Peran LSM sebagai Kontrol Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Bengkulu Utara

Abstrak

Pemberantasan korupsi yang mengandalkan kepada pendekatan hukum semata belum berhasil menunjukkan perkembangan yang positif di Indonesia. Survei persepsi masyarakat tentang korupsi bahkan menempatkan lembaga hukum itu sendiri sebagai pelaku korupsi tertinggi.  Kontrol hukum dan kontrol admnistrasi bahkan telah melahirkan korupsi baru antara penegak hukum dan auditor dengan penyelenggara pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran LSM dalam fungsinya sebagai social control agent dalam pemberantasan Korupsi di Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) peran utama LSM yaitu peran edukatif, advokatif dan investigatif. Peran lembaga swadaya masyarakat berupa membangun kesadaran masyarakat hanya baru dilaksanakan oleh sebagian kecil LSM dengan frekuensi yang terbatas, Peran lembaga swadaya masyarakat berupa advokasi terhadap kebijakan pemerintah dilakukan secara pasif dengan memberikan masukan apabila diminta oleh pemerintah daerah seperti dalam rapat-rapat atau diskusi-diskusi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran lembaga swadaya masyarakat berupa demonstrasi untuk menentang perilaku dan praktek korupsi masih sangat terbatas dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat di Bengkulu Utara.  Sedangkan Peran lembaga swadaya masyarakat berupa investigasi terhadap praktek korupsi telah dilakukan hampir oleh seluruh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pemberantasan korupsi dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan di Bengkulu Utara, namun upaya tindak lanjut untuk mendorong diadakannya penyelidikan resmi terhadap hasil investigasi tersebut belum maksimal dan bahkan beberapa pengurus lembaga swadaya masyarakat memanfaatkan hasil investigasi untuk memperoleh keuntungan pribadi.Peran kontrol sosial oleh lembaga swadaya masyarakat belum maksimal dan sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan baik kemampuan sumberdaya keuangan maupun sumber daya manusia.