Peningkatan Peran Strategis Litbang dalam Pemantapan Otonomi Daerah di Propinsi Papua
DOI:
https://doi.org/10.21787/jbp.1.2009.258-268.Kata Kunci:
Peran Strategis, Litbang, Otonomi DaerahAbstrak
Dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di mana daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat, sesuai dengan potensi ciri khas daerah. Untuk itu perlu penelitian dan pengembangan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi agar otonomi daerah dapat berhasil secara mantap, efektif dan efisien khususnya di Propinsi Papua. Penulisan ini dilakukan berdasarkan pengamatan dan observasi serta pengalaman, yang dimaksudkan untuk perlunya meningkatkan peran strategis litbang dalam pemantapan otonomi di Propinsi Papua. Agar potensi dan ciri khas Propinsi Papua dapat dimanfaatkan untuk benar-benar mempercepat kesejahteraan masyarakat.Referensi
Alwi, Tursandi (2001), Peranan dan Strategi Badan Litbang Depdagri dalam Pemantapan Balitbangda, Makalah Sosialisasi, Balitbangda Propinsi Papua, Jayapura, 9 Januari 2002.
Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat (2004), Perkembangan Kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2001-2003, Padang.
Departemen Sosial RI (2005), Peranan Badan Penelitian dan Pengembangan Dalam Kebijakan Publik, www.depsos.go.id, (diakses 8 Agustus 2007).
Hery, Subagyo (2003), Pengembangan Ekonomi Rakyat Di Era Otonomi Daerah, (diakses 8 Agustus 2007).
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2005), Teknik Penulisan Ilmiah Bidang IPSK, Jakarta.
Mardiasmo (2002), Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah, (diakses 8 Agustus 2007).
Perdata, Dodo (2001), Peran dan Kedudukan Balitbangda Dalam Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Makalah Seminar disampaikan pada acara Sosialisasi Balitbangda Propinsi Papua, Jayapura, 9 Januari 2002.
Supriady Bratakusumah, Dedy; Dadang Solihin (2004), Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2009 Penulis

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



















