Stakeholder Analysis in Urban Waste Management Policy

Waste management in Malang City involves diverse stakeholders with unequal power, legitimacy, and urgency, leading to coordination challenges and gaps in policy implementation. This study aims to analyze the configuration of waste management stakeholders using the Stakeholder Salience Framework to identify stakeholder classes, map interests, and explain the implications of attributing imbalances on governance failure. A qualitative approach was used to collect data through interviews, observations, and document reviews. Informants were purposively selected from government actors, technical units, the private sector, waste management startups, communities, and the public. Findings indicate that formal power is concentrated among government stakeholders, who are the dominant and definitive actors. At the same time, the urgency of waste management lies with community stakeholders, technical units, and field actors. This configuration demonstrates an imbalance that creates a structural disconnect between policy formulation and operational practices, leading to policies that are administrative, less responsive, and lack substantive collaboration. These findings confirm that governance failure is not solely due to weak coordination but rather to the unequal distribution of stakeholder attributes. Conceptually, this study extends the application of the stakeholder salience framework by showing that the level of salience is dynamic and can be engineered through institutional interventions that reorganize the distribution of power in urban waste governance.

Pengelolaan sampah di Kota Malang melibatkan beragam pemangku kepentingan dengan kekuatan, legitimasi, dan urgensi yang tidak setara, yang menyebabkan tantangan koordinasi dan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi pemangku kepentingan pengelolaan sampah menggunakan Kerangka Kerja Keunggulan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Salience Framework) untuk mengidentifikasi kelas pemangku kepentingan, memetakan kepentingan, dan menjelaskan implikasi dari atribusi ketidakseimbangan terhadap kegagalan tata kelola. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen. Informan dipilih secara purposif dari aktor pemerintah, unit teknis, sektor swasta, perusahaan rintisan pengelolaan sampah, masyarakat, dan publik. Temuan menunjukkan bahwa kekuasaan formal terkonsentrasi di antara pemangku kepentingan pemerintah, yang merupakan aktor dominan dan definitif. Pada saat yang sama, urgensi pengelolaan sampah terletak pada pemangku kepentingan masyarakat, unit teknis, dan aktor lapangan. Konfigurasi ini menunjukkan ketidakseimbangan yang menciptakan ketidaksesuaian struktural antara perumusan kebijakan dan praktik operasional, yang menyebabkan kebijakan yang bersifat administratif, kurang responsif, dan kurang kolaborasi substantif. Temuan ini menegaskan bahwa kegagalan tata kelola bukan semata-mata karena koordinasi yang lemah tetapi lebih karena distribusi atribut pemangku kepentingan yang tidak merata. Secara konseptual, studi ini memperluas penerapan kerangka kerja signifikansi pemangku kepentingan dengan menunjukkan bahwa tingkat signifikansi bersifat dinamis dan dapat direkayasa melalui intervensi kelembagaan yang mengatur ulang distribusi kekuasaan dalam tata kelola sampah perkotaan.