Beralih ke bagian utama
Artikel Riset Asli Akses Terbuka Terakreditasi SINTA 2

SI Desa (Sistem Informasi Desa)

Inisiasi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Ekonomi Desa yang Terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Penulis

  • Risanda Alirastra Budiantoro 1* Penulis korespondensi
  • Mario Rosario Wisnu Aji 2
  • Joni Prayogi 3
  • Anis Susanti 1
DOI
10.21787/jbp.15.2023.233-247
Tanggal Terbit & Halaman
31 Agustus 2023 · Hlm. 233-247
Riwayat Naskah
Diterima30 Jun 2023 Disetujui28 Agu 2023 Terbit31 Agu 2023
Lisensi
CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
Baca PDF 508 KB Kutip

3.122 Dilihat 1.839 Diunduh

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengelola daerahnya. Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Namun, ditemukan permasalahan dalam sistem informasi dan pengelolaan data ekonomi desa yang mengakibatkan lambatnya proses kerja pemerintah desa dalam mengumpulkan data sistem informasi dan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perekonomian desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menginisiasi Layanan SI Desa sebagai bentuk penyediaan layanan sistem informasi dan pengelolaan data desa berbasis komputer dan website yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna. Penelitian kualitatif ini menggunakan alat analisis berupa business model canvas dengan data sekunder karena dapat mengembangkan Layanan SI Desa melalui sembilan komponennya. Hasil penelitian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkolaborasi melalui nota kesepahaman dengan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam menggagas sistem informasi yang ideal untuk pengelolaan data ekonomi desa dalam Layanan SI Desa. Layanan terintegrasi ini akan menjadi sistem informasi dan pengelolaan data ekonomi desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran serta dapat dipantau kebermanfaatannya. Pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima sehingga seluruh desa yang terintegrasi dengan layanan ini dapat menjadi lebih tangguh dan mandiri.

Kata Kunci:

Baca Naskah Lengkap

Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 15 No 2 (2023).

Buka PDF

Daftar Pustaka

46 rujukan
  1. Adinarayana, J., Raj, F. J., & Sharma, V. (2015). Village Level Information System – A Tool for Decentralized Planning at District Level in India. Journal of Environmental Informatics, 4(2), 56–64. https://doi.org/10.3808/jei.200400037
  2. Akbar, M. F., Jaya, F. H., & Putubasai, E. (2019). Implementasi Website Desa dalam Pemberian Pelayanan Informasi Pembangunan. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 1(1), 42–51. https://doi.org/10.33701/jtkp.v1i1.888
  3. Anggreni, N. M. M., Ariyanto, D., Suprasto, H. B., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Successful Adoption of the Village’s Financial System. Accounting, 6(6), 1129–1138. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.005
  4. Anoraga, P. (2007). Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi. Rineka Cipta.
  5. Apriyansyah, Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 4(1), 10–24. https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5901
  6. Ariyanto, D., Dewi, A. A., Hasibuan, H. T., & Paramadani, R. B. (2022). The Success of Information Systems and Sustainable Information Society: Measuring the Implementation of a Village Financial System. Sustainability, 14(7), 3851. https://doi.org/10.3390/su14073851
  7. Athia, I., Saraswati, E., & Normaladewi, A. (2018). Penerapan Business Model Canvas (BMC) untuk Mendorong Mindset Kewirausahaan di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Malang. JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan), 2(1), 66–75. https://jim.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/1051
  8. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108
  9. Braza, A. S. (2020, April 23). Pentingnya Menerapkan Business Model Canvas. Binus University School of Information Systems. https://sis.binus.ac.id/2020/04/23/business-model-canvas-2/
  10. Cheisviyanny, C., Helmy, H., & Dwita, S. (2018). Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 1087–1104. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/274
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. (2020). SIDesa Jawa Tengah. SIDesa Jawa Tengah. https://sidesa.jatengprov.go.id
  12. Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan/Simpul Tumbuh. (2021, June 12). Pelatihan UMKM: Business Model Canvas (BMC). Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan/Simpul Tumbuh. https://simpultumbuh.uii.ac.id/business-model-canvas-bmc/
  13. Hartono, Utomo, D., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi, 6(1), 9–21.
  14. Hermawan, A., & Pravitasari, R. J. (2013). Business Model Canvas (Kanvas Model Bisnis). Akselerasi.id.
  15. Indrajit, R. E. (2022). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Andi.
  16. Irawan, D. (2017). Perancangan Sistem Informasi Pendistribusian Obat dan Alat Kontrasepsi di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Lubuklinggau Berbasis Web Mobile. JUTIM (Jurnal Teknik Informatika Musirawas), 2(1). https://doi.org/10.32767/jutim.v2i1.24
  17. Iswahyuni, E., & Permana, B. I. (2018). Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah di Desa Wongsorejo. JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), 2(2), 1–4. https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/655
  18. Jun, K.-N., Wang, F., & Wang, D. (2014). E-Government Use and Perceived Government Transparency and Service Capacity. Public Performance & Management Review, 38(1), 125–151. https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576380106
  19. Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2003). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government (Inpres No. 3 Tahun 2003): Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Versi 1.0. Kementerian Komunikasi dan Informasi.
  20. Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2020). Rintisan Startup, Talenta Digital, Ide, Inovasi. Kementerian Komunikasi dan Informasi.
  21. KOMPAK. (2018a). Integrasi Sistem Informasi Desa dan Basis Data Terpadu. KOMPAK.
  22. KOMPAK. (2018b). KOMPAK Living Design Document 2015-2022. KOMPAK.
  23. Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (2009). Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts. Contemporary Southeast Asia, 31(1), 64–87. https://www.jstor.org/stable/41288789
  24. Lisnawati, & Lestari, S. (2019). Analisis Faktor Pembangunan Desa dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(2), 157–167. https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3390
  25. Manoby, W. M., Afriyanni, A., Fitri, S. E., Pranasari, M. A., Setyaningsih, E., Rosidah, R., & Saksono, H. (2021). Digital Village: The Importance of Strengthening Village Resilience in the Digital Age. Jurnal Bina Praja, 13(1), 53–63. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.53-63
  26. Manoharan, A. P., & Ingrams, A. (2018). Conceptualizing E-Government from Local Government Perspectives. State and Local Government Review, 50(1), 56–66. https://doi.org/10.1177/0160323X18763964
  27. Mellouli, M., Bouaziz, F., & Bentahar, O. (2020). E-government Success Assessment From a Public Value Perspective. International Review of Public Administration, 25(3), 153–174. https://doi.org/10.1080/12294659.2020.1799517
  28. Mislawaty, S. E., Harahap, R., & Anisyah, S. (2022). Digitalizing Governance in South Sumatera: An Introduction “E-Sumsel” System Reforming Public Service Management. Jurnal Bina Praja, 14(3), 399–411. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.399-411
  29. Nikiforova, A. (2021). Smarter Open Government Data for Society 5.0: Are Your Open Data Smart Enough? Sensors, 21(15), 5204. https://doi.org/10.3390/s21155204
  30. Nurdin, Stockdale, R., & Scheepers, H. (2012, July 15). Benchmarking Indonesian Local E-Government. PACIS 2012 Proceedings. https://aisel.aisnet.org/pacis2012/115
  31. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley.
  32. Paquette, S., Jaeger, P. T., & Wilson, S. C. (2010). Identifying the Security Risks Associated With Governmental Use of Cloud Computing. Government Information Quarterly, 27(3), 245–253. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.01.002
  33. Polii, R. R., Rindengan, Y. D. Y., & Karouw, S. (2017). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Government-to-Citizen. Jurnal Teknik Informatika, 12(1). https://doi.org/10.35793/jti.12.1.2017.17789
  34. Pristiyanto, D. (2015). Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Yayasan Penabulu.
  35. Rozi, F., Listiawan, T., & Hasyim, Y. (2017). Pengembangan Website dan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Tulungagung. Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika, 2(2), 107–112. https://doi.org/10.29100/jipi.v2i2.366
  36. Sosiawan, E. A. (2008a). Evaluasi Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Prespektif Content dan Manajemen. Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF), 1(5), 88–98. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/759
  37. Sosiawan, E. A. (2008b). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia. Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF), 1(5), 99–108. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/760
  38. Sosiawan, E. A., Susilastuti, & Wiendijarti, I. (2004). Pemanfaatan dan Penggunaan Ruang Komunikasi Virtual pada Web Site Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Paradigma: Jurnal Masalah-Masalah Kebijakan, 8(1), 56–72.
  39. Sujono, E. (2017). Mengembangkan Potensi Masyarakat di Desa & Kelurahan. Deepublish.
  40. Supriyati, & Bahri, R. S. (2020). Model Design of Accounting Information Systems for Village Owned Enterprises (BUMDes). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 879(1), 012093. https://doi.org/10.1088/1757-899X/879/1/012093
  41. Tim PPM Manajemen. (2014). Business Model Canvas: Penerapan di Indonesia. Penerbit PPM.
  42. Tjitradi, E. C. (2015). Evaluasi dan Perancangan Model Bisnis Berdasarkan Business Model Canvas. Agora, 3(1), 8–16. https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/2708
  43. Universitas Bina Darma. (2021). Business Model Canvas. Universitas Bina Darma. http://eprints.binadarma.ac.id/8187/
  44. Wahid, F. (2004). Lessons from E-Government Initiatives in Indonesia. Media Informatika, 2(2), 13–21. https://journal.uii.ac.id/media-informatika/article/view/11
  45. Wargadinata, E., Aly, E. S., & Alma’arif. (2022). Evaluation of Jakarta Province in Information and Technology Management. Jurnal Bina Praja, 14(3), 453–464. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.453-464
  46. Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan e-Government di Indonesia: Analisis Website. 329–336.

Hak Cipta & Lisensi Akses Terbuka

Hak Cipta (c) 2023 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.