Beralih ke bagian utama

Terbit 8 November 2019

SINTA 2
Vol 11 No 2 (2019)
Artikel
10
Rentang Halaman
125–248
e-ISSN
2503-3360
p-ISSN
2085-4323
Terbitan Akses Terbuka

Vol 11 No 2 (2019)

Cakupan Geografis Penulis: Indonesia.

Terakreditasi Sinta 2 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21/E/KPT/2018.

  • 10 Artikel
  • 23 Penulis
  • 11 Afiliasi
  • 124 Halaman
Daftar Isi

Artikel dalam Terbitan Ini

Artikel Riset Asli

  1. The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District

    Oksep Adhayanto, Bismar Arianto, Winatawira Winatawira, Suryadi Suryadi, Nurhasanah Nurhasanah

    Abstrak

    The Village funds are part of the State Revenue and Expenditure Budget which are allocated for villages and disbursed through the district/city expenditure budget. During the period of 2015 – 2018, two village heads (village of Malang Rapat and Penaga) were the suspects of corruption cases in Bintan District in the province of Riau Islands. There was no evaluation of the use of the village funds by the district government. The objective of this study was to gain an insight into the use of village funds in the province of Riau Islands. The study problem was how to evaluate the use, impact, and constraints in the utilization of village funds in the province of Riau Islands in 2018 (Case study in Bintan District and Lingga District). This study used a qualitative descriptive method, using interviews and observations for data collection. The results showed that a large portion of village funds was used for physical development in the village, while human development in the village was not yet properly implemented due to the limited allocation of village funds for empowerment and community development. The impact of village funds felt by the community for the addition of physical facilities in the village was significant, while the impact on empowerment and economy of the community was not. The constraints of the usage of the village funds were regulation, human resources, and coordination.

    PDF

    3.554 Dilihat 1.951 Diunduh

  2. Defining Inclusiveness in Development: Perspective from Local Government’s Apparatus

    Ida Widianingsih, Caroline Paskarina

    Abstrak

    This article discusses how inclusive development is translated into policy and regional development planning. Perspectives used are that of the regional government apparatus in-charge of development planning. As a strategic actor in decision making, those in charge of development planning hold an important role in determining what counts as inclusive development, who the targets are, and how such inclusivity could be realized through development programs. The research was conducted in Bandung Regency, one of the regions that experience rapid economic growth, as well as one that is facing the challenges of poverty and the decline of environmental support capacity. The method that was used in this research is the quantitative method to discover the perceptions of government apparatus, which afterwards are confirmed through textual analysis of regional development planning documents. From this initial research, development planning process is suspected to not have optimal public participation, as well as to not have involved marginalized groups, so that policies and programs are less able to accommodate several strategic regional issues. Therefore, there is a  need to  create  a comprehensive effort towards achieving  an inclusive development agenda  as the primary goal  in Bandung Regency development.

     

    PDF

    2.529 Dilihat 1.494 Diunduh

  3. Analisis Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kawasan Metropolitan Bandung Raya

    Anita Vitriana

    Abstrak

    Pelaksanaan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang dibangun oleh pengembang kepada pemerintah daerah hingga saat ini banyak terkendala.  Sejak keluarnya Permendagri No. 9 Tahun 2009, jumlah pengembang yang melakukan serah terima PSU perumahan masih sangat sedikit.  Penelitian ini bermaksud untuk menggali permasalahan-permasalahan proses serah terima PSU, baik dari sudut pandang pengembang maupun pemerintah daerah khususnya di kawasan Metropolitan Bandung Raya.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara kepada 14 narasumber pengembang yang berpengalaman dalam mengembangkan perumahan di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, berikut 3 orang narasumber dari Pemerintah Daerah.  Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumentasi berita elektronik tentang serah terima PSU di Metropolitan Bandung Raya serta dokumentasi peraturan daerah serah terima PSU perumahan di tingkat kabupaten/kota di kawasan Bandung Raya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala serah terima terjadi dari kedua belah pihak, baik dari sisi pengembang maupun pemerintah daerah itu sendiri.  Pengembang merasa pemerintah daerah sering mempersulit birokrasi serah terima, sementara Pemerintah Daerah terkendala dengan permasalahan ketidaksesuaian aset PSU yang diserahterimakan dengan dokumen siteplan dan perizinan.  Disamping itu, pemerintah daerah cenderung belum siap bila tiba-tiba harus langsung menerima dan melaksanakan pemeliharaan PSU perumahan dalam jumlah yang besar.  Untuk itu, pemerintah selaku penyelenggara urusan perumahan sudah seharusnya melakukan pembenahan manajemen perencanaan PSU, baik dari segi metode penyediaan, pembiayaan maupun skema pemeliharaan.  Selaku administratur dan regulator, pemerintah harus menjalankan fungsi monitoring selama masa pelaksanaan pembangunan sehingga berbagai permasalahan dilapangan tidak terjadi berlarut-larut. 

    hususnya di kawasan Metropolitan Bandung Raya.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara kepada 14 narasumber pengembang yang berpengalaman dalam mengembangkan perumahan di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, berikut 3 orang narasumber dari Pemerintah Daerah.  Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumentasi berita elektronik tentang serah terima PSU di Metropolitan Bandung Raya serta dokumentasi peraturan daerah serah terima PSU perumahan di tingkat kabupaten/kota di kawasan Bandung Raya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala serah terima terjadi dari kedua belah pihak, baik dari sisi pengembang maupun pemerintah daerah itu sendiri.  Pengembang merasa pemerintah daerah sering mempersulit birokrasi serah terima, sementara Pemerintah Daerah terkendala dengan permasalahan ketidaksesuaian aset PSU yang diserahterimakan dengan dokumen siteplan dan perizinan.  Disamping itu, pemerintah daerah cenderung belum siap bila tiba-tiba harus langsung menerima dan melaksanakan pemeliharaan PSU perumahan dalam jumlah yang besar.  Untuk itu, pemerintah selaku penyelenggara urusan perumahan sudah seharusnya melakukan pembenahan manajemen perencanaan PSU, baik dari segi metode penyediaan, pembiayaan maupun skema pemeliharaan.  Selaku administratur dan regulator, pemerintah harus menjalankan fungsi monitoring selama masa pelaksanaan pembangunan sehingga berbagai permasalahan dilapangan tidak terjadi berlarut-larut. 

    PDF

    1.063 Dilihat 881 Diunduh

  4. Model Pengembangan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh

    Safrizal Zakaria Ali

    Abstrak

    The Aceh Special Autonomy Fund, better known as DOKA, was established in 2008. The amount of DOKA increases significantly every year. However, the increase was not followed by an increase in the local economy. As such, there was no significant improvement in the welfare of the people of Aceh.  Therefore, this paper seeks to examine the Aceh Special Autonomy Fund’s Management Model. This paper was using qualitative method through FGD, interviews, and documentation. The results of this study showed the need to improve the performance of the Asymmetric Decentralization Policy through Special Autonomy in Aceh Government such as 1) completion of the drafting of implementing regulations; 2) establish a proactive communication and build trust; 3) socialization by the Ministry of Home Affairs related to the Law on  Aceh Government (UUPA) in relation to the Law on Oil and Gas, free trade and others; 4) drafting of guidelines in the implementation of special autonomy; 5) facilitates the division of authority between the Aceh Provincial Government and its district/city governments. The recommendation from this study is to list the division of authority of government affairs in detail between the Aceh Provincial Government and its district/city governments, by considering of the characteristics and aspirations of the regions to avoid disputes over authority and overlapping authority.

    PDF

    1.339 Dilihat 1.000 Diunduh

  5. Tirtonadi Bus Terminal Services: An Innovation Derailed?

    Ray Ferza, Moh Ilham A Hamudy, M S Rifki

    Abstrak

    Bus Terminal, as a revenue-producing service entity in the regional government jurisdiction, is expected to contribute to the independence of the region in the form of the Regional Government's Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). However, the performance of the bus terminal’s levy was less than desirable. Furthermore, due to the change of authority over some type of bus terminals, it no longer able to produce revenue for the Regional Government. The authority to raise levies from the bus terminals motivated the regional government to introduce service innovations for the bus terminals under their jurisdiction. One example of such innovation was Tirtonadi Bus Terminal in Surakarta, Central Java. This study objective was to understand the impact of the terminal services innovations on the improvement of PAD in Surakarta, Central Java. The study used descriptive methods with a qualitative approach. The result of the study showed that the innovation in Tirtonadi Bus Terminal services was in the form of modernization of the bus terminal's facilities. The impact of terminal services innovations on the increase of levy collections was not significant. The impact of the innovations on the improvement of services was mainly on the physical aspect. The innovations increase customer satisfaction; however, the number of passengers tend to be stagnant and even slightly decrease. Some problems also appear in relation to the change of authority over the bus terminal, in the form of transfer of personnel, funding, infrastructures, and documents (personil, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen/P3D). The change of the authority has a positive impact on the management of the bus terminal. To reap the benefit, the bus terminal management should be directed to utilize a Public Private Partnership cooperation (PPP), change the revenue base and adopt the transit-oriented development (TOD) approach.

    PDF

    2.468 Dilihat 1.524 Diunduh

  6. Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia

    Putri Wijayanti, Lina Miftahul Jannah

    Abstrak

    Old-Age Insurance (JHT), which is intended for workers entering the old age, is now widely claimed when workers are still in their early age discussing the implementation of the policy on benefits of Old Age Insurance (JHT) in Indonesia. This study discusses the implementation of policies on benefits of Old Age Insurance (JHT) in Indonesia. JHT is a program in the form of giving cash when participants enter retirement age. In its implementation, there are several obstacles, namely many participants who took the benefits of JHT at a young age. This has led to a shift in the philosophy of JHT as well as the existence of companies that register good programs, wages and labor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the JHT benefit policy in Indonesia and what determines the success of implementing the JHT benefit policy. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. In-depth interviews were conducted with several informants including the government, BPJS Employment, participants and employers as well as NGOs. The results of this study, namely the implementation of the JHT benefit policy in Indonesia goes well despite disharmony of regulations and the successful implementation of the JHT benefit policy in Indonesia is strongly influenced by various things including the content and context of the policy itself and compliance with implementers and factual sociological conditions of the community. The conclusion is that implementation is going well even though it still faces both regulatory and compliance constraints, so it needs to be revised PP 60 in 2015, the existence of unemployment benefits so that it does not interfere with JHT and innovative performance is needed from BPJS Ketenagakerjaan.

    PDF

    1.176 Dilihat 923 Diunduh

  7. Gerakan 212 dalam Bingkai Etika Emmanuel Levinas

    Nurul Annisa Hamudy

    Abstrak

    Politik identitas yang diusung oleh Gerakan 212 telah menyebabkan meningkatnya aksi intoleransi dalam masyarakat. Padahal, menurut etika Emmanuel Levinas, relasi etis yang terkait dengan pertemuan konkret dengan orang lain, bukan dengan pemikiran yang bersifat gagasan, ideologi, ajaran, doktrin, kepentingan, dan agama yang dijunjung tinggi di atas segala-galanya. Kelekatan kita pada gagasan yang kita miliki mengenai orang lain seringkali membuat kita gagal memperlakukan mereka sebagai manusia karena kita terhalang untuk bertemu secara langsung dengannya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengetahui akibat negatif yang ditimbulkan Gerakan 212 melalui perspektif filosofis etika Emmanuel Levinas. Dengan metode deskriptif dan kepustakaan, serta pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan, politik identitas yang dilakukan Gerakan 212 tidak dapat dibenarkan dalam relasi etis. Gerakan 212 memandang manusia lain sebagai benda yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompoknya saja. Gerakan itu telah mengusai dan memanfaatkan sesamanya, bahkan tidak segan-segan melemparkan propaganda kebencian untuk orang yang di luar kelompoknya. Oleh karenanya, relasi etis yang dibangun Levinas membuka relasi baru yang berbeda dengan relasi yang berdasarkan gagasan. Pertemuan dengan orang lain membuat kita menyadari bahwa orang lain bukanlah sekadar kulit, daging, dan darah yang dapat dihancurkan begitu saja.

    PDF

    2.353 Dilihat 1.217 Diunduh

  8. Collaborative Governance in Corporate Social Responsibility Forum in Banyumas Regency

    Iqtikaful Furqoni, Slamet Rosyadi, Alizar Isna

    Abstrak

    Penelitian ini dilatarbelakangi  adanya Forum CSR (Corporate Social Responsibility) SATRIA di Kabupaten Banyumas yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, LSM, serta media massa yang saling berkolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui CSR. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai tata kelola Forum CSR SATRIA di Kabupaten Banyumas dalam perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas, dengan sasaran penelitian yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur swasta, unsur media massa, LSM, masyarakat, serta akademisi. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya dialog internal dan eksternal merupakan progres awal yang baik dalam tata kelola Forum CSR SATRIA. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek dalam tata kelola Forum CSR yang belum maksimal, seperti komitmen stakeholder dan pemahaman dunia usaha mengenai regulasi CSR. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengajak dunia usaha agar terlibat dalam Forum CSR SATRIA.  Dalam hal ini, peran pemerintah daerah menjadi salah satu kunci agar dunia usaha mau terlibat, diantaranya dengan memberikan pemahaman kepada dunia usaha mengenai regulasi CSR.  Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pendekatan kolaboratif dalam konteks program CSR di tingkat lokal.

    PDF

    4.036 Dilihat 2.341 Diunduh

  9. Strategi dan Peta Jalan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Serang

    Erti Nurfindarti

    Abstrak

    Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 7 tahun 2018 dan menjadi dasar penyusunan Dokumen RPJMD. Sebagaimana diamanatkan, Dokumen KLHS harus dapat mengarahkan rencana pembangunan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sehingga Pemkot Serang menghadapi beberapa konsekuensi dan memerlukan strategi serta peta jalan upaya pencapaian TPB. Konsekuensi yang timbul harus dijalani, kemudian diikuti dengan pelaksanaan strategi serta peta jalan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis. Analisis yang diambil menggunakan metode TAIDA (tracking, analyzing, identifying, deciding, and acting), dan hasil kajian ini menunjukkan bahwa Pemkot Serang perlu mengelaborasi strategi dan peta jalan pencapaian TPB sebagai langkah bersama secara sinergis. Strategi utama meliputi 4 (empat) aspek, yaitu aspek regulasi, pendanaan, kerjasama, dan sosialisasi. Peta jalan menunjukkan langkah-langkah yang perlu ditempuh Pemkot, mulai dari sosialisasi hingga mempromosikan praktek terbaik dalam inisiasi kerjasama antar daerah.

    Kata Kunci: KLHS; TPB; strategi; peta jalan

     

    PDF

    2.168 Dilihat 1.442 Diunduh

  10. Strategi Optimalisasi Kelembagaan PTSP

    Eko Subowo, Syamsul Maarif, Yandra Arkeman, Kirbrandoko Kirbrandoko

    Abstrak

    Perizinan merupakan salah satu jalan bagi pelaku usaha untuk kemudian memformalisasi usaha. Tanpa perizinan, pelaku usaha tidak mampu bergerak ke sektor formal dan mendapatkan beragam manfaat seperti program pembinaan, insentif perpajakan dan mendapatkan kredit maupun bantuan permodalan terutama dari Perbankan serta jaminan hukum. Meskipun demikian, pelaku usaha masih menganggap pelayanan perizinan masih belum optimal. Keluhan pelaku usaha diantaranya adalah pelayanan yang tidak efisien dan tidak efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan peningkatan pada sisi kelembagaan PTSP. Peningkatan kelembagaan PTSP untuk mencapai titik prima akan memberikan dampak kemudahan pelayanan dan lebih jauhnya meningkatkan kondusivitas iklim investasi. Sebelum mencapai tujuan tersebut, perlu dicari akar permasalahan yang sebenarnya melingkupi kelembagaan PTSP. Metode yang akan dipakai dalam tulisan ini adalah Regulatory Impact Assessment (RIA). Metode RIA akan membantu menajamkan dan menemukan apa sebenarnya akar masalah, sekaligus perumusan alternatif tindakan berdasarkan manfaat bersih yang akan didapat.

    PDF

    1.407 Dilihat 905 Diunduh