Kontribusi Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)
DOI:
https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.147-157Kata Kunci:
Kartu Identitas Anak, implementasi kebijakan, administrasi kependudukan, kolaborasi pemerintahAbstrak
Pemberian layanan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak serta merta memberikan hasil yang memuaskan, ditinjau dari hasil realisasi pada Kabupaten Pangandaran yang pencapaian Akta Kelahirannya sudah 84 persen di tahun 2019, namun dalam hal pencapaian KIA masih sangat minim, yaitu 24 dari 12.224 wajib KIA. Tujuan kajian menjelaskan kontribusi organisasi, interpretasi dan aplikasi implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif memanfaatkan data yang didapat dari wawancara kepada unsur pejabat Instansi Pelaksana, instansi kerja sama, para pemangku kepetingan pada enam pemerintah daerah dengan teknik anlisis menggunakan tahapan reduksi, display, penerikan kesimpulan. Hasil kajian mengungkapkan implementasi kebijakan dari aspek organisasi kebijakan KIA menitikberatkan pada kemampuan bekerja sama dengan instansi lainnya berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Perlu dibuat payung hukum kerja sama dan menghilangkan ego setoral antar instansi pemerintah. Pada aspek Interpretasi, terlihat pemahaman instansi pelaksana dan instansi kerjsama terhadap KIA sangat baik karena aturan yang jelas, teknis dan implementatif. Namun, membutuhkan sosialisasi yang dikhususkan hanya untuk pelayanan KIA, dilakukan merata dan meluas pada area layanan serta menyasar pada kelompok/target masyarakat. pada aspek Aplikasi, masih terjadi penyalahgunaan penggunaan tinta, alat cetak dan blangko. Keberlanjutan kerja sama terkendala karena minimnya profit (berskala kecil), adanya batasan kewenangan, dan penerbitan KTP-el untuk pilkada (politis). Simpulan terhadap impelementasi kebijakan KIA memiliki tantangan pada kemampuan SDM sebagai implementator kebijakan serta ketersediaan sarana-prasarana pemberiaan layanan. Selain itu, Implementasi Kebijakan KIA yang bersifat top-down ditambah dengan sumberdaya yang terbatas memberikan dampak pada capaian kebijakan pemerintah daerah.
Referensi
AbouZahr, C., De Savigny, D., Mikkelsen, L., Setel, P. W., Lozano, R., Nichols, E., … Lopez, A. D. (2015). Civil registration and vital statistics: Progress in the data revolution for counting and accountability. The Lancet, 386(10001), 1373–1385. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60173-8
Al Tamimi, Y. (2018). Human Rights and the Excess of Identity: A Legal and Theoretical Inquiry Into the Notion of Identity in Strasbourg Case Law. Social and Legal Studies, 20(10), 283–298. https://doi.org/10.1177/0964663917722598
Areros, W. A. (2013). Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Sosiohumaniora, 15(3), 312. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5756
Cahyaningrum, A., & Nugroho, R. A. (2019). Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “ Dukcapil Dalam Genggaman ” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta laporan Ombudsman Republik Indonesia Pencatatan Sipil Kota Surakarta dimana hijau , namun hanya menempati peringkat salah satunya m. Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 103–115.
Creswell, J. W. (2014). Research Desing (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
D. Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13–26.
Dina, S. (2018). Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta). Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Elvirandini, V., & Ma’ruf, M. F. (2018). Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perum Perhutani Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Pada Program Paha Sylpi Di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro). Publika, 6(2), 1–7.
Enceng, W., Mangasing, N., & Kurnia, I. (2018). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Moderen Manonda Palu. Publication, 2(1), 13–20.
Hardjanto, U. S. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Administrative Law & Governance Journal, 2(2), 301–313. https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.301 - 313
Hayati, R. (2017). Impelementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. PubBis : Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 1(1), 449–462.
Hidayat, A. S. (2016). Pengaruh Koordinasi Internal dan Pengawasan Preventif Terhadap Kinerja Pegawai Pengangkut Sampah (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung). Journal of Chemical Information and Modeling, 10(2), 1–18. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Isgunandar, Saleh, H. A., & Nurlinah. (2011). Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 15–22.
Kirnandita, P. (2017, July 12). Menimbang Untung dan Urgensi Kartu. Tirto.Id. Retrieved from https://tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-identitas-anak-csiV
Matthew B. Miles., Huberman, A. M., & Saldana. (2014). Qualitatif Data Analysis. United State of America- New York: Sage Publication.
Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum LEGALITAS, 12(Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia), 1–15.
Novianti, T. (2019). Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaraan. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6(3), 152–162. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Permatasari, K. I. (2015). Policy Implementation of Working Procedures of Information and Documentation Officer At Cimahi City. Jurnal Bina Praja, Volume 7 N, 319–325.
Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan- Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 3(20), 36–52. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Puspitasari, L. S., Makmur, M., & Wachid, A. (2013). Upaya Peningkatan Pelayanan Akte Kelahiran Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(2), 231–237.
Putra, I. R. A. S. (2014). Indetification Impelentation of Regioanl Coorporation. Jurnal Bina Praja, 6(2), 157–166. https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.157-166
Rismiyati. (2018). Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Kota Surakata). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Runtu, A. C., Mandey, J., & Ogotan, M. (2016). Kompetensi Sumber Daya Manusia ( SDM ) Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Bagian Akademik Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Administrasi Publik, 2(30).
Suryana, & Rendeo, H. (2016). Huubungan Impelementasi Kebijakan dan Koordinasi Dengan Pelaksanaan Program Penanggualangan Kemiskinan Perkotaaan (studi Pada Bidang Prasaranan Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat). Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 10(2), 1–24. https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004
Suryani, I., & Jamaluddin. (2016). Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Jurnal Office, 2(2), 134–142.
Tahadju, M. (2019). Analisis Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kantor Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Jurnal Katalogis, 2(1), 64–71.
Taufiq, R., Irmania, & Hadikurniawati, W. (2019). Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Kecamatan Curug. In Proceeding SINTAK 2019 (pp. 55–61). Semarang: Unisbank.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2021 Penulis
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
