Beralih ke bagian utama
Artikel Riset Asli Akses Terbuka Terakreditasi SINTA 2

Strategi Penguatan Kapasitas Kelitbangan di Provinsi Sumatera Barat

DOI
10.21787/jbp.13.2021.135-146
Tanggal Terbit & Halaman
30 April 2021 · Hlm. 135-146
Riwayat Naskah
Diterima14 Feb 2021 Disetujui7 Apr 2021 Terbit30 Apr 2021

905 Dilihat 814 Diunduh

Abstrak

Pemerintah menempatkan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk mengambil peran besar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk badan namun masih banyak perangkat litbangda yang bergabung dengan Bappeda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dan permasalahan perangkat litbangda yang bergabung dengan Bappeda dan bagaimana strategi penguatan litbangda, serta peran yang dijalankan oleh perangkat litbangda tersebut dalam dominasi perencanaan. Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan survey online dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat litbangda yang menginduk dalam Bappeda masih menghadapi kendala internal dan eksternal sehingga peran dan fungsinya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan litbangda, serta mekanisme sinergitas peran litbang dan perencanaan.

Baca Naskah Lengkap

Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 13 No 1 (2021).

Buka PDF

Daftar Pustaka

25 rujukan
  1. Asaloei, S. (2014) ‘Pengaruh Implementasi Kebijakan Restrukturisasi terhadap Efektivitas Organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado’, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Sam Ratulangi University, 4(27). Available at: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/6716/6236.
  2. Aswatini and Imron, M. B. (2010). Kepemimpinan dalam Penelitian dan Pengembangan, Bahan Ajar Diklat Fungsional Peneliti.Pusbindiklat LIPI
  3. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (2016) Kajian Tata Kelola Dana Penelitian. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
  4. Gartika, D. (2017). Srategi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 12(2), pp. 163–178.
  5. Huang, C.-C. C. and Huang, S. M. (2020). External and internal capabilities and organizational performance: Does intellectual capital matter?. Asia Pacific Management Review. Elsevier Ltd, 25(2), pp. 111–120. doi: 10.1016/j.apmrv.2019.12.001.
  6. Karnaeni, G. (2014). Peningkatan Kapasitas Fungsi Penelitian dan Pengembangan Inovasi di Daerah (Studi Kasus pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan). Jurnal Administrasi Negara, 20(1)(April), pp. 22–31.
  7. Kause, W. L. et al. (2018) ‘Pengembangan kapasitas badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi nusa tenggara timur’, Jurnal Paradigma, 7(1), pp. 14–23.
  8. Kusmiati, F. (2016). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
  9. Labadjo, M. N. (2017). Peran Kelembagaan Litbang Daerah:Memotivasi Penyiapan Kebijakan Daerah. disampaikan pada Acara BPP Kemendari Jakarta tanggal 19 Desember 2017
  10. Lakitan, B. (2012). Penguatan Kapasitas Lembaga Litbang : Available at: https://www.academia.edu/7580905/Penguatan_Kapasitas_Lembaga_Litbang_Strategi_untuk_Indonesia.
  11. Leni, N. E. et al. (2019). Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Responsive, 1(2), p. 75. doi: 10.24198/responsive.v1i2.20677.
  12. Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Rosdakarya. Bandung
  13. Oktaviana, O., Bachruddin, D. T. and Fernanto, G. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Banten. Borneo Administrator, 14(1), pp. 53–68.
  14. Parjaman, T., Soedarmo, U. R. and Enas (2019). Penguatan Kapasitas Aparatur untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Global. Journal of Management Review, 1, pp. 30–42. doi: http://dx.doi.org/10.25157/mr.v313.2869.
  15. Putra, I. and Iskandar, D. (2013) ‘Peningkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri’, Jurnal Bina Praja, 05(03), pp. 177–188. doi: 10.21787/jbp.05.2013.177-188.
  16. Ratnasari, J. D., Makmur, M. and Ribawanto, H. (2013). Pengembangan kapasitas. Jurnal Administrasi Publik, 1(3), pp. 103–110.
  17. Roga, T. A. (2019). Analisis Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 9(2), pp. 161–174.
  18. Saimroh (2017). Research Productivity Factors in The Government Institutions (Study in The office of Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of Indonesia’. Analisa Journal of Social Science and Religion, 02(01).
  19. Saksano (2019). Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian dan Pengembangan dan Desain & Inovasi. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 14(7), pp. 213–226.
  20. Sampurna, R. H. and Irwandi, N. (2017). Analisis Kebutuhan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Litbang) Di Kabupaten Bandung. Jispo, 7(1), p. 1. doi: 10.15575/jp.v7i1.1731.
  21. Santoso, A. (2010). Kajian kompetensi lembaga litbang bidang industri transportasi dalam kemitraan. Widyariset, (10), pp. 183–190.
  22. Surminah, I. (2013). Pola Kerjasama Lembaga Litbang dengan Pengguna dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat). Jurnal Bina Praja, 05(02), pp. 101–112. doi: 10.21787/jbp.05.2013.101-112.
  23. Susanto, J. (2014). Fungsi Kelitbangan dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Litbang kantor Litbang Lamongan. Jurnal Cakrawala, 9(1), pp. 29–40.
  24. Syekh, S. (2019). Peran dan Fungsi Litbang dalam Mendukung Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jambi (Role And Function Of Research And Depelovment Board To Provide SIDa In Jambi Provincial). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(1), p. 191. doi: 10.33087/jiubj.v19i1.574.
  25. Wahyuni, T. and Aziza, T. N. (2017). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Jurnal Borneo Administrator, 13(3), pp. 239–260.

Hak Cipta & Lisensi Akses Terbuka

Hak Cipta (c) 2021 Afriyanni, Suci Emilia Fitri, Melati Ayuning Pranasari, Worry Mambusy Manoby. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.