Papua Special Autonomy in Engagement With Gender, Generations and Deforestation

Forest governance within the framework of Special Autonomy in Papua is about improving the welfare of the Papuan people for indigenous communities. The conversion of customary forests into monoculture plantations is the main problem causing deforestation in Papua. In the patrilineal structure and patriarchal culture inherent in Papua, women only have forest management rights, while ownership rights are in the hands of men, and women will feel the impact more heavily than men when environmental degradation continues. Women's limitations in customary construction limit access and control over resources, experience vulnerability, are displaced from their living space and lose their source of livelihood. On the other hand, young people in Papua, as key actors in the process of economic and social change in Papua, have not been widely explored regarding their aspirations and role in forest governance. This study explores various academic literature and grey literature in the form of institutional work reports on forest governance in Papua with feminist political ecology focusing on the situation of gender, generations and young people, deforestation and forest governance in Papua. This study found that indigenous women and young people as part of indigenous communities are still often not considered and excluded from discussion spaces that determine the future of forest governance in Papua. Special Autonomy as respect, recognition and protection for the Papuan people. In the future, it is hoped that this can be a way to overcome injustice and inequality in the management of natural resources experienced by the people in Papua.

Tata kelola hutan dalam bingkai Otonomi Khusus di  Papua belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, terutama masyarakat adat. Alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan monokultur menjadi masalah utama penyebab deforestasi di Tanah Papua. Dalam struktur patrilineal dan budaya patriarki yang melekat di Papua, perempuan yang hanya mendapat hak kelola hutan akan  merasakan dampak lebih berat dari laki-laki. P Di sisi lain kaum muda di Papua sebagai  aktor kunci dalam proses perubahan ekonomi dan sosial di Papua, belum banyak dieksplorasi  dari segi aspirasi dan perannya dalam tata Kelola  hutan. Artikel ini menelusuri berbagai literatur akademik dan laporan kerja lembaga yang menaruh perhatian pada tata kelola hutan di Tanah Papua dengan lensa ekologi politik feminis berfokus pada situasi gender, generasi, dan kaum muda, deforestasi dan tata kelola  hutan di Papua. Paper ini menemukan bahwa perempuan adat dan kaum muda sebagai bagian dari masyarakat adat masih sering tidak dianggap dan tereksklusi dari ruang-ruang diskusi yang menentukan masa depan tata kelola hutan di Tanah Papua. Otonomi Khusus sebagai penghormatan, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat Papua, ke depan diharapkan dapat  menjadi jalan mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dialami masyarakat di Tanah Papua.