Branding Budaya dan Keagamaan sebagai Sumber Daya Soft Power

Pada era globalisasi dan desentralisasi, pemerintah subnasional semakin terlibat dalam hubungan internasional melalui paradiplomasi dengan memanfaatkan soft power untuk mempromosikan identitas lokal dan mendukung politik luar negeri nasional. Penelitian ini mengkaji strategi paradiplomasi Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan menekankan branding budaya dan keagamaan sebagai instrumen soft power. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertumpu pada wawancara semiterstruktur dengan pejabat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang dilengkapi dokumen kebijakan, laporan program, dan data sekunder. Temuan menunjukkan bahwa Jawa Barat mempromosikan aset lokal seperti kopi dan batik dalam forum internasional, sekaligus memajukan branding keagamaan melalui program English for Ulama yang dikembangkan bersama British Council, yang melatih ulama, termasuk perempuan, agar dapat terlibat dalam dialog internasional mengenai Islam Indonesia yang moderat. Didukung oleh kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, dan Inggris Raya di bidang peningkatan kapasitas, ekonomi kreatif, dan teknologi berkelanjutan, berbagai inisiatif ini tampak meningkatkan visibilitas provinsi dan berkontribusi pada diplomasi publik Indonesia dengan memproyeksikan toleransi, kekayaan budaya, dan inklusivitas progresif. Penelitian ini memperkaya literatur diplomasi subnasional dengan menyoroti peran soft power keagamaan dan keterlibatan yang inklusif secara gender, dua aspek yang belum banyak dikaji dalam konteks negara berkembang.

In the era of globalization and decentralization, subnational governments increasingly participate in international relations through paradiplomacy, employing soft power to promote local identities and support national foreign policy. This study investigates the paradiplomatic strategies of West Java province, Indonesia, emphasizing cultural and religious branding as soft power instruments. Using a qualitative descriptive approach, the research relies on semi-structured interviews with officials of the Bureau of Government and Regional Autonomy, supplemented by policy documents, program reports, and secondary data. Findings indicate that West Java promotes local assets such as coffee and batik in international forums, while advancing religious branding through the English for Ulama program, developed in partnership with the British Council, which trains ulama, including women, for international dialogues on moderate Indonesian Islam. Supported by collaborations with Japan, South Korea, China, Australia, and the United Kingdom in capacity building, creative economy, and sustainable technology, these initiatives appear to enhance provincial visibility and to contribute to Indonesia’s public diplomacy by projecting tolerance, cultural richness, and progressive inclusivity. This research enriches the subnational diplomacy literature by underscoring the underexplored role of religious soft power and gender-inclusive engagement in developing contexts.