Vol 1 No 3 (2009)

Penelitian ini menganalisis bagaimana DPR-RI menjalankan fungsi penganggaran yaitu dalam penggunaan hak budgeting khususnya dalam penetapan APBN. Penelitian ini menemukan adanya faktor eksternal yang mendorong terjadinya perubahan pada faktor internal dan politik yaitu peran pengaruh kelompok kepentingan dalam penggunaan hak budgeting DPR-RI khususnya dalam proses penetapan APBN di Badan Anggaran DPR-RI.

Studi ini bertujuan memberikan gambaran keterkaitan infrastruktur non fisik terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, dibutuhkan data sekunder BPS tahun 2007. Analisisnya menggunakan teknik analisis data sekunder yang bersifat kuantitatif menggunakan model regresi dalam bentuk cross-section. Hasilnya menunjukkan keterkaitan aspek infrastruktur non fisik terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, seperti: pendapatan per kapita per tahun, angka melek huruf dan kepadatan penduduk. Studi ini menyarankan kepada pemerintah agar meningkatkan kemampuan dalam penyediaan infrastruktur non fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang diperlukan bagi pemberdayaan SOM. Juga disarankan, agar pemerintah secara bertahap memindahkan konsentrasi industri di wilayah luar Jawa dengan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, agar populasi penduduk tidak hanya terfokus di pulau Jawa tetapi tersebar merata di pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Untuk lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan kondisi dan karakter atau ciri khas masyarakat setempat, beberapa urusan pemerintahan kabupaten sudah harus diserahkan kepada pemerintahan desa, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu untuk mengurangi kesenjangan dan ketergantungan desa pada kabupaten, serta meningkatkan penyelenggaraan otonomi desa secara nyata dan bertanggung jawab. Dalam implementasinya sebagaimana dijumpai dalam studi kasus di Kabupaten Luwu Utara, ternyata implementasi penyerahan urusan pemerintahan dari kabupaten ke desa masih belum seperti yang diharapkan, karena masih dilingkupi berbagai permasalahan, yang kiranya harus diatasi, demi keberhasilan otonomi desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Litbang Depdagri sebagai lembaga yang profesional dan bersifat akademis, harus mampu melakukan interaksi dan kerjasama dengan berbagai pihak, dengan instansi pemerintah dan non pemerintah, baik yang ada di pusat maupun daerah. Dalam kaitan itu penelitian ini berupaya mengungkapkan peran strategis Badan Litbang yang harus meningkatkan kinerja dan kerjasama tim Peneliti Depdagri dan Daerah dalam otonomi daerah. Dengan metode deskriptif mengakses data beberapa sumber data primer, pengalaman kerja, wawancara, studi kepustakaan, hand book, dan lain-lain, penelitian ini menggunakan teori Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (PMPK) serta teori Pola Kerja Terpadu. Peningkatan kinerja dan kerjasama Tim Peneliti Pusat di Depdagri dan Daerah dalam memantapkan otonomi daerah, dapat berhasil secara efektif dan efisien, dengan memahami masalah yang aktual dan erat hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang. Strateginya, harus dapat mengetahui sebab-sebab timbulnya masalah. Termasuk yang menjadi masalah pokok dan spesifik, menentukan upaya prioritas untuk dilakukan dan diprogramkan sebagai upaya memecahkan masalah yang ada. Mengalokasikan biaya apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian hibah bersaing, serta rincian alokasi pekerjaan secara lengkap. Harus menggambarkan jaringan kerja, siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, siapa bekerjasama dengan siapa dan kapan melakukan apa.

Demokrasi merupakan gagasan kebudayaan Yunani kuno, di mana demokrasi dianggap dapat menyalurkan setiap aspirasi dari rakyat. Dengan anggapan tersebut terasumsi bahwa telah terjadi harmonisasi hubungan orang satu sama lainnya. Dalam arti, mereka saling menjalin suatu ikatan yang saling memperkuat, masyarakat melindungi warga negara, sedangkan warga negara akan mendarmabaktikan dirinya kepada masyarakat dan setiap warga negara akan dilindungi oleh negara. Implementasi demokrasi pada setiap negara masih harus melalui proses penyesuaian menurut situasi dan kondisi dari negara masing-masing yang dilandasi oleh nilai kerakyatan setiap negara. Demokrasi dipandang sebagai pengejawantahan yang paling tepat dan ideal untuk semua sistem organisasi politik dan sosial modern.

Dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di mana daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat, sesuai dengan potensi ciri khas daerah. Untuk itu perlu penelitian dan pengembangan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi agar otonomi daerah dapat berhasil secara mantap, efektif dan efisien khususnya di Propinsi Papua. Penulisan ini dilakukan berdasarkan pengamatan dan observasi serta pengalaman, yang dimaksudkan untuk perlunya meningkatkan peran strategis litbang dalam pemantapan otonomi di Propinsi Papua. Agar potensi dan ciri khas Propinsi Papua dapat dimanfaatkan untuk benar-benar mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan a/eh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kenyataannya, begitu banyak institusi yang merasa berkepentingan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu kiranya diketahui efektifitasnya. Untuk itu perlu penelitian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan sinergitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian digunakan metode survey untuk dapat menggambarkan fenomena dan mengungkapkan hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan perlu suatu kebijakan untuk mensinergikan seluruh jajaran pengawasan, kejaksaan, kepolisian, KPK, dan lain-lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataan yang dihadapi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Meskipun koordinasi juga telah diatur sebagaimana diamanatkan Pasal 222 UU No. 32 Tahun 2004, ternyata masih terjadi kekurang koordinasian terutama antara instansi sektoral di daerah. Sehingga merugikan tujuan otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Kurang efektif koordinasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, disamping tidak segeranya diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan UU tersebut, juga karena masih tingginya ego sektoral dengan kepentingan subjektifnya, sehingga menyepelekan fungsi koordinasi. Untuk itu disarankan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai masalah yang melingkari koordinasi dan perlu adanya Undang-Undang yang mengatur koordinasi yang juga mengatur tentang sanksi bagi pejabat instansi yang tidak mengindahkan koordinasi.