Model Otonomi Daerah di Denmark dan Zimbabwe serta Alternatif Model Pengawasan Otonomi Daerah di Indonesia

Ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ternyata belum cukup memberikan kekuatan bagi penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Faktanya sejumlah kasus yang melemahkan penyelenggaraan otonomi daerah masih kerap kali terjadi. Ada banyak faktor penyebabnya, salah satunya adalah sistem pengawasan otonomi daerah yang diterapkan saat ini. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), misalnya, mencatat belum tegasnya aturan pelaksana terkait pemberian sanksi bagi pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran atau tidak taat seperti keterlambatan penetapan APBD, tidak menjalankan program nasional, atau keluar negeri tanpa izin. Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan juga masih dianggap lemah. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberi gambaran mengenai pengawasan otonomi daerah di Denmark dan Zimbabwe seraya berupaya memberikan solusi bagi model pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dalam menghimpun pelbagai informasi yang relevan. Ada pun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang tepat karena pengawasan otonomi daerah bersifat multidimensional. Hasil penelitian menunjukkan, model pengawasan seperti di Denmark diperlukan agar pemerintah daerah tidak justru melaksanakan kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Selanjutnya pengawasan harus dilakukan dengan melihat lebih detail persoalan yang terjadi di daerah dan kondisi riil di lapangan. Penelitian juga menawarkan model pengawasan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah model pengawasan yang memiliki dimensi human resources, acceptance, development, dan innovation.

Law No. 12 of 2017 concerning the Guidance and Oversight of the Administration of Regional Governments apparently has not provided sufficient power for the implementation of regional autonomy in Indonesia. In fact, a number of cases that undermine the implementation of regional autonomy still occur frequently. There are many contributing factors, including the current regional autonomy oversight system. The Regional Autonomy Implementation Monitoring Committee (KPPOD), for example, noted implementing regulations related to sanctions for regional governments that commit violations or disobey, such as delays in preparing regional budgets, negligence in national programs, or noticeless overseas travels, were not firm yet. On the other hand, guidance and oversight were still considered weak. Therefore, this study intended to provide an overview of regional autonomy oversight models in Denmark and Zimbabwe while trying to provide a solution for the regional autonomy oversight model in Indonesia. To achieve this goal, this study used a literature study method to gather various relevant information with a qualitative approach. This approach was considered appropriate because regional autonomy oversight was multidimensional. The results showed that such a regional autonomy oversight model as applied in Denmark was needed to control regional governments from implementing policies that could harm public interest. Furthermore, the oversight must be carried out by looking at the problems and the actual conditions in the regions in more detail. This study also offered a regional autonomy oversight model, which has dimensions of human resources, acceptance, development, and innovation.