Fungsi Lembaga Legislatif Versus Kelompok Kepentingan di DPR RI
Kasus Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DOI:
https://doi.org/10.21787/jbp.1.2009.203-212Kata Kunci:
APBN, DPR, FraksiAbstrak
Penelitian ini menganalisis bagaimana DPR-RI menjalankan fungsi penganggaran yaitu dalam penggunaan hak budgeting khususnya dalam penetapan APBN. Penelitian ini menemukan adanya faktor eksternal yang mendorong terjadinya perubahan pada faktor internal dan politik yaitu peran pengaruh kelompok kepentingan dalam penggunaan hak budgeting DPR-RI khususnya dalam proses penetapan APBN di Badan Anggaran DPR-RI.Referensi
J. Babari, Agenda Politik Kenegaraan RI Lima Tahunan, Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia, (Jakarta: CSIS, 1995), hal. 231.
Michael G. Roskin, Political Science: An Introduction, New Jersey, Prentice-Hall, 1995, hal. 182-183.
Mochtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews, Studi Perbandingan Politik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, cetakan VIII, 1987, hal. 53.
Hans-Diater Klingemann (et al)., Partai, Kebijakan dan Demokrasi, diterjemahkan oleh Sigit Jatmika, Yogyakarta, Jantera, 1999, hal 13. idem
ldham Chalid, Parlemen, Organisasinya dan caranya Bekerja, (Semarang: Astanabuku Abede, 1951), hal. 24.
M. Yunan Nasution, Konstituante – Parlemen dan Pemilihan Umum, (Jakarta: Pustaka Antara NV, 1953), hal. 20.
Hans Thoolen, Indonesia and the Role of Law, Twenty Years of New Order Government, (London: Frances Inter, 1987), hal. 43.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2009 Penulis
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
