Haruskah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Menjadi Jabatan Fungsional?

Abstrak

Penyidik pegawai negeri sipil merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral. Kinerja penyidik pegawai negeri sipil di Indonesia belum optimal, antara lain disebabkan oleh minimnya insentif, jenjang karier yang tidak jelas, dan penyidik yang tidak aktif melakukan penyidikan. Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan agar penyidik pegawai negeri sipil ditetapkan sebagai jabatan fungsional, namun saat ini masih tertunda karena adanya moratorium pembentukan jabatan fungsional baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan deskriptif dengan menggunakan teori stres kerja sebagai acuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penetapan jabatan fungsional bagi penyidik pegawai negeri sipil melalui observasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil perlu berada pada jabatan fungsional berdasarkan analisis stres operasional dan organisasi. Dari perspektif stres operasional, tugas penyidik pegawai negeri sipil sarat dengan risiko, mulai dari risiko aset fisik, risiko aset sumber daya manusia, risiko aset keuangan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko psikososial. Dari aspek stres organisasi, beban kerja penyidik pegawai negeri sipil dinilai tinggi karena dituntut menangani minimal empat perkara dalam setahun. Beban kerja tersebut menjadi lebih berat karena penyidik pegawai negeri sipil dituntut untuk mengusut perkara tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan stres operasional dan stres organisasi, penyidik pegawai negeri sipil perlu dibekali dengan internalisasi sistem integritas, serta pemberian dukungan manajemen dan dukungan operasional. Menjadi penyidik pegawai negeri sipil diharapkan menjadi karier yang menjanjikan bagi pegawai negeri sipil.