Cari
Telusuri 505 artikel Jurnal Bina Praja yang terbit sejak 2009. Pencarian mencakup judul, abstrak, kata kunci, dan nama penulis.
Hasil Pencarian
Menampilkan 1–8 dari 8 artikel untuk “koordinasi kelembagaan”
-
Tata Kelola Multitingkat untuk Inovasi Metropolitan di Indonesia: Menghubungkan Koordinasi Kelembagaan dan Transformasi Digital
Inovasi metropolitan semakin bergantung pada koordinasi lintas batas administratif, tetapi kawasan metropolitan di Indonesia masih dikelola melalui institusi yang kewenangan, sumber daya, dan kapasitas digitalnya tersebar di berbagai tingkat pemerintahan. Studi ini mengkaji bagaimana tata kelola…
-
Pembentukan Kelembagaan Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi dan Kota Bitung
Abstrak Penelitian ini adalah tentang penyelenggaraan urusan keluarga berencana di daerah. Kendati begitu, penelitian ini berfokus pada pembentukan kelembagaan yang mengurus dan mengatur urusan KB di daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran utuh peran lembaga KB yang sudah berdiri…
-
Melampaui Rencana Aksi Nasional: Lintasan Kebijakan, Substitusi Instrumen, dan Kewajiban Negara untuk Melindungi dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dengan Indonesia sebagai Kasus Devian
… berbasis dokumen, dan analisis isi terarah untuk merekonstruksi perubahan instrumen, kepemilikan kelembagaan, pemantauan, peninjauan, dan partisipasi berdasarkan bukti yang diverifikasi hingga 30 Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan lintasan yang tidak linier berupa institusionalisasi iteratif…
-
Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia di bawah Presiden Prabowo: Analisis Kebijakan, Fiskal, dan Politik Berdasarkan Bukti Internasional
… global, studi komprehensif tentang efektivitas program MBG dalam konteks kapasitas regulasi dan kelembagaan Indonesia masih terbatas. Artikel ini menganalisis program MBG menggunakan pendekatan kebijakan publik berbasis bukti dan lensa ekonomi politik, berdasarkan tinjauan artikel jurnal…
-
Ketika Ruang Fiskal Gagal Mengurangi Kemiskinan: Filter Tata Kelola dan Kapasitas Fiskal Regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019–2023
… efektif mendorong pengurangan kemiskinan karena dibatasi oleh tiga filter tata kelola: fragmentasi kelembagaan di berbagai lembaga pemerintah daerah, dominasi program amal jangka pendek, dan kelemahan dalam sistem data dan penargetan penerima manfaat. Oleh karena itu, kapasitas fiskal merupakan…
-
Analisis Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan: Studi Kasus Kota Malang
… kepentingan dengan kekuatan, legitimasi, dan urgensi yang tidak setara, yang menyebabkan tantangan koordinasi dan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi pemangku kepentingan pengelolaan sampah menggunakan Kerangka Kerja Keunggulan Pemangku…
-
Tata Kelola Kolaboratif di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kabupaten Bintan
… daerah dalam mendukung operasional KEK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mengatasi fragmentasi kelembagaan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan model tata kelola. Kesimpulannya, meskipun struktur tata kelola kolaboratif…
-
Integrasi Kebijakan Daerah dan Tata Kelola Kolaboratif dalam Percepatan Penurunan Stunting: Studi Kasus Kota Bekasi
… tata kelola kolaboratif yang efektif dicapai melalui kepemimpinan fasilitatif yang kuat, desain kelembagaan yang inklusif, dan komitmen pemangku kepentingan yang tinggi. Kerangka kerja kolaboratif mengintegrasikan pemerintah di semua tingkatan, entitas sektor swasta, akademisi, dan organisasi…