Baca Naskah Lengkap
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 1 No 3 (2009).
Artikel Riset Asli Akses Terbuka Terakreditasi SINTA 2
Fungsi Lembaga Legislatif Versus Kelompok Kepentingan di DPR RI
Kasus Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Tanggal Terbit & Halaman
- 1 September 2024 · Hlm. 203-212
- Riwayat Naskah
- Diterima1 Sep 2024 Terbit1 Sep 2024
445 Dilihat 3.824 Diunduh
Abstrak
Penelitian ini menganalisis bagaimana DPR-RI menjalankan fungsi penganggaran yaitu dalam penggunaan hak budgeting khususnya dalam penetapan APBN. Penelitian ini menemukan adanya faktor eksternal yang mendorong terjadinya perubahan pada faktor internal dan politik yaitu peran pengaruh kelompok kepentingan dalam penggunaan hak budgeting DPR-RI khususnya dalam proses penetapan APBN di Badan Anggaran DPR-RI.
The Function of Legislative Institutions Versus Interest Groups in the House of Representatives: A Case of State Budget Determination
This research is to analyze how DPR-RI run the function of budgeting that is in the usage of budgeting rights, especially in stipulating of APBN. This research found the external factor drives a change in internal factor and politics that is the role of interest group influence in the usage of budgeting DPR-RI rights is specially in the course of stipulating APBN in the Committee Budgeting of DPR-RI.
Daftar Pustaka
7 rujukan- J. Babari, Agenda Politik Kenegaraan RI Lima Tahunan, Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia, (Jakarta: CSIS, 1995), hal. 231.
- Michael G. Roskin, Political Science: An Introduction, New Jersey, Prentice-Hall, 1995, hal. 182-183.
- Mochtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews, Studi Perbandingan Politik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, cetakan VIII, 1987, hal. 53.
- Hans-Diater Klingemann (et al)., Partai, Kebijakan dan Demokrasi, diterjemahkan oleh Sigit Jatmika, Yogyakarta, Jantera, 1999, hal 13. idem
- ldham Chalid, Parlemen, Organisasinya dan caranya Bekerja, (Semarang: Astanabuku Abede, 1951), hal. 24.
- M. Yunan Nasution, Konstituante – Parlemen dan Pemilihan Umum, (Jakarta: Pustaka Antara NV, 1953), hal. 20.
- Hans Thoolen, Indonesia and the Role of Law, Twenty Years of New Order Government, (London: Frances Inter, 1987), hal. 43.
Hak Cipta & Lisensi Akses Terbuka
Hak Cipta (c) 2009 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.