Haruskah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Menjadi Jabatan Fungsional?

Penyidik pegawai negeri sipil merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral. Kinerja penyidik pegawai negeri sipil di Indonesia belum optimal, antara lain disebabkan oleh minimnya insentif, jenjang karier yang tidak jelas, dan penyidik yang tidak aktif melakukan penyidikan. Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan agar penyidik pegawai negeri sipil ditetapkan sebagai jabatan fungsional, namun saat ini masih tertunda karena adanya moratorium pembentukan jabatan fungsional baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan deskriptif dengan menggunakan teori stres kerja sebagai acuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penetapan jabatan fungsional bagi penyidik pegawai negeri sipil melalui observasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil perlu berada pada jabatan fungsional berdasarkan analisis stres operasional dan organisasi. Dari perspektif stres operasional, tugas penyidik pegawai negeri sipil sarat dengan risiko, mulai dari risiko aset fisik, risiko aset sumber daya manusia, risiko aset keuangan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko psikososial. Dari aspek stres organisasi, beban kerja penyidik pegawai negeri sipil dinilai tinggi karena dituntut menangani minimal empat perkara dalam setahun. Beban kerja tersebut menjadi lebih berat karena penyidik pegawai negeri sipil dituntut untuk mengusut perkara tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan stres operasional dan stres organisasi, penyidik pegawai negeri sipil perlu dibekali dengan internalisasi sistem integritas, serta pemberian dukungan manajemen dan dukungan operasional. Menjadi penyidik pegawai negeri sipil diharapkan menjadi karier yang menjanjikan bagi pegawai negeri sipil.

Civil servant investigators are the vanguard in criminal law enforcement based on sectoral laws. The performance of civil servant investigators in Indonesia is not optimal, among other factors, due to minimal incentives, unclear career paths, and investigators who are not actively conducting investigations. In response to this problem, the Ministry of Law proposed making civil servant investigators a functional position; however, it is currently delayed due to a moratorium imposed by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform on the formation of new functional positions. This study is a normative and descriptive legal research and uses job stress theory as a reference. The study aims to assess the urgency of establishing a functional position for civil servant investigators through observations at the Ministry of Environment and Forestry in the 2015-2024 period. The results indicate that civil servant investigators need to be in a functional position based on the analysis of operational and organizational stress. From the operational stress perspective, the duties of civil servant investigators are fraught with risks, ranging from physical asset risks, human resource asset risks, financial asset risks, legal risks, reputation risks, and psychosocial risks. From an organizational stress aspect, the workload of civil servant investigators is considered high because they are required to handle at least four cases a year. The workload becomes more intense because civil servant investigators are required to investigate cases of money laundering. Related to operational stress and organizational stress, civil servant investigators need to be equipped with the internalization of the integrity system, as well as the provision of management support and operational support. Becoming a civil servant investigator is expected to be a promising career for civil servants.