Habitus and Socio-Cultural Challenges in the Governance of Red-and-White Rural Village Cooperatives in Rural Lampung

This study analyzes the habitus and socio-cultural challenges in the governance of Red-and-White rural village cooperatives in rural Lampung from the perspective of the anthropology of development. Cooperatives are understood not only as economic entities but also as social spaces shaped by local values, norms, power relations, and cultural practices, and many development programs falter when these dimensions are overlooked. We employed a qualitative, constructivist approach drawing on in-depth interviews, observation, and documentation, with findings analyzed through data triangulation. Pierre Bourdieu’s (1977) theory of habitus serves as the main framework for explaining how social dispositions inform cooperative governance. The research was conducted in two pilot villages in Lampung, Rejomulyo and Bumisari. The findings indicate that cooperative success depends heavily on a village’s socio-economic character. In Rejomulyo, where most residents are farmers, cooperatives are most effective when focused on agriculture, whereas in Bumisari, which rests on micro, small, and medium enterprises, services, and trade, cooperatives develop along those lines. Cooperatives concentrate on absorbing local farm produce, selling fertilizer, operating minimarkets, and opening pharmacies, yet remain hesitant to offer savings and loan services. Challenges include limited capital, a small membership base, limited human-resource capacity, restricted access to partnerships, weak coordination with local governments, and competition from loan sharks and middlemen. The community’s collective habitus—marked by patronage, kinship ties, and social hierarchy—shapes cooperative governance. We argue that attending to local habitus is essential to strengthening cooperative institutions more adaptively and sustainably.

Penelitian ini menganalisis habitus dan tantangan sosiokultural dalam tata kelola koperasi desa “Merah-Putih” di pedesaan Lampung dari perspektif antropologi pembangunan. Koperasi dipahami tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang dibentuk oleh nilai-nilai lokal, norma, relasi kuasa, dan praktik budaya; dan banyak program pembangunan yang gagal ketika dimensi-dimensi ini diabaikan. Kami menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis dengan mengandalkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta menganalisis temuan melalui triangulasi data. Teori habitus Pierre Bourdieu (1977) berfungsi sebagai kerangka utama untuk menjelaskan bagaimana disposisi sosial memengaruhi tata kelola koperasi. Penelitian ini dilakukan di dua desa percontohan di Lampung, yaitu Rejomulyo dan Bumisari. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada karakter sosio-ekonomi suatu desa. Di Rejomulyo, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani, koperasi paling efektif ketika berfokus pada pertanian, sedangkan di Bumisari, yang didukung oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, jasa, serta perdagangan, koperasi berkembang sesuai dengan sektor-sektor tersebut. Koperasi di sana berfokus pada penyerapan hasil pertanian lokal, penjualan pupuk, pengoperasian minimarket, dan pembukaan apotek, namun masih ragu untuk menawarkan layanan simpan pinjam. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan modal, basis keanggotaan yang kecil, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, akses yang terbatas terhadap kemitraan, koordinasi yang lemah dengan pemerintah daerah, serta persaingan dari rentenir dan perantara. Habitus kolektif masyarakat—yang ditandai oleh patronase, ikatan kekerabatan, dan hierarki sosial—membentuk tata kelola koperasi. Kami berpendapat bahwa memperhatikan habitus lokal sangat penting untuk memperkuat lembaga koperasi secara lebih adaptif dan berkelanjutan.