Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Desa

Untuk lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan kondisi dan karakter atau ciri khas masyarakat setempat, beberapa urusan pemerintahan kabupaten sudah harus diserahkan kepada pemerintahan desa, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu untuk mengurangi kesenjangan dan ketergantungan desa pada kabupaten, serta meningkatkan penyelenggaraan otonomi desa secara nyata dan bertanggung jawab. Dalam implementasinya sebagaimana dijumpai dalam studi kasus di Kabupaten Luwu Utara, ternyata implementasi penyerahan urusan pemerintahan dari kabupaten ke desa masih belum seperti yang diharapkan, karena masih dilingkupi berbagai permasalahan, yang kiranya harus diatasi, demi keberhasilan otonomi desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

In order to bring services closer to the community, in accordance with the conditions and character or characteristics of the local community, several district government affairs must be handed over to the village government, as mandated by Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government. This is to reduce the gap and dependence of villages on the district, as well as to improve the implementation of village autonomy in a real and responsible manner. In its implementation as found in the case study in North Luwu Regency, it turns out that the implementation of the transfer of government affairs from the district to the village is still not as expected, because it is still surrounded by various problems, which must be overcome, for the success of village autonomy in improving community welfare.