Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 17 No. 3 (2025).
Expert Perspectives on Policy, Implementation, and Governance in Indonesia
733 Views 645 Downloads
Indonesia faces serious cybersecurity challenges due to its centralized data systems, which are vulnerable to attack. Blockchain technology offers potential solutions through its decentralized, immutable, and transparent architecture. This study examines the readiness for blockchain adoption in Indonesia using a qualitative approach through in-depth interviews with purposively selected experts from government, academia, and non-governmental organizations. The results indicate that the fundamental challenges are non-technical. Legally, blockchain’s immutable nature conflicts with citizens’ right to delete personal data, while policy-wise, the principle of decentralization is inconsistent with the government’s mandate for data centralization. The findings suggest that the primary obstacles are not technical issues, but rather a lack of political will, bureaucratic resistance, and budget constraints. Therefore, the most realistic solution for Indonesia is the implementation of a permissioned blockchain model. This model must be designed with privacy-by-design principles and must comply with national cybersecurity standards to be implemented amidst existing legal and policy challenges.
Kesiapan Adopsi Blockchain: Perspektif Pakar tentang Kebijakan, Implementasi, dan Tata Kelola di Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan keamanan siber yang serius karena sistem data terpusatnya yang rentan terhadap serangan. Teknologi blockchain menawarkan solusi potensial melalui arsitekturnya yang terdesentralisasi, tidak dapat diubah, dan transparan. Studi ini meneliti kesiapan adopsi blockchain di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para ahli yang dipilih secara purposif dari pemerintah, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan mendasar bukanlah masalah teknis. Secara hukum, sifat blockchain yang tidak dapat diubah bertentangan dengan hak warga negara untuk menghapus data pribadi, sementara dari segi kebijakan, prinsip desentralisasi tidak konsisten dengan mandat pemerintah untuk sentralisasi data. Temuan menunjukkan bahwa hambatan utama bukanlah masalah teknis, melainkan kurangnya kemauan politik, resistensi birokrasi, dan kendala anggaran. Oleh karena itu, solusi paling realistis untuk Indonesia adalah implementasi model blockchain berizin (permissioned blockchain). Model ini harus dirancang dengan prinsip privasi sejak awal (privacy-by-design) dan harus sesuai dengan standar keamanan siber nasional agar dapat diimplementasikan di tengah tantangan hukum dan kebijakan yang ada.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 17 No. 3 (2025).
Copyright (c) 2025 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.