Beralih ke bagian utama
Artikel Riset Asli Akses Terbuka Terakreditasi SINTA 2

Kebijakan Penyetaraan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Efektivitas terhadap Kualitas Kinerja

Penulis

  • Baharudin
  • Institut Pemerintahan Dalam Negeri
DOI
10.21787/jbp.15.2023.389-402
Tanggal Terbit & Halaman
31 Agustus 2023 · Hlm. 389-402
Lisensi
CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
Baca PDF 238 KB Kutip

778 Dilihat 712 Diunduh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas dan tantangan penyetaraan jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari jabatan administratif menjadi jabatan fungsional, yang telah menyebabkan terjadinya transisi besar di bidang birokrasi pemerintahan. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu, pertama, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan; kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya; dan ketiga, bagaimana motivasi kerja akibat adanya penyetaraan jabatan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan berjalan lancar. Namun, permasalahan muncul ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. Permasalahan tersebut terlihat pada produktivitas kebijakan, linearitas kebijakan, efisiensi kebijakan, dan motivasi kerja akibat kebijakan. Penelitian ini menyarankan agar penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terus dievaluasi, dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai terus ditingkatkan.

Kata Kunci:

Baca Naskah Lengkap

Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 15 No 2 (2023).

Buka PDF

Daftar Pustaka

39 rujukan
  1. Al-Asyhar, T. (2020). Dampak Psikologis Alih Jabatan Struktural ke Fungsional. Kemenag.go.id. https://kemenag.go.id/opini/dampak-psikologis-alih-jabatan-struktural-ke-fungsional-cpkesu
  2. Anderson, J. E. (1979). Public Making: An Introduction. Holt Rinehart and Winston.
  3. Ariza, R. (2021). Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(2), 125–140.
  4. Beatrix, G., Apriyansyah, H., & Syarief, F.-. (2022). Career Development of Functional Positions, Simplification of Organizational Structure, and Equality of Administrative Positions Into Functional Positions: A Literature Review. Journal of Sustainable Community Development (JSCD), 4(2), 129–140. https://doi.org/10.32924/jscd.v4i2.80
  5. Dewi, R., & Iqbal, M. A. (2023). Implementation of the Policy of Equalizing Structural Positions (JA) to Functional Positions (JF) in Efforts to Enhance Motivation, Performance, and Career Development of Employees of the National Policy Strategy Agency (BSKDN). JRSSEM, 2(12), 2987–3010. https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i12.513
  6. Fitrianingrum, L., Lusyana, D., & Lellyana, D. (2020). Pengembangan Karier Jabatan Fungsional dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi dan Tantangan. Civil Service, 14(1), 43–54.
  7. Gelora M, A. (2022). Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan ASN dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(2), 265–281. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.930
  8. Guspika. (2020). Momentum Reformasi Birokrasi Melalui Kebijakan Perampingan Eselon III dan IV. In Memutus Rantai Birokrasi di Indonesia. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas. bit.ly/bacasimpul
  9. Hamdi, M. (2002). Bunga Rampai Pemerintahan. Yarsif Watampone.
  10. Hermawan, R., Kawuriyan, M. W., & Ernawati, D. P. (2023). Analisis Manajemen Perubahan dan Struktur Organisasi Pasca Alih Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) ke Jabatan Fungsional di Provinsi DKI Jakarta. MSEJ, 4(1), 798–808.
  11. Insani, I., Warsono, H., Kismartini, K., & Astuti, R. S. (2022). Analysis of the Implementation of Policy on Equalizing Administrative Positions to Functional Positions in Central Government Agencies. Perspektif, 11(3), 901–909. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6335
  12. Jones, C. O. (1991). Pengantar Kebijakan Publik: (Public Policy) (R. Istamto (ed.)). Rajawali.
  13. Kasus, S., Badan, L., Sumber, P., & Manusia, D. (2023). Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Bagi Pengawas (Studi Kasus : Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah). Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Ke-III, 140–148.
  14. Kustanto, M., & Nuviandra, W. L. (2023). Implementasi Penyetaraan Jabatan Terhadap Pola Karier Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan, 7(1), 67–80. https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i1.350
  15. Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1952). Power and Society a Framework for Political Inquiry. Routledge and Kegan Paul.
  16. Mastoah, S. (2019). Implementasi Kebijakan Penghapusan Jabatan Eselon III dan IV ke dalam Penyetaraan Jabatan Fungsional dalam Perspektif Hukum. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 4(5), 9–25.
  17. Nazir, D., Abubakar, M. Bin, Sukmawati, C., & Hafni, N. (2023). Implementation of Equalization of Administrative Positions into Functional Positions in North Aceh Secretariat for the 2019-2022 Period. Malikussaleh Governance and Policy Reviews, 1(1), 39–42.
  18. Nisa, L. S., Sri Setyati, Maliani, Dewi Siska, & Siska Fitriyanti. (2022). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 17(2), 167–184. https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.284
  19. Nugroho, R. (2014). Metode Penelitian Kebijakan. Pustaka Pelajar.
  20. Oktavianus, A. (2023). Kajian Perbandingan Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Pemerintahan Negara Indonesia dengan Pemerintahan Negara Singapura. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(2), 2284–2301.
  21. Pratama, A., Rajak, A., & Sabuhari, R. (2022). Pengaruh Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Dampaknya pada Kinerja Pegawai di Lingkup BPS Se-Provinsi Maluku Utara (Studi tentang Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(23), 712–728.
  22. Pratama, D. H., Wibowo, G. D., & Purnomo, C. E. (2023). Implementasi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Provinsi NTB). Indonesia Berdaya, 4(3), 931–942. https://doi.org/10.47679/ib.2023507
  23. Priyono, H., Warsono, H., & Astuti, R. S. (2022). Implementation of Bureaucracy Simple Policy in Improving the Bureaucracy Reform Index the Government of the City of Salatiga. International Journal of Educational Research & Social Sciences, 3(4), 1513–1526. https://ijersc.org
  24. Puspita, P. (2022). Restrukturisasi Birokrasi di Perguruan Tinggi: Penyetaraan Jabatan Struktural ke Fungsional Perguruan Tinggi Islam Negeri di Kalimantan. Jurnal EL-RIYASAH, 13(1), 50. https://doi.org/10.24014/jel.v13i1.16705
  25. Ramadani, T., & Sofyaningrum, E. D. (2020). Strategi Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 23(2), 239. https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.677
  26. Ramadhan, K. M., Fachruddin, I., Pramono, T., Abror, D., & Umanailo, M. C. B. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Kabupaten Trenggalek. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 5(1), 50–57. https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1501
  27. Ristala, H., & Rahmandika, M. A. (2022). Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Demi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Academia Praja, 5(1), 117–126. https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.956
  28. Saifuddin, & Nelliraharti. (2022). Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrator dan Pengawas ke Jabatan Fungsional (Studi Kasus di UIN Ar Raniry Banda Aceh). Journal of Education Science (JES), 8(2), 280–287.
  29. Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(1), 12–25. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380
  30. Sihotang, E. F., Jazuli, H. E. R., & Nurikah. (2023). Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional ASN di Dinas ESDM Provinsi Banten Sebagai Peningkatan Mutu Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Ja. Beleid: Journal of Administrative Law and Public Policy, 1(1).
  31. Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (2006). Competence at Work: Models for Superior Performance. John Wiley & Sons.
  32. Suartini, N. K. (2023). Problematika Pelaksanaan PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(2), 388–396. https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2409
  33. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (22nd ed.). CV. Alvabeta.
  34. Sumarna, A., & Warman, H. (2022). Analisis Penerapan Kebijakan Penyetaraan Jabatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 2222–2228. http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2957
  35. Theodora, H. M., Sucipta, P. R., & Irman. (2023). Legal Implications of Equalization Administrative Position Become the Functional Position in the Government of Riau Islands. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(2), 140–148.
  36. Timur, W., Fauzi, A., Yakup, Y., & Satyawati, T. (2022). Implementasi Penyetaraan Jabatan Administrasi Tenaga Kependidikan ke Jabatan Fungsional di Universitas Negeri Surabaya. JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan), 7(1), 39–47. https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n1.p39-47
  37. Tuasamu, H., Hadady, H., & Fahri, J. (2023). Intervensi Penyetaraan Jabatan: Analisis Efektivitas Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia, 22(2), 70–76. https://doi.org/10.53640/jemi.v22i2.1131
  38. Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik: Proses dan Analisis. Intermedia.
  39. Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja. Rajawali Pers.

Hak Cipta & Lisensi Akses Terbuka

Hak Cipta (c) 2023 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.