Penerapan Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu di Badan Pengawas Pemilu dalam UU Pemilu di Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu dan pengawas pemilu yang merupakan bagian dari penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi proses tahapan pemilu dan peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari Keputusan Bawaslu Republik Indonesia dan data primer dari peraturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, jurnal, internet dan media sosial dari lembaga Bawaslu, baik dari Bawaslu RI, Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian, menyimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi keterwakilan perempuan di lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30%. Bahkan di beberapa kabupaten/kota, perempuan tidak terwakili sebagai pengawas pemilu. Pasal 92 ayat 11 sebagai dasar hukum mengenai keterwakilan perempuan di Bawaslu tidak sepenuhnya dijalankan. Regulasi tidak hanya dijadikan kewajiban yang digugurkan sebagai syarat masuknya perempuan ke dunia politik yang sudah diberikan tempat dan aturan. Selain itu, implementasi dan pengawasan di lapangan sangat dibutuhkan. Perlu adanya integritas dan transparansi dari tim seleksi yang dipilih tanpa adanya muatan politis yang menguntungkan salah satu calon. Namun, uji kelayakan dan kepatutan berada di ranah Bawaslu Republik Indonesia.