Penguatan Peran Panwaslu dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana)

Authors

  • Dedeh Haryati Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI

DOI:

https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.135-146

Keywords:

Panwaslu, peran, penguatan, roles, strengthening.

Abstract

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jembrana. Metode yang digunakan deskriptif kualitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilukada belum optimal karena belum diberi peran yang luas, masih merupakan lembaga ad hoc, dan pola rekrutmen yang belum baik.Disarankan, agar memperluas kewenangan Panwaslu, pembentukannya bukan sebagai lembaga ad hoc;dan pola rekrutmennya diperketat dengan persyaratan yang memadai.

 

Abstract

This study aims to identify the tasks and authority in the implementation of the Panwaslu Jembrana District. The method used descriptive quality. The study results showed that the role of the Panwaslu in the implementation of the Pemilukada is not optimal because it has not been given a broad role, is still an ad hoc institution, and the recruitment pattern that has not been good. It is recommended, in order to expand the authority of the Panwaslu, formation rather than as an ad hoc institution, and recruitment patterns tightened the requirements adequately.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Amirudin dan Zaini Bisri, 2006. Pilkada Langsung Problem dan Prospek, Penerbit Pustaka
Pelajar, Jakarta.

Bagir Manan, 2003. DPR, DPD, MPR dalam UUD 1945 yang baru, FH UII Press, Jakarta.

Donni Edwin, 2005. Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance,
Partnership, Jakarta.

Joko Prihatmoko, 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi Sistem dan Problem
Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.

Koirudin, 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Pustaka Fajar, Jogyakarta.

Laporan Penelitian Tim PDN P3DI, 2010. PemilihanUmum Kepala Daerah Bupati/Walikota Di Provinsi Riau, Setjen DPR-RI.

Leo Agustino, 2005. Politik dan Otonomi Daerah,Untirta Press, Banten.

Mahfud M, 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi,Gama Media, Jogyakarta.

Miriam Budiardjo, 1982. Partisipasi dan Partai Politik,Gramedia, Jakarta.

Robert Dahl, 1982. Dilema Demokrasi Pluralis,Rajalawi, Jakarta.

Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif,Penerbit CV Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

International IDEA, 2000. Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk
Negosiator, Seri Buku Pegangan Internasional IDEA, Jakarta.

http://www.bawaslu.go.id/berita/35/tahun/2010/bulan/07/tanggal/21/id/1504/, diakses tanggal 12 Desember 2010.

http://new-media.kompasiana.com/2010/04/19/evoting-belajar-dari-kabupaten-jembrana/, diakses tanggal 12 Desember 2010.

http://www.jembranakab.go.id/pengumuman/ Bab2.pdf,
di akses tanggal 12 Desember 2010.

http://www.kpujembrana.com/index.php/home/111-pengundian-nomer-urut-pasangan-calon, diakses tanggal 14 Desember 2010.

Downloads

Published

2015-12-20

How to Cite

Haryati, D. (2015). Penguatan Peran Panwaslu dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana). Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4(2), 135-146. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.135-146

Issue

Section

Articles