effective in involving more people in energy conservation and plastic waste recycling behavior. Social nudge has shown great promise as behavior change intervention in both the public and private sectors worldwide because they produce highly effective results at low cost while enabling the target group whose behavior is expected to change to maintain their autonomy. This study aims to examine whether social nudges can successfully overcome civil servant disciplinary problems in Indonesia, especially issues related to the tardiness behavior of civil servants. The study employed an experiment method with the one-group pre-post-test design and the two-step intervention, which was applied to 15 participants who were civil servants at Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi (A Regional Specialty Hospital of South Sulawesi, Indonesia). The results showed that the average number of respondents' tardiness time before the intervention (pretest) is higher than the results of the first intervention (t = 3.367, p < 0.05) and the second intervention (t = 11.003, p < 0.05). These findings indicate that social nudge is proven effective in reducing tardiness and complements the predetermined strategies to overcome the problem of tardiness in civil servants. This study is potentially the first to examine social nudges' effectiveness in government settings. The study was conducted in three weeks between 21 September 2020 and 9 October 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas dan tantangan penyetaraan jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari jabatan administratif menjadi jabatan fungsional, yang telah menyebabkan terjadinya transisi besar di bidang birokrasi pemerintahan. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu, pertama, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan; kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya; dan ketiga, bagaimana motivasi kerja akibat adanya penyetaraan jabatan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan berjalan lancar. Namun, permasalahan muncul ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. Permasalahan tersebut terlihat pada produktivitas kebijakan, linearitas kebijakan, efisiensi kebijakan, dan motivasi kerja akibat kebijakan. Penelitian ini menyarankan agar penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terus dievaluasi, dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai terus ditingkatkan.

This study was conducted in the context of Indonesia, which has entered the final stage of the three-period bureaucratic reform. Although progress has been made in various fields, indicators show that Indonesia still needs to achieve the ideal standard in terms of bureaucratic reform. The study aims to analyze the developing reform bureaucracy from the perspective of government dynamics to evaluate the Indonesian government's efforts and identify the factors that become obstacles in the bureaucratic bureaucracy. Researchers use NVivo to map the practices of dynamic governance in Indonesia based on the systematic literature review (SLR) results. The results showed that the Indonesian government has begun to apply a dynamic governance approach in contextualizing and implementing the bureaucracy. However, resistance to change and past habits from the New Order era became an obstacle to bureaucratic reform. The results also showed that corruption is a fundamental problem that is still being faced in Indonesian culture and needs to be addressed immediately in efforts to reform the bureaucracy.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2021. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model fixed effect karena dapat mengurangi bias dibandingkan dengan model data panel lainnya, terutama yang disebabkan oleh variabel tidak teramati (unobservable time-invariant). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian fiskal, rasio belanja modal, dan rasio belanja bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Desentralisasi fiskal dan belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pembangunan ekonomi inklusif. Sementara itu, kemandirian fiskal dan belanja modal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tata kelola hutan dalam bingkai Otonomi Khusus di  Papua belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, terutama masyarakat adat. Alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan monokultur menjadi masalah utama penyebab deforestasi di Tanah Papua. Dalam struktur patrilineal dan budaya patriarki yang melekat di Papua, perempuan yang hanya mendapat hak kelola hutan akan  merasakan dampak lebih berat dari laki-laki. P Di sisi lain kaum muda di Papua sebagai  aktor kunci dalam proses perubahan ekonomi dan sosial di Papua, belum banyak dieksplorasi  dari segi aspirasi dan perannya dalam tata Kelola  hutan. Artikel ini menelusuri berbagai literatur akademik dan laporan kerja lembaga yang menaruh perhatian pada tata kelola hutan di Tanah Papua dengan lensa ekologi politik feminis berfokus pada situasi gender, generasi, dan kaum muda, deforestasi dan tata kelola  hutan di Papua. Paper ini menemukan bahwa perempuan adat dan kaum muda sebagai bagian dari masyarakat adat masih sering tidak dianggap dan tereksklusi dari ruang-ruang diskusi yang menentukan masa depan tata kelola hutan di Tanah Papua. Otonomi Khusus sebagai penghormatan, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat Papua, ke depan diharapkan dapat  menjadi jalan mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dialami masyarakat di Tanah Papua.